Parlemen

Prabowo Bakal Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor, Bahas Pengganti Gibran

Jakarta, TERITORIAL.COM – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) sore. Pertemuan tersebut berlangsung setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf membenarkan rencana pertemuan tersebut. Ia menyebut agenda bersama Prabowo dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB.

“Ya Insyaallah jam 16.00 di Istana Bogor,” kata Muzzammil kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Muzzammil memastikan dirinya berencana hadir mewakili PKS sebagai salah satu partai pendukung pemerintahan Prabowo. Namun, ia belum menjelaskan lebih lanjut mengenai pembahasan yang akan dilakukan dalam pertemuan tersebut.

“Ya Insyaallah (hadir),” ujarnya.

Rencana pertemuan itu juga dibenarkan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. Ia mengatakan Ketua Umum NasDem Surya Paloh akan menghadiri agenda bersama Prabowo tersebut.

“Ya ketum hadir,” kata Hermawi.

Pertemuan ini menjadi perhatian karena berlangsung di tengah proses pencarian pengganti Gibran untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kini kosong.

Prabowo Akan Konsultasi dengan Partai Koalisi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Prabowo berencana membicarakan calon pengganti Gibran bersama partai-partai koalisi.

Yusril menyampaikan hal tersebut setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Yusril, Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan dua nama calon wakil presiden yang nantinya diajukan kepada MPR. Namun, Prabowo dapat meminta pertimbangan dan berdiskusi dengan partai-partai yang sebelumnya mendukungnya dalam Pilpres 2024.

“Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi,” kata Yusril.

Meski demikian, keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan tetap berada di tangan Presiden.

Yusril menjelaskan, Prabowo tidak diwajibkan mengikuti satu pola konsultasi tertentu. Presiden dapat menentukan proses pembahasan sesuai pertimbangannya sendiri.

Gibran Resmi Mundur, Jabatan Wapres Kosong

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat tersebut. Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri.

Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran dan proses pengisian jabatan yang kosong.

Mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, Presiden mengajukan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih.

MPR kemudian memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Wakil Presiden yang baru.

Dengan demikian, pertemuan Prabowo bersama pimpinan partai koalisi menjadi salah satu tahapan komunikasi politik sebelum Presiden mengajukan dua nama calon pengganti Gibran kepada MPR.

Hingga saat ini, belum ada nama resmi yang diumumkan pemerintah sebagai calon pengganti Gibran.

Kayla Dikta Alifia

About Author

You may also like

Parlemen

Letjen TNI (Purn) Hotmangaraja Panjaitan Masuk Dalam Daftar Calon Duta Besar RI untuk Singapura

Jakarta, Teritorial.com – Letjen TNI (Purn) Hotmangaraja Panjaitan resmi masuk ke dalam daftar calon Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI)
Parlemen

Puan Membantah Isu Gaji DPR Naik, Publik Singgung UMP

TERITORIAL.COM, JAKARTA – Di tengah upaya pemerintah dalam mengelola anggaran secara efisien, isu mengenai adanya kenaikan gaji DPR yang mencapai