Jakarta, TERITORIAL.COM – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941 per bulan. Angka tersebut naik Rp 407.065 atau sekitar 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp 5.729.876.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027. Pramono menandatangani keputusan itu pada Jumat (20/11/2026).
Pramono menyampaikan pengumuman tersebut setelah proses pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Menurutnya, kenaikan UMP tahun depan lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 2026 yang tercatat sebesar 6,1 persen.
“UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, penetapan upah minimum tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha di Ibu Kota.
Menurut Pramono, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kepentingan buruh, tetapi juga kemampuan pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” ujarnya.
Pembahasan UMP Jakarta 2027 Libatkan Buruh dan Pengusaha
Pramono menjelaskan, proses pembahasan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari. Pembahasan tersebut melibatkan tiga unsur utama, yakni pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha.
Ketiga unsur tersebut duduk bersama melalui mekanisme tripartit untuk membahas besaran kenaikan upah minimum sebelum ditetapkan oleh gubernur.
Pemprov DKI Jakarta juga berupaya menjadi penengah di antara kepentingan pekerja dan pengusaha yang memiliki pandangan berbeda mengenai kenaikan upah.
Pramono menyebut pembahasan berhasil diselesaikan lebih awal. Padahal, batas akhir penetapan UMP 2027 sebenarnya jatuh pada Sabtu (21/11/2026).
“Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” tuturnya.
Aturan Baru Jadi Acuan Penetapan UMP 2027
Penetapan UMP 2027 juga berlangsung dalam kerangka aturan pengupahan yang baru. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menjelaskan bahwa perhitungan upah minimum tahun 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam ketentuan tersebut, penghitungan upah minimum mempertimbangkan sejumlah variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Selain kondisi ekonomi, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum.
Dengan ditetapkannya UMP sebesar Rp 6.136.941, pekerja di Jakarta akan memiliki standar upah minimum yang lebih tinggi pada 2027 dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah kondisi ekonomi.

