Bersuara

Diplomasi Iklim Indonesia di COP31 di Tengah Tarik-Menarik Kepentingan Ekonomi

Tanggung jawab global dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan bumi. (Foto: geralt, https://pixabay.com)

Penulis: Winda Eka Pahla Ayuningtyas, S.Pd., M.A.
Dosen Hubungan Internasional, UPN “Veteran” Jakarta

Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) yang berlangsung pada 9–20 November 2026 di Antalya, Türkiye, menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempertegas posisinya dalam tata kelola iklim global. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia membawa pesan “Indonesia Delivering Climate Solutions at Scale,” sebuah narasi yang menempatkan Indonesia bukan hanya sebagai negara yang berkomitmen mengurangi emisi, tetapi juga sebagai negara yang menawarkan solusi iklim melalui potensi sumber daya alam, transisi energi, dan pengembangan ekonomi rendah karbon.

Kehadiran Indonesia dalam forum ini menarik untuk dibaca melalui perspektif Ekonomi Politik Internasional (EPI). Sebab, diplomasi iklim tidak lagi semata-mata berkaitan dengan negosiasi penurunan emisi atau perlindungan lingkungan. Di baliknya terdapat pertarungan kepentingan ekonomi, distribusi sumber daya, akses terhadap teknologi, mobilisasi pendanaan, serta relasi kekuasaan antara negara maju dan negara berkembang.

Bagi Indonesia, persoalannya menjadi semakin kompleks. Sebagai negara dengan kekayaan hutan tropis, gambut, mangrove, mineral kritis, dan potensi energi terbarukan, Indonesia memiliki posisi strategis dalam agenda perubahan iklim global. Namun, pada saat yang sama, perekonomian nasional masih menghadapi tantangan ketergantungan terhadap energi fosil, aktivitas industri ekstraktif, dan pemanfaatan sumber daya alam yang belum sepenuhnya berkelanjutan.

Dengan demikian, pertanyaan yang relevan bukan hanya apa yang disampaikan Indonesia di COP31, melainkan sejauh mana komitmen tersebut dapat diterjemahkan menjadi perubahan struktural dalam model pembangunan ekonomi nasional.

COP31 sebagai Arena Ekonomi Politik dan Diplomasi Iklim

Dalam perspektif EPI, COP31 dapat dipahami sebagai arena negosiasi yang mempertemukan kepentingan ekonomi dan lingkungan berbagai negara. Negara-negara tidak hanya bernegosiasi mengenai target penurunan emisi, tetapi juga mengenai siapa yang menanggung biaya transisi energi, siapa yang memperoleh akses terhadap teknologi hijau, serta bagaimana pendanaan iklim didistribusikan.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, persoalan ini berkaitan erat dengan prinsip climate justice. Negara berkembang berhadapan dengan dilema pembangunan: di satu sisi dituntut mempercepat pengurangan emisi, tetapi di sisi lain masih membutuhkan investasi, industrialisasi, energi yang terjangkau, dan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, posisi Indonesia di COP31 memperlihatkan upaya untuk menghubungkan agenda perlindungan lingkungan dengan kepentingan pembangunan nasional. Kepala Delegasi Republik Indonesia, Hashim S. Djojohadikusumo, menegaskan tiga prioritas Indonesia, yaitu memperkuat ketahanan iklim, mendorong aksi kolaboratif, dan mempercepat jalur strategis menuju net zero emission.

Indonesia juga menghadirkan Paviliun Indonesia sebagai ruang diplomasi dan kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan pemangku kepentingan internasional. Melalui forum ini, Indonesia menawarkan peluang investasi hijau, kerja sama teknologi, pengembangan pasar karbon, dan berbagai inisiatif perlindungan ekosistem.

Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi iklim Indonesia mulai bergerak melampaui pendekatan negosiasi multilateral konvensional. Isu perubahan iklim juga dimanfaatkan sebagai instrumen untuk membangun kemitraan ekonomi, menarik investasi, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai ekonomi hijau global.

Tiga Bukti Komitmen Indonesia dan Bingkai Analitis EPI

1. Komitmen penurunan emisi dan transisi energi sebagai bentuk green economic statecraft.

Salah satu bukti komitmen Indonesia adalah penyampaian Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) kepada UNFCCC pada Oktober 2025. Dokumen ini memperbarui kontribusi Indonesia dalam mencapai tujuan Persetujuan Paris dan mempertahankan target Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.

Second NDC menggunakan pendekatan target emisi absolut untuk periode 2030 dan 2035, dengan proyeksi emisi pada 2035 sebesar 1.257,7–1.488,9 juta ton CO₂e berdasarkan skenario pembangunan rendah karbon. Dokumen tersebut juga mencakup lima sektor utama, yakni energi, proses industri dan penggunaan produk, limbah, pertanian, serta kehutanan dan penggunaan lahan.

Dari perspektif EPI, komitmen ini memperlihatkan bagaimana kebijakan iklim dapat menjadi bagian dari strategi ekonomi negara. Transisi energi bukan sekadar agenda mengganti pembangkit berbahan bakar fosil dengan energi terbarukan, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan industri baru, penguasaan teknologi, penciptaan lapangan kerja hijau, dan perubahan arah investasi.

Dengan kata lain, Indonesia berupaya menggunakan agenda iklim untuk membangun posisi ekonomi yang lebih kompetitif dalam perkembangan ekonomi rendah karbon. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa transisi energi tidak berhenti pada penetapan target, melainkan diikuti perubahan nyata pada bauran energi, investasi infrastruktur, dan pengurangan ketergantungan terhadap batu bara.

2. Perlindungan hutan dan penguatan kerja sama internasional sebagai instrumen resource diplomacy.

Bukti kedua terlihat dari keputusan Indonesia bergabung dalam Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP) pada 12 November 2026 di COP31. Kemitraan ini memperkuat kerja sama internasional dalam perlindungan hutan dan pengendalian perubahan iklim.

Indonesia mengidentifikasi tiga bidang kerja sama strategis, yaitu penguatan pasar karbon hutan berintegritas tinggi, penguatan kepastian tenurial hutan dan lahan termasuk pengakuan hutan adat, serta pertukaran pengetahuan melalui International Tropical Peatland Center dan World Mangrove Center.

Langkah ini memiliki signifikansi ekonomi yang besar. Indonesia memiliki sekitar 13 juta hektare lahan gambut tropis dan 3,4 juta hektare mangrove. Kedua ekosistem tersebut bukan hanya berfungsi sebagai penyerap karbon, tetapi juga memiliki nilai ekologis dan ekonomi bagi ketahanan pangan, perlindungan pesisir, keanekaragaman hayati, dan penghidupan masyarakat lokal.

Dalam perspektif EPI, sumber daya alam dengan demikian tidak hanya diposisikan sebagai komoditas untuk dieksploitasi, tetapi juga sebagai aset strategis dalam diplomasi internasional. Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisi tawarnya melalui pengelolaan ekosistem yang menghasilkan manfaat global.

Namun, terdapat persoalan penting: bagaimana memastikan bahwa nilai ekonomi dari hutan dan pasar karbon tidak hanya dinikmati oleh negara, investor, atau perusahaan pemilik proyek, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat yang selama ini hidup di sekitar kawasan hutan?

3. Pembiayaan iklim dan pasar karbon sebagai instrumen mobilisasi investasi hijau.

Bukti ketiga adalah langkah konkret Indonesia dalam mengembangkan pembiayaan iklim melalui kerja sama internasional dan pasar karbon.

Pada 11 November 2026, Indonesia dan Norwegia melanjutkan kerja sama berdasarkan Pasal 6.2 Persetujuan Paris melalui penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA). Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI), yang bertindak sebagai wali amanat Norwegian Article 6 Climate Action Fund. Kerja sama ini menjadi salah satu mekanisme untuk mendukung pembiayaan kegiatan mitigasi emisi yang terverifikasi.

Selain itu, Indonesia menawarkan 30 proyek karbon strategis kepada investor global melalui inisiatif Carbon Connection for Climate Action. Penawaran ini ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan bagi proyek-proyek yang memiliki dampak terhadap pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan.

Indonesia juga menjadi salah satu dari lima negara percontohan pertama dalam inisiatif Climate Implementation Bridge (BRIDGE), yang bertujuan menjembatani komitmen iklim dengan proyek konkret yang siap memperoleh pembiayaan.

Dari sudut pandang EPI, perkembangan ini memperlihatkan semakin pentingnya aktor non-negara, khususnya perusahaan, lembaga keuangan, dan investor internasional, dalam tata kelola perubahan iklim. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang menentukan keberhasilan kebijakan lingkungan. Modal swasta, mekanisme pasar karbon, dan investasi lintas negara turut memengaruhi arah transisi ekonomi.

Akan tetapi, mekanisme pasar karbon juga menghadirkan pertanyaan mengenai distribusi keuntungan, transparansi pengurangan emisi, dan potensi komersialisasi sumber daya alam. Apabila tidak diatur dengan baik, pasar karbon justru dapat menciptakan bentuk ketergantungan baru, ketika negara berkembang menyediakan aset ekologis sementara kendali pembiayaan dan teknologi tetap terkonsentrasi pada aktor ekonomi yang lebih kuat.

Kontradiksi Diplomasi Iklim: Antara Komitmen Internasional dan Realitas Ekonomi Domestik

Meskipun Indonesia menunjukkan sejumlah langkah konkret di COP31, tantangan terbesarnya justru terletak pada konsistensi kebijakan di dalam negeri. Hal ini penting karena diplomasi iklim tidak dapat dinilai hanya dari kesepakatan internasional, jumlah investasi yang ditawarkan, atau partisipasi dalam kemitraan global.

Salah satu persoalan mendasar adalah ketegangan antara agenda transisi energi dan kepentingan ekonomi berbasis energi fosil. Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap batu bara sebagai sumber energi dan komoditas ekspor. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong industrialisasi dan hilirisasi mineral kritis yang membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar.

Situasi ini memperlihatkan dilema pembangunan yang menarik dalam perspektif EPI: bagaimana Indonesia dapat mempromosikan ekonomi hijau ketika sebagian aktivitas industrinya masih bergantung pada sistem energi yang menghasilkan emisi tinggi?

Persoalan serupa juga muncul dalam tata kelola kehutanan. Keputusan Indonesia bergabung dengan FCLP dan memperkuat perlindungan hutan merupakan langkah positif. Namun, efektivitas komitmen tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan deforestasi, memperbaiki pengawasan konsesi, menyelesaikan konflik tenurial, dan memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara international climate commitment dan domestic policy implementation. Indonesia dapat tampil sebagai negara yang aktif memperjuangkan perlindungan hutan di forum internasional, tetapi kredibilitas diplomasi tersebut akan dipertanyakan apabila praktik eksploitasi sumber daya alam di dalam negeri tidak mengalami perubahan berarti.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah posisi perusahaan multinasional (MNC) dan korporasi domestik dalam agenda transisi hijau. Perusahaan energi, pertambangan, perkebunan, dan industri manufaktur memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pengurangan emisi. Mereka bukan hanya objek regulasi pemerintah, tetapi juga aktor yang dapat menentukan arah investasi, teknologi, dan praktik produksi.

Dalam konteks ini, komitmen ESG (Environmental, Social, and Governance) perusahaan perlu dilihat secara kritis. Apakah investasi hijau benar-benar mengubah proses produksi dan mengurangi dampak lingkungan, atau hanya menjadi instrumen reputasi dan greenwashing untuk mempertahankan akses terhadap pasar dan pendanaan internasional?

Pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan diplomasi iklim Indonesia pada akhirnya juga ditentukan oleh kemampuan negara mengatur kepentingan korporasi agar sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Diplomasi Iklim yang Membutuhkan Keadilan Ekonomi

Selain persoalan investasi dan tata kelola sumber daya alam, Indonesia juga perlu memperkuat dimensi keadilan dalam transisi energi. Perubahan menuju ekonomi rendah karbon tidak selalu menghasilkan manfaat yang terdistribusi secara merata.

Masyarakat yang bergantung pada sektor pertambangan batu bara, pekerja industri energi fosil, masyarakat adat, serta komunitas yang tinggal di sekitar kawasan ekstraktif dapat menjadi kelompok yang paling terdampak oleh perubahan kebijakan ekonomi dan lingkungan.

Oleh karena itu, konsep just energy transition menjadi relevan. Transisi energi tidak cukup hanya diukur berdasarkan penurunan emisi atau peningkatan kapasitas energi terbarukan, tetapi juga perlu mempertimbangkan perlindungan tenaga kerja, penciptaan alternatif mata pencaharian, akses energi yang terjangkau, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Menariknya, Indonesia telah memasukkan prinsip just transition dalam Second NDC. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa perubahan menuju ekonomi rendah karbon harus mempertimbangkan dimensi sosial dan distribusi manfaat pembangunan.

Dalam perspektif pembangunan global, komitmen tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang memastikan bahwa biaya transisi tidak justru dibebankan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas ekonomi paling terbatas.

Menguji Kredibilitas Indonesia dalam Tata Kelola Iklim Global

Partisipasi Indonesia dalam COP31 memperlihatkan bahwa diplomasi iklim semakin menjadi bagian penting dari strategi ekonomi dan politik luar negeri. Indonesia tidak hanya berupaya menunjukkan komitmen terhadap Persetujuan Paris, tetapi juga memanfaatkan agenda perubahan iklim untuk memperluas kemitraan internasional, menarik investasi hijau, mengembangkan pasar karbon, dan memperkuat posisi strategisnya sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam.

Setidaknya terdapat tiga perkembangan konkret yang patut dicatat: penyampaian Second NDC dengan target menuju net zero emission 2060 atau lebih cepat, bergabungnya Indonesia dalam Forest and Climate Leaders’ Partnership, serta penguatan kerja sama pembiayaan iklim melalui kesepakatan dengan Norwegia dan penawaran proyek karbon kepada investor global.

Namun, dari perspektif Ekonomi Politik Internasional, keberhasilan diplomasi iklim tidak semestinya hanya diukur melalui jumlah kesepakatan, investasi yang dijajaki, atau kemitraan yang dibangun. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah Indonesia mampu mengubah struktur ekonominya agar tidak terus bergantung pada eksploitasi sumber daya alam dan energi beremisi tinggi.

Pada akhirnya, COP31 seharusnya menjadi momentum untuk menguji konsistensi antara kepentingan ekonomi nasional dan tanggung jawab ekologis global. Indonesia memiliki modal sumber daya alam, posisi geografis, dan potensi ekonomi yang besar untuk menjadi salah satu aktor penting dalam tata kelola iklim internasional. Namun, modal tersebut hanya akan menghasilkan kekuatan diplomasi apabila didukung oleh tata kelola domestik yang kredibel.

Persoalan utamanya bukan lagi apakah Indonesia memiliki komitmen terhadap perubahan iklim, melainkan apakah Indonesia memiliki kapasitas politik, ekonomi, dan kelembagaan untuk melaksanakan komitmen tersebut. Sebab, dalam ekonomi politik internasional, kredibilitas suatu negara tidak hanya dibangun melalui apa yang dinegosiasikan di meja perundingan, tetapi juga melalui konsistensi kebijakan yang dijalankan di dalam negeri.

Kayla Dikta Alifia

About Author

You may also like

Bersuara

Cyber Army dan Cyber Militia

Terdapat beberapa kejadian di dunia maya yang dianggap oleh beberapa pihak sebagai suatu “perang siber”. Salah satu contoh yang menarik
Bersuara

Laut Cina Selatan Masa Depan Geostrategi Tiongkok

Disamping letaknya yang sangat strategis bagi jalur pelayaran Internasional, kekayaan akan sumber daya alam berupa kandungan minyak dan gas alam