SEMARANG, Teritorial.com – Pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Jawa Tengah kembali menjadi perhatian setelah Polda Jawa Tengah bersama jajaran kepolisian mengungkap 27 laporan kasus dalam periode 13–19 November 2026. Dari rangkaian pengungkapan tersebut, sebanyak 56 orang berhasil diselamatkan, sementara polisi menetapkan 29 tersangka.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA-PPO) Polda Jateng, Kombes Nunuk Setiyowati, menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut juga mencatat total kerugian mencapai Rp893 juta. Data itu dipaparkan dalam konferensi pers di Mapolda Jateng, Semarang, Jumat (20/11/2026).
Kasus-kasus yang terungkap memperlihatkan beragam pola eksploitasi manusia. Praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan perekrutan tenaga kerja secara ilegal, tetapi juga mencakup eksploitasi seksual, perdagangan bayi, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk mencari korban maupun pelanggan.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan eksploitasi seksual seorang perempuan oleh suaminya sendiri di wilayah Banyumas. Korban diduga ditawarkan melalui aplikasi MiChat dengan tarif sekitar Rp250 ribu untuk setiap transaksi. Polisi menyebut korban berada dalam situasi terpaksa dan mengalami eksploitasi secara ekonomi maupun seksual.
Selain itu, kepolisian juga menangani dugaan penjualan bayi berusia lima hari di wilayah hukum Polresta Solo. Bayi tersebut diduga dijual oleh ibu kandungnya dengan harga Rp6 juta. Polisi menyebut keterbatasan ekonomi keluarga menjadi salah satu latar belakang dugaan tindak pidana tersebut.
Modus TPPO Semakin Beragam, Rekrutmen Kerja Jadi Celah
Pengungkapan Polda Jateng menunjukkan bahwa perdagangan orang dapat berlangsung melalui berbagai jalur. Salah satunya dengan memanfaatkan keinginan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan di luar negeri.
Dalam sejumlah kasus, calon pekerja migran diduga diberangkatkan menggunakan visa wisata atau visa transit melalui Batam sebelum kemudian dikirim menggunakan kapal laut menuju Malaysia. Praktik tersebut berpotensi menempatkan calon pekerja dalam situasi rentan karena proses keberangkatan tidak sesuai dengan ketentuan penempatan tenaga kerja.
Modus lainnya dilakukan dengan membujuk calon pekerja migran yang sedang mengikuti pelatihan di lembaga resmi. Pelaku juga diduga mencatut nama lembaga pelatihan kerja tanpa izin dan melakukan penempatan pekerja secara perorangan tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku.
Bahkan, kepolisian menemukan dugaan penempatan pekerja sebagai anak buah kapal (ABK) kapal ikan di Denmark melalui jalur yang tidak sesuai ketentuan.
Di sisi lain, eksploitasi seksual terhadap anak juga menjadi bagian dari kasus yang ditangani. Korban diduga ditawarkan kepada pelanggan melalui sejumlah tempat, termasuk hotel di wilayah Boyolali dan Semarang.
Praktik eksploitasi turut ditemukan pada sejumlah usaha seperti salon, warung, tempat karaoke, dan hotel. Dalam modus tersebut, perekrutan pekerja sebagai pemandu lagu atau terapis diduga dimanfaatkan untuk mengatur tarif, pemesanan pelanggan, hingga pemotongan honor demi memperoleh keuntungan.
Sindikat Prostitusi Online di Salatiga Terbongkar
Kasus lain terungkap di Kota Salatiga. Polres Salatiga membongkar dugaan praktik prostitusi online yang dikelola melalui aplikasi MiChat dan sejumlah grup WhatsApp. Jaringan tersebut diduga melibatkan sekitar 200 orang yang bertugas mencari pelanggan atau dikenal sebagai joki.
Kapolres Salatiga AKBP Afrito Marbaro menjelaskan, polisi telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Masing-masing memiliki peran berbeda dalam menjalankan praktik tersebut.
Salah satu tersangka berinisial KH diduga merekrut perempuan dengan menawarkan gaji Rp8 juta per bulan serta uang makan Rp150 ribu per hari. Setelah menerima tawaran itu, korban dibawa ke Salatiga dan ditempatkan di sebuah penginapan.
Sementara itu, tersangka WR diduga mengatur operasional, keuangan, pembayaran penginapan, serta pembagian hasil transaksi. Adapun tersangka JHTN bertugas sebagai admin grup WhatsApp yang mengoordinasikan para joki, mengarahkan pelanggan, dan menyiapkan perempuan untuk melayani permintaan pelanggan.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, praktik tersebut diduga telah berlangsung sejak Agustus 2026. Ketiga tersangka kini menjalani proses hukum atas dugaan keterlibatan dalam jaringan eksploitasi tersebut.
Perlindungan Korban Jadi Tantangan Penanganan TPPO
Rangkaian pengungkapan tersebut memperlihatkan bahwa TPPO tidak selalu berlangsung melalui penculikan atau pemindahan korban secara paksa. Perekrutan dengan iming-iming pekerjaan, penyalahgunaan hubungan personal, tekanan ekonomi, hingga pemanfaatan aplikasi digital dapat menjadi pintu masuk terjadinya eksploitasi.
Karena itu, penanganan TPPO perlu melampaui penindakan terhadap pelaku. Korban juga membutuhkan perlindungan hukum, pendampingan psikologis, serta pemulihan sosial agar tidak kembali terjebak dalam situasi eksploitasi.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi salah satu landasan hukum dalam upaya pemberantasan kejahatan tersebut. Selain penegakan hukum, keterlibatan pemerintah daerah, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta masyarakat diperlukan untuk memperkuat pencegahan.
Masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan yang tidak memiliki kejelasan identitas perusahaan, kontrak kerja, maupun prosedur keberangkatan. Terlebih, penggunaan aplikasi komunikasi dan media sosial dapat dimanfaatkan pelaku untuk menjangkau calon korban secara lebih luas.
Pengungkapan 27 laporan kasus oleh Polda Jateng menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Keberhasilan menyelamatkan 56 orang merupakan langkah penting, tetapi upaya berikutnya harus memastikan seluruh korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak.
Dengan demikian, pemberantasan TPPO tidak cukup diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap. Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan negara memutus jaringan perdagangan manusia, mencegah munculnya korban baru, dan menjamin hak-hak mereka yang telah mengalami eksploitasi.

