EKOBIZ

Prabowo Dukung ASEAN DEFA, Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara Berpotensi Tembus US$2 Triliun

Penandatanganan Asean Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila, Filipina, Sabtu (14/11/2026), dalam rangkaian Asean Economic Community Council (AECC) Meeting./Kemenko Perekonomian.

Jakarta, TERITORIAL.COM – Negara-negara ASEAN resmi menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi digital atau ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila, Filipina, pada 14 November 2026. Kesepakatan ini diharapkan dapat menyatukan aturan ekonomi digital di kawasan sekaligus membuka peluang perdagangan yang lebih luas bagi pelaku usaha, termasuk UMKM.

Presiden Prabowo Subianto menyambut positif kesepakatan tersebut. Dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Minggu (15/11/2026), Prabowo menilai DEFA berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi digital Asia Tenggara hingga mencapai US$2 triliun pada 2030.

“Dengan potensi untuk membuka ekonomi digital senilai US$2 triliun pada 2030, perjanjian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha kita,” ujar Prabowo.

Menurutnya, kerja sama tersebut juga dapat menciptakan peluang yang lebih baik bagi pekerja serta membantu generasi muda mengembangkan kemampuan di tengah perkembangan teknologi digital.

Proyeksi US$2 triliun itu menunjukkan potensi ekonomi digital ASEAN apabila DEFA diterapkan secara optimal. Nilai tersebut bukan target yang otomatis tercapai hanya karena perjanjian telah ditandatangani.

Apa Itu DEFA dan Mengapa Penting bagi ASEAN?

DEFA merupakan perjanjian ekonomi digital regional pertama ASEAN yang berdiri sendiri dan mengikat secara hukum. Kesepakatan ini dirancang untuk menyelaraskan berbagai aturan digital antarnegara agar aktivitas perdagangan dan transaksi lintas batas dapat berlangsung lebih mudah, aman, dan efisien.

Pembahasan DEFA dimulai pada September 2023, saat Indonesia memegang Keketuaan ASEAN. Setelah melalui proses perundingan selama hampir tiga tahun, seluruh isu yang masih tertunda berhasil diselesaikan pada Mei 2026.

Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani oleh perwakilan 11 negara ASEAN di Manila pada 14 November 2026. Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community Council.

Dokumen perjanjian selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn dalam pembukaan KTT ASEAN ke-49 pada 15 November 2026.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. sebelumnya memasukkan DEFA sebagai salah satu prioritas ekonomi selama Keketuaan Filipina di ASEAN pada 2026. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas ekonomi kawasan, tidak hanya melalui perdagangan fisik, tetapi juga melalui sistem digital.

Indonesia turut memiliki peran penting dalam proses tersebut. Gagasan pembentukan DEFA menjadi salah satu agenda strategis yang didorong pemerintah saat Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut DEFA sebagai langkah untuk memperkuat posisi ASEAN di tengah persaingan ekonomi digital global. Bagi Indonesia, kesepakatan ini diharapkan membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha nasional.

Aturan Pembayaran Digital hingga Pelindungan Data

DEFA mencakup sejumlah bidang yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi digital. Beberapa di antaranya adalah perdagangan digital, perdagangan elektronik lintas negara, pembayaran elektronik, pengembangan talenta digital, teknologi baru, pelindungan data pribadi, keamanan siber, serta pemberdayaan UMKM.

Salah satu manfaat yang diharapkan muncul adalah semakin terhubungnya sistem pembayaran digital antarnegara. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, transaksi lintas batas dapat dilakukan dengan lebih praktis tanpa harus selalu bergantung pada prosedur yang berbeda di setiap negara.

Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong mengatakan sejumlah proyek prioritas dapat mulai dijalankan setelah DEFA berlaku. Proyek tersebut meliputi konektivitas pembayaran digital, identitas digital bagi pelaku usaha, dokumen perdagangan elektronik, serta interoperabilitas sistem digital.

Integrasi tersebut diharapkan mengurangi penggunaan dokumen fisik, menyederhanakan proses transaksi, dan menekan biaya administrasi bagi perusahaan.

Dengan begitu, pelaku usaha tidak perlu menghadapi terlalu banyak perbedaan sistem ketika melakukan transaksi atau menjual produk ke negara ASEAN lainnya.

Peluang Besar bagi UMKM Indonesia

Salah satu kelompok yang berpotensi mendapatkan manfaat dari DEFA adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selama ini, pelaku usaha kecil kerap menghadapi kendala ketika ingin menjual produk ke luar negeri. Hambatan tersebut antara lain biaya transaksi, keterbatasan akses pasar, perbedaan aturan perdagangan, hingga kesulitan dalam sistem pembayaran.

Melalui DEFA, pemerintah berharap UMKM Indonesia dapat menjangkau pasar digital ASEAN yang memiliki ratusan juta penduduk.

Pelaksana Tugas Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Fithra Faisal Hastiadi mengatakan kesepakatan ini dapat membuka akses pasar digital bagi pelaku usaha nasional. Penyelarasan aturan pembayaran, pelindungan data, dan hak konsumen diharapkan membuat aktivitas perdagangan lintas negara lebih mudah.

Potensi tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2026 yang disusun Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai transaksi ekonomi digital Asia Tenggara diperkirakan mencapai US$368 miliar pada 2026.

Indonesia menjadi salah satu kontributor terbesar dengan nilai ekonomi digital sekitar US$119 miliar pada tahun yang sama. Angka tersebut menunjukkan besarnya peluang pasar digital nasional sekaligus potensi ekspansi ke negara-negara tetangga.

Perkembangan sistem pembayaran digital juga menjadi modal penting. Bank Indonesia mencatat hingga Juli 2026 QRIS telah digunakan oleh 45,46 juta merchant. Sebanyak 96,69 persen di antaranya merupakan UMKM.

Penggunaan QRIS lintas negara yang telah terhubung dengan sejumlah negara mitra juga dapat menjadi pengalaman bagi Indonesia dalam memperluas konektivitas pembayaran digital di kawasan.

Namun, keberadaan DEFA tidak berarti seluruh UMKM otomatis dapat menjual produknya ke negara ASEAN tanpa hambatan. Pelaku usaha tetap perlu memenuhi standar produk, ketentuan perlindungan konsumen, serta persyaratan perdagangan yang berlaku.

Tantangan Implementasi: Kesenjangan Digital dan Keamanan Data

Meski menawarkan peluang besar, penerapan DEFA tidak akan berjalan tanpa tantangan. Salah satu persoalan utama adalah perbedaan kesiapan infrastruktur digital di setiap negara ASEAN.

Ada negara yang telah memiliki sistem pembayaran dan layanan digital maju, sementara negara lain masih membutuhkan penguatan jaringan internet, infrastruktur teknologi, dan sumber daya manusia.

Gan Kim Yong mengakui perbedaan kesiapan tersebut menjadi tantangan dalam menjalankan kesepakatan. Karena itu, implementasi DEFA dirancang memberikan ruang bagi negara yang sudah siap untuk menjalankan inisiatif tertentu lebih dahulu. Negara lain dapat menyusul setelah memenuhi kesiapan yang dibutuhkan.

Selain infrastruktur, penyelarasan regulasi juga menjadi pekerjaan rumah. Setiap negara memiliki aturan masing-masing mengenai transaksi elektronik, arus data lintas negara, pelindungan data pribadi, keamanan siber, dan hak konsumen.

Bagi Indonesia, pengiriman data pribadi ke luar negeri tetap harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Semakin luasnya transaksi digital juga meningkatkan risiko penipuan daring, pencurian identitas, kebocoran data, dan serangan siber. Karena itu, integrasi ekonomi digital perlu disertai sistem keamanan yang kuat agar masyarakat dan pelaku usaha merasa terlindungi.

DEFA Tidak Langsung Berlaku Setelah Ditandatangani

Penandatanganan DEFA pada 14 November 2026 belum membuat seluruh ketentuannya langsung berlaku. Pemerintah Indonesia masih harus menyiapkan proses ratifikasi dan penyesuaian regulasi dalam negeri.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah akan membentuk panitia antarkementerian untuk membahas instrumen hukum yang diperlukan. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga akan diperkuat agar Indonesia siap menjalankan kesepakatan tersebut.

Berdasarkan keterangan pemerintah, DEFA akan mulai berlaku 180 hari setelah tanggal penandatanganan terakhir. Sekretariat ASEAN juga menyampaikan bahwa perjanjian ini diperkirakan mulai berlaku pada awal 2027.

Artinya, masih ada tahapan yang harus diselesaikan sebelum manfaat perjanjian dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan dunia usaha.

Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga menjadi bagian dari agenda ekonomi digital ASEAN. Teknologi ini berpotensi membantu perusahaan meningkatkan produktivitas, mengembangkan layanan, dan mempercepat proses bisnis.

Meski demikian, DEFA bukan perjanjian yang secara khusus mengatur seluruh aspek pengembangan AI. Teknologi tersebut menjadi salah satu bagian dari cakupan kerja sama ekonomi digital yang lebih luas.

Pada akhirnya, keberhasilan DEFA tidak cukup diukur dari penandatanganan perjanjian atau besarnya proyeksi ekonomi digital ASEAN. Hal yang lebih penting adalah bagaimana kesepakatan tersebut diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha, pekerja, serta masyarakat di seluruh Asia Tenggara.

Kayla Dikta Alifia

About Author

You may also like

Daerahku EKOBIZ

Kisah Si Radja Cendol di Sequis Talk

Jakarta, Teritorial.com –  Berawal dari sebuah gerobak cendol sederhana terbuat dari kayu, Danu Sofwan mengawali bisnisnya dengan berjualan cendol yang
Daerahku EKOBIZ

Lonjakan Harga Tinggi, Bitcoin Dilarang BI

 Jakarta,  Teritorial.com – Memasuki era dimana hampir semuanya dapat  didigitalisasikan, Bitcoin menjadi salah satunya fenomena yang sedang marak diperbincangkan, terkait