New York, Teritorial.Com – Indonesia mencalonkan diri untuk anggota tidak tetap PBB karena memiliki rekam jejak yang jelas. Rekam jejak Indonesia bagi perdamaian, kemanusiaan dan kesejahteraan global dapat dilihat dari berbagai aksi dan kontribusi yang dibangun dalam beberapa dekade.
Hal tersebut dikatakan oleh Menlu RI, Retno LP Marsudi, saat menghadiri resepsi diplomatik yang mengawali kunjungan kerjanya di Markas Besar PBB, New York, dalam rangka kampanye Indonesia jelang pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB), di Markas Besar PBB di New York (4/6).
Dalam sambutannya, Menlu Retno meyakinkan para Duta Besar dan diplomat negara sahabat mengenai komitmen Indonesia sebagai Mitra Sejati Perdamaian Dunia (A True Partner for World Peace) dalam berkontribusi untuk perdamaian dan kestabilan dunia.
“Sebagai Kandidat Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia akan meyuarakan harapan dan pandangan negara-negara jika terpilih sebagai anggota non-permanen DK PBB, dan menjadi bridge-builder serta dalam mewujudkan kesamaan cita-cita perdamaian dan kesejahteraan dunia,” Menlu Retno menegaskan.
Terkait isu kemanusiaan, Menlu Retno menjelaskan bahwa Indonesia hadir dan berada di depan saat negara negara anggota PBB membutukan bantuan kemanusiaan, termasuk pada bencana alam Haiti, Fiji, dan Nepal. “Para penggiat kemanusiaan Indonesia saat ini juga berada antara lain di Cox Bazaar, Rakhine State, Gaza, dan Marawi,” ujar Menlu RI.
Terkait dengan kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia, Menlu RI menegaskan bahwa saat ini Ribuan pasukan perdamaian Indonesia saat ini bertugas di berbagai misi perdamaian PBB di dunia. Menurut Menlu RI hal-hal ini merupakan contoh sebagian kecil dari kontribusi Indonesia dan Indonesia akan terus berkotribusi bagi masalah perdamaian dan kesejahteraan dunia.
“Rekam jejak suatu negara tidak dapat dibentuk dalam satu hari atau bulan,” tutur Menlu Retno.
Kampanye Indonesia untuk DK PBB telah dimulai sejak peluncurannya tahun 2016 silam di New York dan selalu mengusung prioritas Indonesia untuk menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global, memastikan sinergi antara melanggengkan perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan, dan memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.
Untuk memenangi kursi DK PBB melalui proses pemilihan di Majelis Umum PBB pada 8 Juni 2018, Indonesia akan bersaing dengan Maladewa dan harus mendapatkan dukungan dari setidaknya 2/3 anggota PBB. Jika terpilih, Indonesia akan resmi mengisi kursi tersebut terhitung 1 Januari 2019.
Indonesia sebelumnya pernah menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. (Kemlu RI).
