Jakarta, TERITORIAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menjalankan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang baru saja disahkan DPR RI. KPK menegaskan akan mengikuti seluruh mekanisme dan ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, sebagai lembaga penegak hukum, KPK berkewajiban mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Budi, pengesahan UU Perampasan Aset sejalan dengan upaya KPK dalam memberantas korupsi. Sebab, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memproses dan menghukum pelaku, tetapi juga harus memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan.
Ia menjelaskan, pemulihan aset atau asset recovery menjadi salah satu perhatian KPK dalam menangani perkara korupsi. Upaya tersebut penting agar hasil kejahatan tidak tetap dinikmati oleh pelaku.
Meski demikian, KPK akan terlebih dahulu mempelajari dan menganalisis setiap pasal dalam undang-undang tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memahami ketentuan yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan KPK.
Budi menyebut, selama ini KPK juga telah melakukan upaya pemulihan aset melalui penanganan perkara korupsi, termasuk dengan menuntut pembayaran uang pengganti kepada pelaku.
Selain itu, KPK tidak jarang mengembangkan perkara korupsi ke tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila ditemukan dugaan penyembunyian atau pengalihan hasil kejahatan.
“Bahkan KPK sering kali tidak berhenti dengan pengenaan tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, pengalihbentukan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPU,” ujarnya.
Dengan adanya UU Perampasan Aset, KPK berharap upaya mengembalikan hasil tindak pidana kepada negara maupun pihak yang dirugikan dapat semakin optimal.
DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun
Pengesahan UU Perampasan Aset dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Dalam rapat tersebut, Puan meminta persetujuan seluruh anggota dewan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang.
“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab anggota dewan yang hadir.
Puan menyampaikan rasa syukurnya karena pembahasan aturan tersebut akhirnya mencapai tahap pengesahan setelah melalui proses yang panjang.
Ia menyebut RUU Perampasan Aset telah diperjuangkan selama 18 tahun sebelum akhirnya disetujui menjadi undang-undang.
“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” ujar Puan.
Apa Saja yang Diatur dalam UU Perampasan Aset?
UU Perampasan Aset menjadi salah satu instrumen hukum untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana, terutama dalam upaya mengambil kembali kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan.
Salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Melalui mekanisme ini, proses perampasan dapat dilakukan terhadap aset yang memenuhi persyaratan hukum meskipun belum ada putusan pidana terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, prosesnya tetap harus melalui pemeriksaan dan putusan pengadilan.
Berdasarkan penjelasan Komisi III DPR, mekanisme tersebut mencakup sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
Aturan ini juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan demikian, perampasan aset tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau menjadi alat penyalahgunaan kewenangan.
Selain itu, UU Perampasan Aset mengatur pengelolaan aset secara profesional dan transparan. Aset yang berhasil dirampas diharapkan dapat dikembalikan kepada negara, korban tindak pidana, maupun pihak lain yang berhak sesuai ketentuan hukum.
Pengesahan UU ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya. Dengan begitu, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan hasil kejahatan tidak terus dinikmati dan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara serta masyarakat.

