Jakarta, TERITORIAL.COM – Penanganan kasus dugaan pemerkosaan yang menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede, memasuki perkembangan baru. Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menerima hasil visum terhadap perempuan berinisial RWM (21) yang melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT, Kombes Pol Nova Irone Surentu, mengatakan hasil visum diterima penyidik pada Senin (16/11/2026).
Dengan diterimanya hasil pemeriksaan medis tersebut, polisi bersiap meminta keterangan langsung dari Yosef Lede sebagai pihak terlapor.
Nova mengatakan penyidik telah menyiapkan surat pemanggilan untuk pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/11/2026).
“Kita sudah siapkan surat panggilan kepada YL dan akan dikirim untuk dimintai keterangan pada Rabu nanti,” kata Nova, seperti dikutip CNN Indonesia, Selasa (17/11/2026).
Selain Yosef, penyidik juga akan kembali memanggil dua perempuan berinisial EK dan LS. Keduanya merupakan orang yang mengantar RWM ke rumah dinas Bupati Kupang sebelum dugaan peristiwa kekerasan seksual terjadi.
Kedua saksi tersebut sebelumnya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Senin (16/11/2026) dengan alasan sakit.
Polisi Periksa Enam Orang dan Sita Barang Bukti
Sebelum memanggil Yosef, penyidik Polda NTT telah memeriksa enam orang dalam rangkaian penyelidikan kasus tersebut.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Nova Irone Surentu, menjelaskan enam orang yang telah dimintai keterangan terdiri atas korban, orang tua korban, serta sejumlah saksi yang mengetahui kejadian sebelum dan sesudah peristiwa tersebut.
Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah dinas Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Dari kegiatan tersebut, penyidik menemukan satu potong celana milik korban yang diduga berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan. Barang tersebut kemudian diamankan untuk kepentingan penyidikan.
Saat olah TKP berlangsung, Yosef Lede disebut berada di lokasi dan bersikap kooperatif dengan mempersilakan penyidik melakukan pemeriksaan.
Penyidik masih akan mendalami keterangan para saksi dan mengumpulkan alat bukti untuk memastikan rangkaian peristiwa yang dilaporkan.
Berawal dari Tawaran Pekerjaan di PDAM
Kasus ini bermula ketika RWM mendapat tawaran pekerjaan di salah satu perusahaan daerah air minum (PDAM) di Kabupaten Kupang.
Berdasarkan keterangan awal yang dihimpun penyidik dan informasi dari sumber yang mengetahui perkara tersebut, korban diajak oleh dua orang kenalannya untuk bertemu dengan Bupati Kupang di rumah dinasnya.
Korban disebut menerima tawaran tersebut karena sedang membutuhkan pekerjaan. Sebelum berangkat, ia juga telah meminta izin kepada neneknya.
Pada Rabu (11/11/2026) malam, korban kemudian diantar ke rumah jabatan Bupati Kupang di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Berdasarkan pengakuan korban dalam laporan polisi, pertemuan yang awalnya berkaitan dengan tawaran pekerjaan itu kemudian berujung pada dugaan tindakan kekerasan seksual.
Korban disebut sempat berusaha meminta pertolongan kepada orang lain karena merasa ketakutan. Ia kemudian menghubungi adiknya dan dijemput untuk meninggalkan rumah dinas tersebut.
Dalam keterangan yang dihimpun BBC News Indonesia, korban juga disebut sempat ditawari uang sebesar Rp3 juta setelah kejadian. Namun, korban menolak pemberian tersebut.
Seluruh rangkaian peristiwa itu masih menjadi bagian dari materi penyelidikan kepolisian.
Bupati Yosef Lede Mengaku Siap Diperiksa
Bupati Kupang Yosef Lede sebelumnya telah memberikan tanggapan terkait laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret namanya.
Ia menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polda NTT dan mempercayakan penanganan perkara kepada kepolisian.
Yosef juga menyatakan kesediaannya untuk memenuhi panggilan penyidik apabila dibutuhkan.
“Saya akan datang, jika dipanggil penyidik,” kata Yosef saat memberikan keterangan kepada wartawan di rumah dinasnya, Sabtu (14/11/2026).
Hingga perkembangan terakhir yang diberitakan pada Selasa (17/11/2026), Yosef masih berstatus sebagai pihak terlapor. Belum ada penetapan tersangka terhadap dirinya dalam perkara tersebut.
Komnas Perempuan Soroti Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan
Kasus ini turut mendapat perhatian Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak, menilai dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik merupakan persoalan serius karena terdapat ketimpangan relasi kuasa antara pejabat dan masyarakat.
Menurutnya, tawaran pekerjaan yang diduga menjadi awal pertemuan korban dengan Bupati Kupang perlu diperhatikan dalam mengusut perkara tersebut.
Komnas Perempuan juga mempertanyakan keterlibatan seorang kepala daerah dalam proses perekrutan pegawai yang kemudian mengharuskan seorang perempuan datang ke rumah dinas pada malam hari.
Lembaga tersebut mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas jabatan dalam peristiwa yang dilaporkan.
Dalam pernyataan resminya pada 16 November 2026, Komnas Perempuan mendesak kepolisian mengusut kasus ini secara menyeluruh. Mereka juga meminta agar korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan, termasuk pendampingan psikologis dan layanan kesehatan.
Komnas Perempuan turut mendorong penggunaan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), KUHP, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Gerindra Siapkan Sanksi Pemecatan Jika Terbukti Bersalah
Dugaan kasus ini juga mendapat perhatian Partai Gerindra karena Yosef Lede merupakan kader partai tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, meminta Polda NTT mengusut laporan tersebut secara profesional dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada Yosef meskipun menjabat sebagai kepala daerah.
Habiburokhman menegaskan partainya tidak akan melindungi kader yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual.
Gerindra bahkan menyatakan siap menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Yosef sebagai kader. Partai juga akan mendorong pemberhentiannya dari jabatan Bupati Kupang apabila terbukti bersalah.
Habiburokhman turut meminta polisi mempertimbangkan penahanan apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan hukum.
Polisi Diminta Menangani Kasus Secara Transparan
Desakan agar kasus ini diusut tuntas juga datang dari masyarakat dan kelompok mahasiswa di NTT.
Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto sebelumnya berjanji akan melanjutkan penanganan perkara tersebut tanpa intervensi pihak mana pun.
Ia memastikan kepolisian akan bekerja secara profesional dan akuntabel dalam mengungkap laporan yang disampaikan korban.
Sementara itu, Polda NTT menegaskan penanganan perkara tetap memperhatikan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Meski demikian, kepolisian juga tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap pihak yang dilaporkan.
Pemeriksaan terhadap Yosef pada Rabu (18/11/2026) diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap lebih jauh dugaan tindak pidana tersebut.

