Nasional

Pengamat Soroti Kriteria Aset dalam UU Perampasan

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpose setelah diwawancara Kompas.com di Gedung Kompas Gramedia, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (17/7/2026).
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar di Gedung Kompas Gramedia, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (17/7/2026).(Foto: KOMPAS.com/PUTRI DEWI NAWANG WULAN)

JAKARTA, Teritorial.com – Kriteria aset yang dapat dirampas negara menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Kejelasan mengenai objek perampasan diperlukan untuk memastikan pemberantasan tindak pidana berjalan efektif tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak kepemilikan masyarakat.

Pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR RI pada 19 November 2026 membuka babak baru dalam upaya pemulihan kekayaan negara yang berasal dari tindak pidana. Namun, penerapan aturan tersebut tetap membutuhkan batasan yang tegas, terutama dalam menentukan asal-usul, nilai, serta keterkaitan aset dengan tindak pidana.

Perhatian terhadap persoalan tersebut muncul karena kewenangan perampasan aset berhubungan langsung dengan hak kepemilikan seseorang. Tanpa kriteria yang terukur dan prosedur pembuktian yang jelas, kebijakan yang bertujuan memberantas kejahatan justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru.

Kriteria Aset Harus Jelas untuk Cegah Penyalahgunaan Wewenang

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membedakan aset hasil tindak pidana dengan kekayaan yang diperoleh melalui kegiatan sah. Sebab, kepemilikan aset bernilai besar atau ketidaksesuaian kekayaan dengan penghasilan seseorang tidak serta-merta menjadi bukti bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana.

Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama sebelumnya juga menyoroti pentingnya kejelasan batas nilai aset yang dapat menjadi objek perampasan. Dalam pembahasan RUU, sejumlah usulan ambang batas muncul dengan rentang Rp100 juta hingga Rp1 miliar.

Benny menegaskan bahwa objek perampasan harus benar-benar merupakan hasil tindak pidana dan didukung bukti permulaan yang cukup. Karena itu, penentuan kriteria tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

Dalam UU yang telah disahkan, Pasal 5 mengatur beberapa kategori aset yang dapat dirampas negara. Kategori tersebut meliputi aset hasil tindak pidana, aset yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, aset temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana, serta aset sah milik pelaku yang dapat digunakan untuk membayar kekurangan nilai aset yang dirampas sesuai ketentuan.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa objek perampasan tidak hanya terbatas pada uang atau barang yang diperoleh secara langsung dari kejahatan. Aset yang telah dialihkan atau dikonversi menjadi bentuk kekayaan lain juga dapat masuk dalam cakupan aturan apabila memenuhi persyaratan hukum.

Mekanisme Perampasan Tanpa Putusan Pidana

Ketentuan lain yang menjadi perhatian dalam UU Perampasan Aset adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB). Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu.

Pasal 6 mengatur kondisi yang memungkinkan penerapan mekanisme tersebut, antara lain ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.

Namun, penerapan mekanisme tersebut tidak berarti aparat penegak hukum dapat mengambil aset secara sepihak. Permohonan perampasan tetap harus melalui proses pemeriksaan dan penetapan pengadilan.

Selain itu, terdapat persyaratan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar untuk mekanisme perampasan tanpa putusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Ketentuan ini menjadi salah satu batasan agar penerapan kewenangan tersebut memiliki ukuran yang jelas.

Perlindungan Pihak Ketiga Perlu Diperhatikan

Di samping kepentingan negara dalam memulihkan hasil kejahatan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki aset secara sah juga menjadi bagian penting dalam penerapan UU Perampasan Aset.

Hal ini berkaitan dengan kemungkinan adanya aset yang telah berpindah tangan melalui transaksi tertentu. Dalam situasi tersebut, aparat perlu menelusuri asal-usul kepemilikan serta memastikan apakah pihak yang menguasai aset mengetahui atau terlibat dalam tindak pidana.

Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik diperlukan agar kebijakan perampasan tidak merugikan masyarakat yang memperoleh kekayaan melalui transaksi legal. Prinsip ini juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum.

Selain itu, pengelolaan aset yang telah dirampas harus dilakukan secara profesional dan transparan. Negara perlu memastikan bahwa aset tidak mengalami penurunan nilai, disalahgunakan, atau justru menimbulkan persoalan baru selama proses pengelolaannya.

Dengan demikian, keberhasilan UU Perampasan Aset tidak hanya bergantung pada kemampuan aparat menemukan dan mengambil kekayaan hasil kejahatan. Kepastian mengenai objek perampasan, pengawasan pengadilan, serta perlindungan hak masyarakat harus berjalan secara beriringan.

Penerapan aturan tersebut pada akhirnya akan menjadi ujian bagi penegakan hukum di Indonesia. Negara dituntut tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi tetap wajib menjamin bahwa setiap tindakan perampasan memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kontributor

About Author

You may also like

Nasional

Munas NU Sepakat Tingkatkan Kontribusi Memperkokoh Nilai Kebangsaan

Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Musyawarah Besar NU dari waktu ke waktu selalu memberi kontribusi penting bagi bangsa Indonesia. Tema
Nasional

Kedubes AS sampaikan penolakan Panglima TNI kesalahan administratif

Jakarta, Teritorial.com- Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta menyampaikan bahwa penolakan masuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke wilayah AS