Headline Nasional

10 Nama Muncul dalam Bursa Wapres Pengganti Gibran, Ada Puan hingga Cak Imin

Jakarta, TERITORIAL.COM – Sejumlah tokoh politik mulai disebut-sebut sebagai calon pengganti Gibran Rakabuming Raka setelah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Nama-nama yang masuk dalam pembicaraan berasal dari berbagai partai politik, mulai dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, hingga Partai Demokrat.

Beberapa nama tersebut muncul setelah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan tokoh yang dinilai berpotensi mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, nama lainnya muncul dari pernyataan sejumlah politikus dan spekulasi yang berkembang di masyarakat.

Meski demikian, daftar tersebut belum menjadi daftar calon resmi. Penentuan pengganti Gibran tetap mengikuti mekanisme konstitusional, dengan Presiden Prabowo Subianto berwenang mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Gibran sendiri telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan sejak tanggal tersebut.

Lantas, siapa saja tokoh yang namanya mencuat dalam bursa pengganti Gibran?

Daftar Nama Potensial Pengganti Gibran

1. Puan Maharani

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjadi salah satu nama yang masuk dalam daftar tokoh potensial pengganti Gibran.

Nama Puan disebut oleh Ahmad Doli Kurnia. Namun, PDI-P menegaskan bahwa partainya tidak pernah mengusulkan Puan untuk mengisi posisi wakil presiden.

Juru Bicara PDI-P Guntur Romli mengatakan, partainya justru mengapresiasi apabila kader-kadernya dinilai layak untuk menduduki posisi tersebut.

Menurut Guntur, penyebutan nama Puan maupun kader PDI-P lainnya merupakan bentuk penghargaan terhadap kapasitas politik mereka.

Meski demikian, PDI-P menegaskan masih berada di luar pemerintahan sesuai keputusan kongres partai. Guntur juga menyatakan partainya lebih memilih membahas ketentuan konstitusi daripada memperdebatkan nama calon pengganti Gibran.

2. Bahlil Lahadalia

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga masuk dalam delapan nama yang disebut Ahmad Doli Kurnia.

Doli menilai calon wakil presiden mendatang perlu memiliki kedekatan dan kesamaan pandangan dengan Prabowo. Hal tersebut dinilai penting agar presiden dan wakil presiden dapat bekerja sama secara solid dalam menjalankan pemerintahan.

Selain itu, calon pengganti Gibran diharapkan mempunyai legitimasi hukum, politik, dan sosial yang kuat. Sosok tersebut juga harus mampu membantu presiden menghadapi berbagai persoalan, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.

Meski menyebut nama Bahlil, Doli menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo.

3. Sufmi Dasco Ahmad

Nama berikutnya adalah Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI.

Dasco masuk dalam daftar tokoh potensial yang disebut Doli. Menurut Doli, pengalaman politik dan kedekatan dengan lingkungan pemerintahan menjadi salah satu hal yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan calon wakil presiden.

Ia juga menekankan pentingnya kesamaan visi dan kebijakan antara presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, keduanya dapat membangun kerja sama yang kuat dalam menghadapi tantangan pemerintahan.

4. Sugiono

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono turut disebut sebagai salah satu kandidat potensial pengganti Gibran.

Doli menilai calon wakil presiden harus memenuhi persyaratan hukum secara jelas agar tidak menimbulkan persoalan pada kemudian hari.

Menurutnya, aspek legalitas menjadi hal penting yang perlu diperiksa dalam proses pengisian jabatan wakil presiden. Karena itu, tim verifikasi yang nantinya dibentuk MPR perlu memastikan seluruh persyaratan calon terpenuhi.

Selain aspek hukum, calon wakil presiden juga diharapkan mempunyai kemampuan untuk membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

5. Ahmad Muzani

Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra Ahmad Muzani juga masuk dalam daftar delapan nama yang disebut Doli.

Doli berharap calon pengganti Gibran memiliki legitimasi politik dan sosial yang kuat. Sosok tersebut juga perlu dikenal di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat luas.

Selain itu, calon wakil presiden diharapkan mampu menjadi pemecah masalah atau problem solver bagi presiden.

6. Muhaimin Iskandar

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara terbuka menyampaikan keinginan agar ketua umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dapat mengisi posisi wakil presiden.

Keinginan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani. Ia mengatakan, apabila ditanya mengenai sosok yang diharapkan partainya, PKB tentu menginginkan Muhaimin.

Meski demikian, Lalu mengakui belum mengetahui secara pasti siapa yang akan dipilih sebagai pengganti Gibran. Ia juga menduga komunikasi antarpimpinan partai politik mengenai pengisian jabatan tersebut telah berlangsung.

PKB, lanjutnya, tetap menghormati mekanisme konstitusional yang sedang berjalan dan memilih menunggu keputusan selanjutnya.

7. Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan turut disebut Ahmad Doli sebagai salah satu tokoh potensial pengganti Gibran.

Namun, PAN menegaskan tidak mengajukan nama tertentu kepada Presiden Prabowo.

Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto mengatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai calon wakil presiden kepada Prabowo. PAN juga menghormati mekanisme konstitusional yang mengatur proses pengisian jabatan tersebut.

Sikap serupa disampaikan Sekretaris Jenderal PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai sosok pengganti Gibran diserahkan kepada presiden.

8. Agus Harimurti Yudhoyono

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga masuk dalam daftar delapan nama yang disebut Doli.

Doli menilai calon wakil presiden perlu mempunyai kesamaan visi dengan Prabowo agar dapat membangun soliditas dalam pemerintahan.

Namun, Partai Demokrat memastikan tidak mengajukan nama untuk mengisi posisi wakil presiden yang ditinggalkan Gibran.

AHY mengatakan, partainya menyerahkan proses pengusulan calon kepada Prabowo sesuai ketentuan UUD 1945. Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak menghormati mekanisme konstitusional dan tidak membiarkan spekulasi mendahului proses yang telah diatur.

9. Pramono Anung

Selain Puan Maharani, nama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga muncul dalam pembicaraan mengenai pengganti Gibran.

Pramono merupakan kader PDI-P yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Namun, Guntur Romli menegaskan bahwa partainya tidak pernah mengusulkan Pramono sebagai calon wakil presiden.

PDI-P hanya menyampaikan apresiasi apabila kadernya dianggap memiliki kapasitas untuk mengisi posisi tersebut.

Guntur juga menegaskan bahwa keputusan mengenai perubahan posisi politik PDI-P, termasuk kemungkinan bergabung dengan pemerintahan, berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Sementara itu, Pramono menanggapi santai kabar namanya masuk dalam bursa calon pengganti Gibran. Saat ditanya wartawan, ia hanya tertawa dan menyebut pertanyaan tersebut sebagai pertanyaan yang menarik.

10. Sri Sultan Hamengku Buwono X

Nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X juga mencuat dalam pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran.

Berbeda dengan delapan nama yang disebut Ahmad Doli, nama Sultan ramai diperbincangkan melalui spekulasi di media sosial.

Saat dimintai tanggapan mengenai rumor tersebut, Sultan memilih tidak memberikan komentar lebih jauh. Ia menegaskan bahwa urusan pemilihan wakil presiden merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Ya janganlah, itu urusan Jakarta, bukan wewenang saya,” kata Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (13/11/2026).

Sultan juga membantah kabar bahwa dirinya bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto ketika keduanya berkunjung ke Yogyakarta.

Bagaimana Mekanisme Pemilihan Pengganti Gibran?

Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Aturan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.

Wakil presiden pengganti dipilih dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Artinya, masyarakat tidak memilih langsung pengganti Gibran melalui pemungutan suara.

Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, pimpinan MPR menyatakan akan menindaklanjuti proses tersebut dengan meminta Presiden Prabowo mengajukan dua nama calon.

MPR juga akan membentuk tim untuk memeriksa kelengkapan persyaratan calon serta menyiapkan proses persidangan.

Dengan demikian, meskipun sejumlah nama telah muncul dalam pembicaraan politik, belum ada kepastian mengenai sosok yang akan mengisi jabatan wakil presiden untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Keputusan selanjutnya akan bergantung pada usulan Presiden Prabowo dan pemilihan oleh MPR sesuai ketentuan konstitusi.

Kayla Dikta Alifia

About Author

You may also like

Nasional

Munas NU Sepakat Tingkatkan Kontribusi Memperkokoh Nilai Kebangsaan

Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Musyawarah Besar NU dari waktu ke waktu selalu memberi kontribusi penting bagi bangsa Indonesia. Tema
Nasional

Kedubes AS sampaikan penolakan Panglima TNI kesalahan administratif

Jakarta, Teritorial.com- Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta menyampaikan bahwa penolakan masuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke wilayah AS