JAKARTA, Teritorial.com – Indonesia mulai memperluas peluang perdagangan karbon internasional dengan membidik sejumlah pasar strategis, termasuk Singapura, Jepang, hingga skema penerbangan internasional Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan potensi karbon sektor kehutanan sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim global.
Peluang tersebut didorong oleh meningkatnya kebutuhan kredit karbon berkualitas tinggi di pasar internasional. Pemerintah menilai kekayaan hutan Indonesia, termasuk ekosistem gambut dan mangrove, dapat menjadi modal penting untuk mengembangkan perdagangan karbon yang memiliki nilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat lingkungan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, mengatakan permintaan dari sejumlah negara dan mekanisme internasional membuka kesempatan bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama perdagangan karbon.
Menurut Laksmi, transaksi karbon sektor kehutanan melalui mekanisme Pasal 6 Perjanjian Paris membutuhkan tata kelola yang jelas. Selain itu, penghitungan emisi harus kredibel, transparansi pencatatan terjamin, serta perlindungan terhadap aspek lingkungan dan sosial tetap menjadi perhatian.
Potensi Karbon Hutan Indonesia Capai 13,4 Gigaton CO2
Indonesia memiliki modal besar untuk memasuki pasar karbon internasional melalui kekayaan sumber daya alamnya. Berdasarkan data BloombergNEF 2025 yang dipaparkan dalam forum COP31, potensi karbon hutan Indonesia mencapai 13,4 gigaton karbon dioksida (CO2).
Potensi tersebut menjadi salah satu keunggulan Indonesia dalam mengembangkan kredit karbon berbasis alam atau nature-based solutions (NbS). Pendekatan ini mencakup berbagai upaya pelestarian dan pemulihan ekosistem yang mampu menyerap maupun menyimpan karbon.
Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Ilham, menjelaskan bahwa pemerintah mendorong optimalisasi pemanfaatan hutan melalui penjualan kredit karbon. Skema tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme pasar maupun nonpasar sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Paris.
Dalam mekanisme pasar, Pasal 6.2 memungkinkan kerja sama antarnegera melalui transfer hasil mitigasi emisi. Sementara itu, Pasal 6.4 menyediakan mekanisme kredit karbon yang berada di bawah pengawasan internasional. Adapun Pasal 6.8 berfokus pada pendekatan nonpasar untuk mendukung kerja sama mitigasi perubahan iklim.
Jepang dan Singapura Buka Peluang Perdagangan Karbon
Salah satu pasar yang menjadi perhatian Indonesia adalah Singapura. Negara tersebut memperbolehkan perusahaan menggunakan kredit karbon internasional untuk mengimbangi maksimal 5 persen emisi yang dikenakan pajak.
Kebijakan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memasok kredit karbon dari proyek kehutanan dan konservasi alam yang memenuhi persyaratan pasar Singapura.
Selain Singapura, Jepang juga menjadi target kerja sama strategis melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM). Jepang memiliki target mitigasi internasional kumulatif sekitar 100 juta ton CO2 hingga 2030 yang berasal dari seluruh negara mitra.
Indonesia kini tengah menjajaki kerja sama tersebut secara intensif. Dalam prosesnya, ekosistem gambut dan mangrove menjadi aspek penting yang ditawarkan karena memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan sumber karbon dari negara mitra Jepang lainnya.
Peluang berikutnya datang dari sektor penerbangan internasional melalui skema CORSIA yang dikembangkan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Mekanisme ini diperkirakan membutuhkan sekitar 200 juta hingga 250 juta unit karbon yang memenuhi persyaratan hingga Januari 2028.
Besarnya kebutuhan tersebut memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperluas kontribusi dalam penyediaan kredit karbon bagi sektor penerbangan global.
Regulasi dan Integritas Jadi Kunci Pasar Karbon
Untuk mendukung perdagangan karbon internasional, pemerintah telah menyiapkan kerangka regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026.
Kedua regulasi tersebut menjadi landasan pengaturan perdagangan karbon, termasuk mekanisme otorisasi transfer hasil mitigasi ke luar negeri atau Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs). Pengaturan ini juga diarahkan untuk mencegah terjadinya penghitungan ganda atau double counting atas pengurangan emisi.
Dari sisi pengembangan proyek, Perwakilan Regional Verra untuk Asia dan Pasifik, Win Sim Tan, menilai penggunaan metodologi karbon yang telah tersedia dapat mempercepat pelaksanaan proyek di Indonesia.
Ia mencontohkan sejumlah metodologi Verra yang telah diterima Singapura, antara lain untuk kegiatan REDD+, penanaman hutan, dan perlindungan hutan. Pemanfaatan metodologi tersebut dapat membantu pemerintah mengembangkan proyek tanpa harus menyusun standar penghitungan baru dari awal.
Sementara itu, Direktur Kebijakan Internasional International Emissions Trading Association (IETA), Andrea Bonzanni, mengingatkan pentingnya keterlibatan Indonesia dalam pembahasan teknis mekanisme Pasal 6.4 pada negosiasi COP31.
Menurutnya, sejumlah aspek teknis, seperti permanensi penyimpanan karbon, metodologi standar, dan perangkat pendukung, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut agar dapat mengakomodasi karakteristik sektor kehutanan.
Ia juga menekankan bahwa perdagangan kredit karbon ke luar negeri perlu diseimbangkan dengan pencapaian target iklim nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).
Kepastian Pasokan dan Permintaan Perlu Diperkuat
Selain regulasi dan standar kualitas, keberlanjutan perdagangan karbon internasional juga bergantung pada kepastian pasar. CEO Emergent, Eron Bloomgarden, menyampaikan bahwa negara-negara berhutan membutuhkan kepastian permintaan jangka panjang agar mampu menyediakan kredit karbon secara berkelanjutan.
Di sisi lain, pembeli juga memerlukan kepastian pasokan untuk memastikan kebutuhan pengurangan emisi dapat terpenuhi.
Dengan demikian, peluang Indonesia dalam pasar karbon internasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi hutan, tetapi juga kemampuan membangun sistem perdagangan yang transparan, kredibel, dan berkelanjutan.
Pengembangan pasar karbon diharapkan mampu mempertemukan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa perdagangan kredit karbon memberikan manfaat bagi pengelolaan hutan dan masyarakat, sekaligus tidak mengurangi komitmen Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi nasional.

