Jakarta, TERITORIAL.COM – Universitas Gadjah Mada (UGM) berencana membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bersama sejumlah perguruan tinggi untuk mengusut kericuhan dalam demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026. Tim ini akan menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan kekerasan yang terjadi selama proses pengamanan oleh aparat.
Rektor UGM, Ova Emilia, mengatakan pembentukan tim tersebut bertujuan mengungkap fakta secara menyeluruh. Proses investigasi akan dilakukan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat terdampak, serta mengumpulkan dokumentasi terkait peristiwa tersebut.
Ova menegaskan, pencarian fakta harus dilakukan secara independen, objektif, terbuka, dan berdasarkan bukti. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi untuk disampaikan kepada pihak berwenang.
“Proses pencarian fakta perlu dilakukan secara independen, objektif, terbuka, dan berbasis bukti,” ujar Ova dalam keterangan yang disampaikan pada Kamis (12/11/2026).
Selain mengusut peristiwa tersebut, UGM memastikan mahasiswa yang terdampak memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan. Bantuan yang disiapkan meliputi pendampingan hukum, pemeriksaan dan perawatan medis, hingga pemulihan kondisi fisik maupun psikologis.
Ova juga menegaskan bahwa penyampaian kritik dan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati.
“Kritik bukan ancaman bagi demokrasi. Justru kemampuan untuk mendengarkan dan merespons kritik merupakan bagian penting dari demokrasi itu sendiri,” katanya.
Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Arie Sujito, menyebut pembentukan TGPF merupakan bagian dari tanggung jawab kampus dalam melindungi sivitas akademika, terutama mahasiswa.
Menurut Arie, setiap informasi mengenai peristiwa yang dialami mahasiswa perlu diperiksa dan diklarifikasi menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai sikap ilmiah harus menjadi dasar dalam mengambil keputusan, termasuk oleh negara.
Arie menambahkan, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebebasan dan hak warga negara. Karena itu, perlindungan terhadap masyarakat sipil dan kebebasan demokrasi harus tetap menjadi perhatian.
Tujuh Mahasiswa UGM Sudah Dipulangkan
Sebelumnya, UGM memastikan tujuh mahasiswa yang sempat diamankan aparat kepolisian setelah demonstrasi 10 November telah dipulangkan.
Kepastian tersebut diperoleh setelah Rektor UGM bersama jajaran pimpinan universitas mendatangi Polda DIY pada Rabu (11/11/2026) untuk berkoordinasi dan mengupayakan pembebasan mahasiswa.
Tujuh mahasiswa tersebut terdiri atas enam mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) serta satu mahasiswa Fakultas Kehutanan. Sementara itu, seorang mahasiswa Fakultas Filsafat dilaporkan masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang dialaminya.
Dekan FISIPOL UGM, Gabriel Lele, mengatakan enam mahasiswa yang telah dipulangkan diarahkan menjalani pemeriksaan visum di Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendokumentasikan kemungkinan adanya kekerasan yang dialami mahasiswa selama peristiwa berlangsung.
“Kami ingin memastikan kebenaran informasi yang beredar. Karena itu, setelah keluar dari Polda, mahasiswa kami arahkan ke Rumah Sakit Akademik untuk menjalani visum dan pagi ini kami masih menunggu hasilnya,” ujar Gabriel.
Polda DIY Juga Siapkan Tim Pencari Fakta
Di sisi lain, Polda DIY sebelumnya menyatakan akan membentuk tim pencari fakta dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk UGM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman.
Komnas HAM juga telah melakukan pemantauan sejak 11 November 2026. Berdasarkan informasi awal yang diterima, lembaga tersebut mencatat adanya laporan dugaan tindakan represif aparat yang berujung pada penangkapan 154 orang, termasuk 12 anak.
Komnas HAM turut menerima informasi mengenai pengepungan kawasan kampus UGM pada malam 10 November hingga dini hari berikutnya. Informasi tersebut menjadi bagian dari pemantauan yang dilakukan lembaga tersebut.
Dengan adanya rencana pembentukan tim dari UGM dan Polda DIY, penelusuran peristiwa demonstrasi di Yogyakarta diharapkan dapat mengungkap kejadian secara lebih menyeluruh. Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan menjadi dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing pihak.
