Jakarta, TERITORIAL.COM – Presiden RI Prabowo Subianto mencuri perhatian saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Prabowo terlihat menaiki kendaraan roda tiga khas Filipina bersama Perdana Menteri (PM) Vietnam Le Minh Hung untuk menuju ruang utama pertemuan.
Momen tersebut terlihat dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden. Kendaraan yang digunakan merupakan tricycle, yakni transportasi roda tiga yang umum dijumpai di Filipina dan dihias dengan bendera serta tulisan ASEAN untuk menyambut para pemimpin negara.
Setibanya di lokasi, Prabowo bersama para pemimpin negara lainnya mengikuti rangkaian pembukaan KTT. Mereka mendengarkan pidato Presiden Filipina Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. selaku tuan rumah sekaligus Ketua ASEAN 2026.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dalam kesempatan tersebut, para pemimpin negara melakukan jabat tangan khas yang dikenal sebagai ASEAN Handshake sebagai simbol persatuan dan kebersamaan negara-negara Asia Tenggara.
KTT ke-49 ASEAN berlangsung pada 15-17 November 2026 dengan mengusung tema Navigating Our Future, Together. Pertemuan ini menjadi ajang bagi para pemimpin negara anggota ASEAN untuk membahas berbagai persoalan kawasan, mulai dari keamanan maritim, konflik politik, hingga persoalan lingkungan.
Ada tiga isu penting yang menjadi perhatian dalam pertemuan kali ini, yakni sengketa Laut China Selatan, krisis Myanmar, dan kabut asap lintas negara.
1. Sengketa Laut China Selatan dan Negosiasi dengan China
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam KTT ASEAN kali ini adalah sengketa Laut China Selatan. Pembahasan terutama berkaitan dengan upaya ASEAN dan China menyelesaikan negosiasi Code of Conduct (CoC) atau kode etik perilaku di kawasan tersebut.
Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 menyampaikan bahwa sekitar 70 persen rancangan CoC telah disepakati. Meski demikian, masih ada sejumlah persoalan yang belum menemukan kesepakatan, terutama mengenai cakupan perjanjian, status hukum, dan mekanisme penerapannya.
Juru Bicara Urusan ASEAN Kementerian Luar Negeri Filipina, Dax Imperial, mengatakan proses negosiasi masih membutuhkan sejumlah klarifikasi dan penyempurnaan sebelum kesepakatan dapat diselesaikan.
Negosiasi CoC menjadi penting karena Laut China Selatan merupakan kawasan strategis yang memiliki nilai ekonomi dan keamanan bagi negara-negara di sekitarnya.
China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan. Klaim tersebut tumpang tindih dengan klaim sejumlah negara ASEAN, termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Indonesia bukan negara pengklaim utama dalam sengketa teritorial tersebut. Namun, aktivitas kapal ikan dan penjaga pantai China di sekitar Laut Natuna Utara beberapa kali memicu ketegangan dengan Indonesia.
Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai ASEAN perlu mempercepat penyelesaian CoC di tengah meningkatnya ketegasan China dalam mempertahankan klaim maritimnya.
Sementara itu, peneliti senior ASEAN dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Andrew Mantong, menilai kesepakatan yang benar-benar mengikat secara hukum masih sulit dicapai dalam waktu dekat.
Karena itu, perkembangan negosiasi CoC menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan dalam KTT kali ini.
2. Krisis Myanmar dan Pelaksanaan Konsensus Lima Poin
Selain persoalan maritim, krisis politik Myanmar juga menjadi agenda penting yang perlu mendapat perhatian para pemimpin ASEAN.
Konflik di Myanmar bermula dari kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil. Sejak saat itu, situasi politik dan keamanan negara tersebut terus memburuk akibat konflik bersenjata antara militer dan kelompok-kelompok perlawanan.
Untuk mengatasi krisis tersebut, para pemimpin ASEAN menyepakati Konsensus Lima Poin atau Five-Point Consensus (5PC) pada April 2021.
Kesepakatan tersebut memuat lima langkah utama, yaitu menghentikan kekerasan, mendorong dialog antara seluruh pihak yang bertikai, menunjuk utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi mediasi, menyalurkan bantuan kemanusiaan, serta memberikan kesempatan kepada utusan khusus untuk mengunjungi Myanmar dan bertemu dengan pihak-pihak terkait.
Namun, pelaksanaan kesepakatan tersebut belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Kekerasan masih berlangsung dan dialog politik belum berjalan secara efektif.
ASEAN juga masih membatasi keikutsertaan perwakilan politik Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi dan pertemuan para menteri luar negeri.
Menjelang KTT ke-49 ASEAN, Menteri Luar Negeri Filipina Ma. Theresa Lazaro menyatakan bahwa negara-negara anggota masih mempertahankan pendekatan berdasarkan Konsensus Lima Poin.
Dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN pada 14 November 2026, pembahasan mengenai pelaksanaan 5PC kembali dilakukan. Rancangan keputusan hasil peninjauan konsensus tersebut masih dalam tahap penyelesaian untuk dibawa ke tingkat pemimpin negara.
ASEAN juga belum memutuskan untuk melonggarkan pembatasan keterwakilan politik Myanmar.
Teuku Rezasyah menilai para pemimpin ASEAN perlu mempertimbangkan langkah tambahan agar upaya penyelesaian krisis Myanmar tidak terus berjalan di tempat.
3. Kabut Asap Lintas Negara dan Tanggung Jawab Indonesia
Persoalan lain yang ikut menjadi perhatian dalam KTT ASEAN adalah kabut asap lintas batas atau transboundary haze pollution.
Masalah ini berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kebakaran di Sumatera dan Kalimantan dapat menghasilkan asap yang terbawa angin hingga memasuki wilayah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
Dampaknya tidak hanya dirasakan melalui penurunan kualitas udara, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga kegiatan pendidikan.
Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 turut memasukkan persoalan kabut asap lintas negara dalam agenda pembahasan regional. Malaysia juga mendorong agar masalah tersebut mendapat perhatian lebih serius dari negara-negara anggota.
Sebelum KTT berlangsung, Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan menyampaikan pentingnya pembahasan khusus mengenai kabut asap lintas batas karena persoalan tersebut membutuhkan koordinasi regional.
Indonesia sendiri berencana mendorong penyelesaian proses ratifikasi pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC).
Pusat koordinasi tersebut dirancang untuk memperkuat kerja sama negara-negara ASEAN dalam mencegah dan menangani pencemaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya telah meresmikan kantor sekretariat pusat koordinasi tersebut di Jakarta pada April 2026. Namun, lembaga itu belum dapat beroperasi secara penuh karena masih menunggu penyelesaian proses ratifikasi perjanjian.
Peneliti senior ASEAN dari CSIS Indonesia, Andrew Mantong, menilai Indonesia perlu menuntaskan proses pembentukan pusat koordinasi tersebut sekaligus memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai.
Menurutnya, Indonesia harus menunjukkan kesiapan operasional sebelum mengajak negara-negara ASEAN lainnya untuk terlibat lebih jauh.
“Jika Indonesia ingin pihak lain pindah ke sana, Indonesia perlu menyelesaikan prosesnya sendiri terlebih dahulu dan menunjukkan bahwa pusat tersebut akan memiliki sumber daya nyata, bukan hanya kantor,” ujarnya.
Dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN pada 14 November 2026, negara-negara anggota juga mendorong percepatan pembentukan pusat koordinasi penanganan kabut asap lintas batas.
Selain itu, para menteri menyepakati konsep dan kerangka acuan pembentukan ASEAN Maritime Centre yang akan berkedudukan di Filipina.
Dengan berbagai persoalan tersebut, KTT ke-49 ASEAN menjadi momentum penting bagi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara untuk memperkuat kerja sama regional.
Meski belum semua persoalan dapat diselesaikan dalam satu pertemuan, pembahasan mengenai keamanan maritim, krisis Myanmar, dan pencemaran lingkungan diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret bagi stabilitas kawasan.
