EKOBIZ

Mendagri Minta Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Mendagri Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi dan sosialisasi penetapan Upah Minimum 2027 di Kantor Kemendagri Jakarta.
Mendagri Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi dan sosialisasi penetapan Upah Minimum 2027 di Kantor Kemendagri Jakarta. (Foto: Orinews)

JAKARTA, Teritorial.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah, khususnya gubernur, mengawal proses penetapan Upah Minimum 2027 agar berjalan sesuai ketentuan dan mempertimbangkan kepentingan pekerja maupun pengusaha. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat komunikasi dengan serikat pekerja dan kalangan dunia usaha untuk mencegah polemik dalam penentuan kebijakan pengupahan.

Arahan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum 2027 dan Perlindungan Sosial. Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Tito menekankan bahwa penetapan upah minimum membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, kebijakan pengupahan perlu dirumuskan melalui pembahasan bersama agar dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.

Mendagri Dorong Dialog Tripartit dalam Penetapan Upah

Tito meminta pemerintah daerah melibatkan tiga unsur utama dalam proses penetapan upah minimum, yakni pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta pengusaha.

Pelibatan ketiga unsur tersebut diperlukan untuk membangun komunikasi yang terbuka sekaligus mencari titik temu dalam menentukan kebijakan pengupahan di setiap wilayah.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan pedoman nasional sebagai acuan bagi pemerintah daerah. Selanjutnya, gubernur diminta menyesuaikan pelaksanaannya dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan karakteristik masing-masing daerah.

Tito berharap proses pembahasan dapat menghasilkan formula pengupahan yang mempertimbangkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan kegiatan usaha.

Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada kenaikan pendapatan pekerja, tetapi juga memperhatikan kemampuan dunia usaha dalam memenuhi ketentuan pengupahan.

Kemendagri Siapkan Pedoman Pengawasan

Selain mendorong dialog antarpemangku kepentingan, Kemendagri juga menyiapkan surat edaran untuk memperkuat pengawasan terhadap proses penetapan Upah Minimum 2027.

Surat edaran tersebut dirancang sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tahapan penetapan upah, termasuk mekanisme koordinasi, pemantauan, dan pengawasan.

Tito meminta jajarannya memastikan proses tersebut berjalan sesuai jadwal. Ia berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan sebelum memasuki Desember 2026.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah untuk menjaga keseragaman pelaksanaan kebijakan pengupahan di daerah. Meskipun demikian, besaran upah tetap perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah.

Ini Jadwal Penetapan UMP dan UMK 2027

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli turut menjelaskan jadwal penetapan upah minimum untuk tahun 2027.

Berdasarkan jadwal yang disampaikan, pemerintah menetapkan beberapa tenggat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Rinciannya sebagai berikut:

  1. 21 November 2026: Batas akhir penetapan dan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP).
  2. 26 November 2026: Batas akhir penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
  3. 25 November 2026: Batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
  4. 30 November 2026: Batas akhir penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Yassierli juga menyampaikan bahwa Kemnaker menyiapkan surat edaran yang dilengkapi data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penentuan upah minimum.

Perhitungan Upah Minimum Mengacu pada Kondisi Ekonomi

Penetapan Upah Minimum 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Dalam mekanisme tersebut, perhitungan upah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Sejumlah indikator yang digunakan mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Kemnaker juga menyiapkan estimasi kebutuhan hidup layak berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS. Komponen perhitungannya meliputi kebutuhan makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Selain itu, Dewan Pengupahan Daerah memiliki peran dalam memberikan pertimbangan dan menyerap aspirasi para pemangku kepentingan sebelum keputusan ditetapkan.

Mekanisme tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan pengupahan yang mempertimbangkan kondisi riil pekerja sekaligus kemampuan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah Diminta Pastikan Proses Berjalan Kondusif

Pengawalan penetapan Upah Minimum 2027 menjadi tanggung jawab penting pemerintah daerah karena kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Karena itu, koordinasi antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha diperlukan agar proses pembahasan berlangsung transparan dan sesuai ketentuan.

Pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan data statistik sebagai dasar pertimbangan, sehingga keputusan pengupahan tidak hanya bertumpu pada perundingan, tetapi juga memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap penetapan Upah Minimum 2027 dapat diselesaikan sesuai tenggat yang telah ditentukan serta menghasilkan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha.

Kontributor

About Author

You may also like

Daerahku EKOBIZ

Kisah Si Radja Cendol di Sequis Talk

Jakarta, Teritorial.com –  Berawal dari sebuah gerobak cendol sederhana terbuat dari kayu, Danu Sofwan mengawali bisnisnya dengan berjualan cendol yang
Daerahku EKOBIZ

Lonjakan Harga Tinggi, Bitcoin Dilarang BI

 Jakarta,  Teritorial.com – Memasuki era dimana hampir semuanya dapat  didigitalisasikan, Bitcoin menjadi salah satunya fenomena yang sedang marak diperbincangkan, terkait