EKOBIZ

Kemnaker Tegaskan Dana Cadangan Pesangon Bukan Dikelola Danantara, Ini Penjelasannya

Jakarta, TERITORIAL.COM – Pemerintah berencana mewajibkan perusahaan menyediakan Dana Cadangan Pesangon untuk menjamin pembayaran hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, hingga saat ini pemerintah belum menentukan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) belum ditunjuk sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon.

Kepastian ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar mengenai kewajiban perusahaan menyetorkan dana pesangon kepada Danantara.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Menurutnya, pemerintah belum mengambil keputusan mengenai lembaga yang akan menerima dan mengelola dana tersebut.

“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Indah dalam keterangan resmi, Minggu (15/11/2026).

Kewajiban penyediaan Dana Cadangan Pesangon sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 253.

Meski sudah tercantum dalam undang-undang, pelaksanaannya masih membutuhkan peraturan pemerintah sebagai aturan turunan. Karena itu, mekanisme pengumpulan, pengelolaan, hingga penyaluran dana belum ditetapkan secara final.

Indah menjelaskan, Kemnaker akan terlebih dahulu menggelar penjaringan aspirasi atau konsultasi publik dengan melibatkan pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja, serta pihak terkait lainnya.

Langkah tersebut diperlukan agar aturan yang disusun bisa memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja tanpa mengabaikan kemampuan dan keberlangsungan usaha perusahaan.

Peraturan turunan nantinya akan mengatur sejumlah hal penting, mulai dari sumber pendanaan, tata kelola, mekanisme pengelolaan, lembaga yang bertanggung jawab, hingga sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dana.

Dengan demikian, perusahaan belum memiliki dasar untuk menyetorkan Dana Cadangan Pesangon kepada Danantara ataupun lembaga lain yang belum ditetapkan pemerintah.

Kemnaker memastikan perkembangan kebijakan tersebut akan diumumkan setelah proses pembahasan dan penyusunan peraturan pelaksanaan selesai.

Danantara Bantah Ditunjuk Kelola Dana Pesangon

Bukan hanya Kemnaker, Danantara Indonesia juga memberikan klarifikasi mengenai kabar penunjukan sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon.

Tim Komunikasi Danantara Indonesia menyatakan pihaknya menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon.

Namun, Danantara menegaskan belum pernah menerima penugasan maupun penunjukan untuk mengelola dana tersebut.

“Terkait pemberitaan tersebut, kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan,” demikian pernyataan Tim Komunikasi Danantara Indonesia dalam keterangan resmi, Minggu (15/11/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas bahwa penetapan lembaga pengelola masih menjadi kewenangan pemerintah dan belum diputuskan secara resmi.

Apa Isi Aturan Dana Cadangan Pesangon dalam UU 27/2026?

Dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pemerintah mewajibkan pengusaha menyediakan Dana Cadangan Pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh ketika terjadi PHK.

Dana tersebut ditujukan untuk menjamin pembayaran hak pekerja yang mengalami PHK, dengan pengecualian bagi PHK karena memasuki usia pensiun apabila pekerja belum diikutsertakan dalam program pensiun.

Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa Dana Cadangan Pesangon akan dikelola oleh lembaga pemerintah.

Namun, kewajiban penyediaan dana ini tidak berlaku bagi pengusaha yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

Selain itu, Pasal 253 juga memuat sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon. Sanksinya dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Meski demikian, ketentuan teknis mengenai pelaksanaan kewajiban dan pengenaan sanksi tersebut masih menunggu peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana.

Artinya, kebijakan Dana Cadangan Pesangon memang telah memiliki dasar hukum melalui UU Nomor 27 Tahun 2026. Namun, penentuan lembaga pengelola, besaran pendanaan, dan mekanisme penyetorannya masih dalam proses pembahasan pemerintah.

Kayla Dikta Alifia

About Author

You may also like

Daerahku EKOBIZ

Kisah Si Radja Cendol di Sequis Talk

Jakarta, Teritorial.com –  Berawal dari sebuah gerobak cendol sederhana terbuat dari kayu, Danu Sofwan mengawali bisnisnya dengan berjualan cendol yang
Daerahku EKOBIZ

Lonjakan Harga Tinggi, Bitcoin Dilarang BI

 Jakarta,  Teritorial.com – Memasuki era dimana hampir semuanya dapat  didigitalisasikan, Bitcoin menjadi salah satunya fenomena yang sedang marak diperbincangkan, terkait