Jakarta, TERITORIAL.COM – Hidayat Nur Wahid (HNW) mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Keputusan tersebut berkaitan dengan penugasan baru dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memimpin Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
PKS telah menyiapkan Ketua Majelis Syuro, Mohamad Sohibul Iman, untuk menggantikan Hidayat di jajaran pimpinan MPR.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengatakan, penugasan Hidayat di BKSAP bertujuan memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional. Salah satu fokusnya adalah memperluas kerja sama dengan negara-negara Islam sekaligus membangun dukungan bagi kemerdekaan Palestina.
“PKS memberikan penugasan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia. Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” kata Kholid dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Menurut Kholid, hubungan antarparlemen perlu diperluas agar Indonesia memiliki ruang lebih besar untuk menyampaikan kepentingan nasional dan membangun kerja sama dengan negara lain.
Upaya tersebut tidak hanya menyasar negara-negara Islam, tetapi juga negara dari berbagai kawasan yang memiliki perhatian terhadap perdamaian, keadilan, dan hak asasi manusia (HAM).
Hidayat Nur Wahid Diminta Perkuat Diplomasi untuk Palestina
Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian PKS dalam penugasan Hidayat adalah memperkuat dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina.
Kholid berharap Hidayat dapat memanfaatkan pengalaman dan jaringan internasionalnya untuk mempererat hubungan dengan parlemen negara-negara Islam. Selain itu, ia juga diharapkan mampu membangun dukungan dari negara lain di luar kawasan tersebut.
Menurut Kholid, persoalan Palestina bukan hanya menyangkut hubungan politik antarnegara, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian masyarakat internasional.
Karena itu, diplomasi parlemen diharapkan tidak berhenti pada pernyataan solidaritas. Dukungan tersebut perlu diwujudkan melalui langkah konkret, seperti mendorong perlindungan warga sipil Palestina, membuka akses bantuan kemanusiaan, serta memperkuat penghormatan terhadap hukum internasional.
PKS juga berharap parlemen dari berbagai negara dapat mendorong pemerintah masing-masing mengambil kebijakan yang mendukung perlindungan rakyat Palestina dan perjuangan kemerdekaannya.
Ahmad Muzani Benarkan Surat Pengunduran Diri Hidayat
Pengunduran diri Hidayat juga telah dikonfirmasi Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Ia menyampaikan bahwa rapat pimpinan MPR pada Selasa (10/11/2026) telah menerima secara resmi surat pengunduran diri Hidayat.
Muzani mengatakan, proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme kelembagaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di MPR.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian Hidayat selama menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua MPR.
Penerimaan surat tersebut menjadi tahap awal proses pergantian pimpinan. Nama pengganti dari Fraksi PKS selanjutnya perlu diproses melalui mekanisme internal MPR hingga ditetapkan secara resmi dalam rapat paripurna.
Mengenal Tugas BKSAP DPR RI
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) merupakan salah satu alat kelengkapan tetap DPR RI yang memiliki tugas utama memperkuat hubungan dan kerja sama antara DPR Indonesia dengan parlemen negara lain.
Berdasarkan penjelasan resmi DPR, BKSAP menjalankan diplomasi parlemen melalui hubungan bilateral maupun multilateral. Lembaga ini juga menjadi sarana untuk membangun persahabatan, memperjuangkan kepentingan nasional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional.
Melalui BKSAP, DPR dapat menjalin komunikasi dengan parlemen negara lain dan organisasi internasional yang menghimpun lembaga perwakilan rakyat.
Karena itu, penugasan Hidayat sebagai Ketua BKSAP diharapkan dapat memperluas peran parlemen Indonesia dalam isu-isu global, termasuk perdamaian dunia, perlindungan HAM, dan perjuangan kemerdekaan Palestina.
Sohibul Iman Disiapkan Gantikan Hidayat di MPR
Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Hidayat, PKS telah menunjuk Mohamad Sohibul Iman sebagai calon penggantinya di pimpinan MPR RI.
Kholid menegaskan, Sohibul yang saat ini menjabat Ketua Majelis Syuro PKS diharapkan dapat melanjutkan tugas dan kepemimpinan Hidayat di lembaga tersebut.
“Insyaallah, Ketua Majelis Syuro Doktor Mohamad Sohibul Iman yang akan menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan HNW di pimpinan MPR RI,” kata Kholid.
Sohibul Iman sendiri merupakan politikus PKS yang juga tercatat sebagai anggota Komisi I DPR RI. Penunjukannya menjadi bagian dari keputusan internal partai untuk mengisi posisi Wakil Ketua MPR dari unsur PKS.
Meski demikian, penunjukan oleh partai belum berarti Sohibul langsung resmi menjabat. Pergantian tersebut masih harus mengikuti prosedur dan mekanisme kelembagaan MPR.
PKS juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian Hidayat selama menjabat Wakil Ketua MPR. Partai berharap penugasan barunya di BKSAP dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi kepentingan Indonesia dan memperkuat diplomasi parlemen di tingkat internasional.
