Jakarta, TERITORIAL.COM – Gelombang demonstrasi di Prancis terus berlanjut dan mulai melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat. Aksi yang awalnya dipelopori pelajar dan mahasiswa untuk memprotes kondisi pendidikan kini berkembang menjadi gerakan yang turut menyuarakan persoalan upah, biaya hidup, dan tekanan ekonomi.
Pada Sabtu (7/11/2026), puluhan ribu orang kembali turun ke jalan dalam demonstrasi yang berlangsung di berbagai wilayah Prancis. Aksi tersebut menjadi gelombang demonstrasi keempat secara berturut-turut pada akhir pekan.
Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 146.000 orang mengikuti demonstrasi di seluruh negeri, termasuk 46.000 orang di Paris. Sementara itu, koalisi organisasi pelajar dan mahasiswa memperkirakan jumlah peserta mencapai 250.000 orang, dengan sekitar 75.000 orang berada di ibu kota.
Perbedaan angka tersebut berasal dari penghitungan masing-masing pihak. Namun, keduanya menunjukkan bahwa aksi masih mendapat dukungan masyarakat meskipun jumlah peserta menurun dibandingkan demonstrasi sebelumnya.
Pada Kamis (5/11/2026), misalnya, pemerintah Prancis mencatat sekitar 575.000 orang mengikuti aksi nasional yang juga menuntut perbaikan upah dan daya beli. Serikat pekerja bahkan memperkirakan jumlah peserta mencapai 1,6 juta orang.
Meski jumlah massa pada Sabtu lebih sedikit, demonstrasi kali ini memperlihatkan semakin luasnya persoalan yang disuarakan. Tidak hanya pelajar dan mahasiswa, pekerja dari berbagai sektor juga ikut bergabung untuk mendukung tuntutan kaum muda sekaligus menyampaikan keresahan mereka sendiri.
Pekerja Ikut Turun ke Jalan, Tuntutan Meluas
Dikutip dari Al Jazeera, demonstrasi di Prancis kini menjadi ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi.
Sejumlah pekerja, termasuk dari sektor transportasi, ikut hadir dalam aksi untuk mendukung gerakan yang dipimpin kaum muda. Mereka menilai persoalan biaya hidup dan rendahnya daya beli tidak hanya dirasakan oleh pelajar, tetapi juga pekerja.
Kehadiran kelompok pekerja turut memperkuat tuntutan agar pemerintah memperhatikan kenaikan upah dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Serikat pekerja juga melihat momentum demonstrasi ini sebagai kesempatan untuk kembali menekan pemerintah. Mereka ingin persoalan gaji, fasilitas kerja, dan daya beli menjadi bagian penting dalam pembahasan kebijakan ekonomi.
Dengan demikian, gerakan yang awalnya berangkat dari persoalan pendidikan kini berkembang menjadi protes sosial yang lebih luas. Isu seperti kenaikan harga kebutuhan, biaya bahan bakar, upah, dan kondisi layanan publik ikut menjadi perhatian para demonstran.
Polisi Kerahkan 70 Ribu Personel
Pemerintah Prancis mengerahkan sekitar 70.000 personel polisi dan gendarmerie atau kepolisian militer untuk mengamankan demonstrasi pada Sabtu.
Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, pengamanan juga didukung 25 kendaraan lapis baja Centaure milik gendarmerie, serta sejumlah kendaraan dan perlengkapan pengendalian massa lainnya.
Pengerahan aparat dalam jumlah besar dilakukan setelah sejumlah aksi sebelumnya diwarnai kericuhan. Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez juga memperingatkan kemungkinan terjadinya bentrokan, perusakan, hingga penjarahan.
Meski demikian, jalannya demonstrasi utama di Paris pada Sabtu relatif berlangsung tertib. Ketegangan justru muncul di sejumlah lokasi, terutama ketika aparat berupaya membubarkan kelompok yang melakukan tindakan anarkistis.
Di Paris, polisi menggunakan gas air mata untuk mengendalikan situasi setelah terjadi pelemparan benda dan gangguan keamanan di sekitar Place de la Nation.
Menurut laporan media Prancis yang mengutip kepolisian, sekitar 200 orang diduga menyerang petugas ketika aparat berusaha menangkap seorang pria yang dicurigai membakar tempat sampah di kawasan tersebut.
Kericuhan juga terjadi di Lyon. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan ratusan orang yang berkumpul dan memblokir jalan di pusat kota. Aksi itu berlangsung tanpa pemberitahuan resmi kepada pihak berwenang.
Kementerian Dalam Negeri Prancis pada awalnya mencatat 232 penangkapan hingga pukul 18.00 waktu setempat. Namun, laporan lanjutan media Prancis dan AFP menyebut jumlah orang yang ditangkap kemudian mencapai sedikitnya 360 orang.
Selain penangkapan, hampir 40.000 orang juga menjalani pemeriksaan pencegahan di sejumlah jalan dan stasiun yang menjadi akses menuju pusat kota.
Dua Tokoh Rompi Kuning Ditangkap
Di Paris, dua tokoh gerakan Rompi Kuning atau Yellow Vests, Benjamin Ball dan Azelma Sigaux, turut ditangkap saat berada di sekitar Place de la Concorde.
Keduanya merupakan bagian dari koordinasi gerakan Rompi Kuning yang sebelumnya menyerukan aksi tersendiri di kawasan tersebut. Namun, pemerintah setempat telah melarang kegiatan itu dan meminta kelompok tersebut mengikuti jalur demonstrasi yang telah disepakati bersama serikat pekerja.
Menurut laporan AFP yang dikutip sejumlah media Prancis, Ball dan Sigaux ditangkap di depan gedung Majelis Nasional. Keduanya kemudian dibawa ke kantor polisi di arondisemen ke-17 Paris untuk menjalani pemeriksaan.
Pengacara mereka menyebut penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan penyelenggaraan demonstrasi yang dilarang oleh otoritas setempat.
Sebelum ditangkap, Sigaux menyatakan kelompoknya tetap ingin berkumpul di kawasan Place de la Concorde. Lokasi tersebut dipilih karena berada dekat gedung Majelis Nasional dan dianggap memiliki makna simbolis sebagai pusat kekuasaan politik.
Kelompok Rompi Kuning menyatakan ingin menyampaikan tuntutan secara damai, meskipun rencana aksi mereka tidak mendapat izin dari kepolisian.
Demonstrasi Berlanjut, Serikat Pekerja Serukan Mogok Kerja
Gelombang protes di Prancis bermula pada September 2026. Saat itu, pelajar sekolah menengah memprotes buruknya kondisi fasilitas pendidikan dan minimnya sumber daya yang tersedia di sekolah.
Dalam perkembangannya, tuntutan tersebut semakin luas setelah berbagai kelompok masyarakat ikut menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Pekerja mulai bergabung untuk memprotes biaya hidup, upah, dan kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani.
Aksi lanjutan juga telah diserukan oleh sejumlah organisasi serikat pekerja. Koalisi serikat pekerja sektor pendidikan, pendidikan tinggi, dan penelitian mengajak pelajar, mahasiswa, serta tenaga pendidikan kembali melakukan demonstrasi dan mogok kerja pada Selasa (10/11/2026).
Mereka menilai langkah pemerintah dalam menjawab persoalan pendidikan masih belum memadai. Selain itu, kelompok pekerja pendidikan juga mempersoalkan tidak dilibatkannya perwakilan pegawai negeri dalam pembahasan upah dan daya beli pada konferensi sosial yang dijadwalkan berlangsung Senin (9/11/2026).
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu dijadwalkan memimpin pertemuan di Matignon tersebut dengan mengundang perwakilan serikat pekerja dan pengusaha.
Pemerintah menyatakan pertemuan itu bertujuan membahas langkah untuk menjawab persoalan daya beli dan upah. Sementara itu, perwakilan pegawai negeri dijadwalkan menjalani pembahasan terpisah pada Jumat (13/11/2026).
Serikat pekerja menilai pemisahan pembahasan tersebut berisiko menambah ketegangan, terutama karena persoalan upah dan kesejahteraan menjadi salah satu tuntutan utama demonstrasi.
Situasi Politik Memanas Jelang Pilpres 2027
Demonstrasi berlangsung ketika Prancis mulai memasuki periode persiapan menuju pemilihan presiden 2027. Pemerintah telah menetapkan pemungutan suara putaran pertama pada 18 April 2027 dan putaran kedua pada 2 Mei 2027.
Sejumlah survei awal menempatkan tokoh sayap kanan Marine Le Pen dari Partai Reli Nasional (Rassemblement National) di posisi teratas dalam simulasi pemilihan. Sementara itu, tokoh sayap kiri Jean-Luc Mélenchon dari partai La France Insoumise juga masuk dalam jajaran kandidat yang mendapat dukungan cukup besar.
Survei Ipsos yang dirilis pada 24 Oktober 2026 menunjukkan Le Pen memperoleh sekitar 32 hingga 33,5 persen suara dalam sejumlah skenario putaran pertama. Mélenchon juga menunjukkan peningkatan dukungan dan berpeluang masuk ke putaran kedua dalam skenario yang diuji.
Meski demikian, hasil survei tersebut masih berupa simulasi dan belum menentukan siapa yang nantinya benar-benar maju sebagai kandidat. Status kelayakan Le Pen untuk mengikuti pemilihan juga menjadi perhatian karena ia pernah dijatuhi hukuman yang mencakup larangan menduduki jabatan publik.
Di tengah situasi tersebut, Mélenchon terus menyampaikan gagasan politiknya dengan menawarkan arah kebijakan yang berbeda dari pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. Ia mendorong peningkatan belanja masyarakat serta penggunaan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan sosial dan lingkungan.
Meluasnya demonstrasi menambah tekanan terhadap pemerintah Prancis menjelang pemilihan presiden. Persoalan pendidikan, upah, biaya hidup, dan kesejahteraan kini menjadi isu yang berpotensi memengaruhi dinamika politik nasional dalam beberapa bulan ke depan.
