Jakarta, TERITORIAL.COM – Jadwal sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka berpeluang mundur dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Usulan perubahan jadwal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Habiburokhman, pada Senin (16/11/2026). Menurutnya, sejumlah fraksi menginginkan sidang digelar sepekan lebih lambat atau pada Rabu Kliwon, 9 Desember.
Habib mengatakan perubahan jadwal diperlukan karena agenda sidang berpotensi berbenturan dengan kegiatan anggota DPR dan DPD, termasuk rapat komisi serta kunjungan kerja.
“Alasannya karena memang ada beberapa hal, misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja,” kata Habib di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Meski demikian, perubahan tersebut masih perlu dipastikan melalui pembahasan di tingkat pimpinan dan rapat gabungan MPR. Sebelumnya, MPR telah menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna.
Verifikasi Calon Wapres Diusulkan Dimulai Lebih Awal
Selain membahas perubahan jadwal, Habib meminta proses persiapan verifikasi calon wakil presiden dilakukan sejak sekarang. Ia menilai tahapan tersebut perlu disiapkan lebih awal karena waktu untuk memeriksa persyaratan calon hanya 14 hari sebelum sidang.
Habib mengaku telah ditunjuk oleh partainya sebagai anggota tim verifikasi. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pemeriksaan dokumen pendidikan calon agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini,” ujarnya.
Menurut Habib, persiapan sejak dini akan membantu tim melakukan pemeriksaan dokumen dan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.
MPR Sebelumnya Jadwalkan Sidang pada 2 Desember
Sebelumnya, MPR menetapkan sidang paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden baru pada Rabu, 2 Desember 2026. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan Kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026).
Dalam rapat itu, MPR juga menyepakati pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon wakil presiden. Selain itu, dibentuk tim verifikasi dan tim ad hoc yang masing-masing beranggotakan 36 orang.
Sidang tersebut disiapkan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran dirinya pada Kamis (12/11/2026).
Aturan Pemilihan Wapres Pengganti Gibran
Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan tersebut menyebutkan bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Wakil presiden pengganti dipilih dari dua nama yang diajukan oleh presiden. Dengan demikian, proses pemilihan tidak dilakukan melalui pemungutan suara langsung oleh masyarakat, melainkan oleh anggota MPR.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan tersebut diatur dalam Pasal 46 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam prosesnya, presiden harus menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Kedua calon kemudian diberi kesempatan menyampaikan pernyataan kesiapan untuk menjadi wakil presiden. Setelah itu, anggota MPR memilih satu nama melalui mekanisme pemungutan suara.
Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih. Apabila hasil pemungutan suara berakhir imbang, pemilihan dapat diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, presiden yang menentukan salah satu dari kedua calon tersebut.
Wakil presiden terpilih selanjutnya ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan dilantik dalam sidang paripurna.
Dengan adanya rencana perubahan jadwal tersebut, MPR perlu memastikan seluruh tahapan pengisian jabatan wakil presiden tetap berjalan sesuai ketentuan konstitusi dan batas waktu yang berlaku.

