Jakarta, TERITORIAL.COM – Presiden China Xi Jinping kembali menegaskan bahwa penyatuan kembali atau reunifikasi Taiwan dengan China merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Ia menyebut penyatuan tersebut sebagai bagian dari arus sejarah yang tidak mungkin dihentikan.
Pernyataan itu disampaikan Xi dalam pidato di Balai Agung Rakyat, Beijing, Kamis (12/11/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah China tetap menginginkan reunifikasi secara damai, meskipun tidak menyinggung kemungkinan penggunaan kekuatan militer.
Xi menyebut penyelesaian persoalan Taiwan sebagai misi sejarah yang tidak tergoyahkan bagi Partai Komunis China (PKC).
“Arus sejarah tidak dapat dihentikan. Reunifikasi penuh tanah air harus diwujudkan dan pasti akan terwujud,” kata Xi, seperti dikutip Reuters, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan tersebut langsung mendapat penolakan dari pemerintah Taiwan. Taipei menilai tawaran Beijing melalui konsep “satu negara, dua sistem” tidak dapat diterima karena berpotensi menghilangkan sistem demokrasi yang selama ini dijalankan Taiwan.
Juru bicara Dewan Urusan Daratan Taiwan, Liang Wen-chieh, mengatakan pernyataan Xi tidak jauh berbeda dari sikap Beijing sebelumnya.
Menurut pemerintah Taiwan, konsep tersebut pada akhirnya akan membuat masyarakat Taiwan berada di bawah kekuasaan otoriter Partai Komunis China.
China Anggap Taiwan Bagian dari Wilayahnya
Persoalan reunifikasi Taiwan sudah menjadi salah satu sumber ketegangan utama antara Beijing dan Taipei selama puluhan tahun.
China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang harus disatukan kembali dengan daratan utama. Namun, Taiwan memiliki pemerintahan sendiri, sistem demokrasi, militer, serta lembaga-lembaga negara yang beroperasi secara terpisah dari pemerintah Beijing.
Taiwan menolak klaim kedaulatan China dan menegaskan bahwa masa depan pulau tersebut harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri.
Beijing berulang kali menawarkan penyelesaian melalui kebijakan “satu negara, dua sistem”. Model tersebut memungkinkan Taiwan mempertahankan sejumlah kewenangan lokal, tetapi tetap berada di bawah kedaulatan China.
Konsep serupa sebelumnya diterapkan China di Hong Kong dan Makau. Namun, tawaran tersebut tidak mendapat dukungan dari partai-partai politik utama di Taiwan.
Dalam pidatonya, Xi kembali menegaskan bahwa China bersedia melakukan dialog dengan Taiwan selama pembahasan tetap berpegang pada prinsip satu China. Ia juga mengajak masyarakat di kedua sisi Selat Taiwan untuk menentang kelompok yang mendukung kemerdekaan Taiwan.
Aktivitas Militer China di Sekitar Taiwan
Meski Xi menekankan reunifikasi secara damai, Beijing selama ini tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk mengambil alih Taiwan.
Aktivitas militer China di sekitar pulau tersebut juga terus menjadi perhatian pemerintah Taipei.
Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan telah mendeteksi 29 pesawat militer China, termasuk jet tempur J-16 dan pesawat nirawak atau drone, yang beroperasi di sekitar Taiwan pada Kamis (12/11/2026).
Aktivitas tersebut disebut sebagai patroli kesiapan tempur gabungan yang melibatkan pesawat militer dan kapal perang China.
Taiwan memantau pergerakan tersebut melalui sistem pengawasan dan pengintaian serta menyiapkan respons militernya.
Kehadiran pesawat dan kapal perang China di sekitar Taiwan menjadi bagian dari ketegangan yang berlangsung di kawasan Selat Taiwan. Beijing secara rutin meningkatkan aktivitas militernya di wilayah tersebut, sementara Taipei menilai langkah itu sebagai tekanan terhadap keamanan pulau.
Pidato Xi Singgung Tokoh Sejarah Sun Yat-sen
Pidato Xi disampaikan dalam acara peringatan 160 tahun kelahiran Sun Yat-sen, tokoh revolusioner yang berperan dalam mengakhiri pemerintahan kekaisaran China pada 1911.
Sun Yat-sen dikenal sebagai salah satu tokoh utama Revolusi Xinhai yang menggulingkan Dinasti Qing. Peristiwa tersebut kemudian mengantarkan berdirinya Republik China pada 1912.
Dalam pidatonya, Xi menyebut Sun sebagai pahlawan nasional, patriot besar, dan pelopor revolusi demokrasi China. Ia juga menilai Sun selalu memperjuangkan persatuan negara dan menentang segala bentuk gerakan yang memecah belah bangsa.
Beijing menggunakan warisan pemikiran Sun untuk memperkuat pandangannya mengenai persatuan China, termasuk reunifikasi dengan Taiwan.
Namun, Sun Yat-sen juga memiliki kedudukan penting dalam sejarah Taiwan. Pemerintah Taiwan secara resmi menganggapnya sebagai Bapak Bangsa atau pendiri Republik China. Potretnya bahkan dipajang di Kantor Kepresidenan Taiwan.
Perbedaan pandangan mengenai sejarah tersebut turut memperlihatkan perselisihan politik antara Beijing dan Taipei.
Ketegangan Taiwan Jadi Perhatian Jelang KTT APEC
Pernyataan Xi mengenai Taiwan juga muncul menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang akan berlangsung di Shenzhen, China, pada 18-19 November 2026.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menghadiri pertemuan tersebut dan berpeluang mengadakan pembicaraan dengan Xi Jinping.
Hubungan China dan Amerika Serikat selama ini turut dipengaruhi persoalan Taiwan. Washington memang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taipei, tetapi tetap menjadi pemasok utama persenjataan bagi Taiwan dan mendukung kemampuan pertahanannya.
Di sisi lain, China menentang penjualan senjata Amerika Serikat kepada Taiwan karena menganggap langkah tersebut sebagai campur tangan terhadap urusan dalam negerinya.
Situasi ini membuat persoalan Taiwan tidak hanya menjadi urusan Beijing dan Taipei, tetapi juga berkaitan dengan hubungan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik.
Sementara itu, Presiden Taiwan Lai Ching-te menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan yang memiliki hak menentukan masa depan pulau tersebut. Beijing sendiri menyebut Lai sebagai tokoh separatis dan menolak melakukan dialog dengannya.
Dengan perbedaan sikap yang masih tajam, persoalan reunifikasi Taiwan diperkirakan tetap menjadi salah satu isu paling sensitif dalam hubungan China dengan negara-negara lain.
