Jakarta, Teritorial.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengungkapkan sejumlah perjuangan Presiden Joko Widodo menghapuskan persepsi publik mengenai ketidakramahan pemerintah Indonesia terhadap umat Islam, khususnya Ulama.
Menyatroni pesantren-pesantren di Tanah Air, bertemu ulama, hadir dalam kegiatan-kegiatan keagamaan umat Islam, misalnya. Namun, menurut Zulkifli, usaha itu akhirnya sia-sia, karena Kementerian Agama kerap membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan upaya Presiden. Teranyar, dengan merilis 200 nama mubalig, yang muaranya bergulirlah wacana sertifikasi ulama di Indonesia.
Saya kira blunder besar yang dilakukan Menteri Agama. Secepatnya tarik dan meminta maaf. Pemerintah kita ini dikesankan tidak ramah terhadap para ulama. Umat Islam. Dikesankan, tanda kutip,” kata Zulkifli Hasan dalam acara ILC yang ditayangkan tvOne, Selasa malam, 23 Mei 2018.
“Presiden bekerja keras untuk menetralisir itu, hampir seluruh pesantren, Presiden datang. Setiap ada acara Islam, Presiden datang. Di mana pun, bahkan saya beberapa kali menemani, untuk menghapus stempel bahwa pemerintah tidak ramah ulama dan umat Islam. Bekerja keras Presiden. Tiba-tiba Kemenag melakukan politik belah bambu,” Zulkifli menambahkan.
Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu, negara ini berlandaskan Pancasila. Seharusnya pemerintah dalam menjalankan ini, mempersatukan masyarakat. Bukan justru melakukan hal-hal yang dapat memecah umat beragama.
“Pancasila itu mempersatukan, bukan memecah belah begini. 200 diangkat, yang 200 ribu dipijak. Kerja keras Presiden selama satu tahun lebih, sirna saya kira. Maka dari itu, saya katakan, blunder besar,” kata Zulkifli.
Zulkifli juga mempertanyakan tujuan Kemenag membuat kebijakan 200 mubalig ini. Sebab, Indonesia tidak hanya umat Islam, melainkan ada umat-umat beragama lainnya.
“Nanti kalau ada lanjutan, ulama Islam disertifikasi. Lalu pastor, pendeta bagaimana? Apa yang terjadi di negeri kita. Mau jadi apa kita ini? Oleh karena itu, blunder besar. Menurut saya jangan berdalih, tarik, minta maaf,” kata mantan Menteri Kehutanan tersebut.
Menurut Zulkifli, banyak pekerjaan-pekerjaan Kemenag yang masih menumpuk, tapi sampai sekarang tak kunjung diberesi. Umrah dan haji contohnya. Sudah ratusan ribu pengaduan masuk ke MPR, lantaran jemaah terlantar tak bisa berangkat, tetapi Kemenag tidak bisa menyelesaikan.
“Saya ke MPR banyak sekali ditemui, ratusan ribu umat Islam yang ingin haji dan umrah telantar. Bukan 10 ribu, tapi ratusan ribu. Bukan baru kemarin, bertahun-tahun. Telantar tak bisa berangkat. Orang kampung jual sawah, jual kerbau, jual sapi, bertahun-tahun dia kumpulkan uang mau berangkat umrah, ada yang ingin berangkat haji, tak bisa berangkat,” kata Zulkifli dengan suara meninggi.
“Padahal itu tugas Kementerian Agama. Lalu Kemenag ‘sudah tutup saja perusahaannya’. Di mana tanggung jawabnya? Pembiaran bertahun-tahun. Kepekaannya, empatinya Menteri Agama terhadap umat Islam, ulama, empatinya itu ada di mana? Itu lebih penting. Sekarang bikin blunder baru, sertifikasi ulama. Persoalan baru. Kasihan Pak Presidennya menurut saya,” kata Zulkifli
