Bersuara

Non-Interference ASEAN dan Karhutla Ketika Asap Tidak Mengenal Batas

Bendera negara-negara anggota ASEAN. (Foto: nguyenthuantien, https://pixabay.com)

Penulis: Winda Eka Pahla Ayuningtyas, S.Pd., M.A.
Dosen Hubungan Internasional UPN “Veteran” Jakarta

Dari Manila, Asap yang Melintasi Perbatasan

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, 15 November 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada Malaysia dan Singapura atas dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga memaparkan langkah pemerintah dalam menangani kebakaran, termasuk upaya pemadaman dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Sebagaimana diberitakan Reuters dan dikutip oleh Malaysiakini, para pemimpin ASEAN turut menekankan pentingnya percepatan ratifikasi pusat koordinasi ASEAN untuk pengendalian pencemaran asap lintas batas.

Peristiwa ini memperlihatkan persoalan mendasar dalam kerja sama regional ASEAN. Kebakaran hutan mungkin terjadi di dalam wilayah kedaulatan suatu negara, tetapi dampaknya dapat meluas hingga melintasi batas negara dan memengaruhi kehidupan masyarakat di kawasan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting: bagaimana ASEAN menangani persoalan lintas batas ketika organisasi regional tersebut masih berpegang pada prinsip non-interference atau tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota?

Kasus karhutla Indonesia menjadi contoh menarik untuk memahami bagaimana prinsip tersebut bekerja, sekaligus menguji batas-batas efektivitas kerja sama regional ASEAN.

Non-Interference dan Fondasi ASEAN Way

Prinsip non-interference merupakan salah satu fondasi utama hubungan antarnegara anggota ASEAN. Prinsip ini tercermin dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC) 1976 dan Piagam ASEAN yang menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan, kemerdekaan, integritas teritorial, serta larangan mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

Bersama pengambilan keputusan berdasarkan konsensus dan tradisi musyawarah, prinsip tersebut membentuk pendekatan diplomasi yang dikenal sebagai ASEAN Way.

Pendekatan ini tidak dapat dilepaskan dari pengalaman historis negara-negara Asia Tenggara. Setelah memperoleh kemerdekaan, negara-negara di kawasan memiliki kepentingan besar untuk mempertahankan kedaulatan dan stabilitas politik domestik. Perbedaan sistem pemerintahan, orientasi politik, dan kepentingan nasional membuat penghormatan terhadap kedaulatan menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan antarnegara.

Namun, prinsip tersebut juga membawa konsekuensi. ASEAN cenderung mengutamakan diplomasi, dialog, dan kesepakatan sukarela dibandingkan mekanisme intervensi atau sanksi yang mengikat. Artinya, kemampuan ASEAN dalam merespons persoalan domestik yang berdampak regional sangat bergantung pada kesediaan negara anggota untuk bekerja sama.

Di sinilah persoalan karhutla menjadi relevan. Ketika dampak kebijakan pengelolaan lingkungan suatu negara dirasakan oleh negara lain, batas antara kepentingan domestik dan kepentingan regional menjadi semakin sulit dipisahkan.

Ketika Kedaulatan Berhadapan dengan Dampak Lintas Batas

Karhutla merupakan persoalan yang kompleks karena sumber masalah dan dampaknya berada dalam yurisdiksi yang berbeda. Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan lahan, melakukan pemadaman, mengawasi perusahaan, serta menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan. Namun, ketika asap menyebar ke Malaysia dan Singapura, persoalan tersebut tidak lagi sepenuhnya menjadi urusan domestik Indonesia.

Setidaknya terdapat tiga hal yang memperlihatkan bagaimana prinsip non-interference memengaruhi penanganan karhutla di ASEAN.

Pertama, penanganan kebakaran tetap menjadi kewenangan negara asal.

Pemerintah Indonesia memegang tanggung jawab utama dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayahnya. Negara tetangga tidak memiliki kewenangan untuk secara sepihak melakukan tindakan penegakan hukum atau intervensi terhadap aktivitas di wilayah Indonesia. Bantuan regional dapat dilakukan melalui koordinasi dan persetujuan negara yang bersangkutan.

Kedua, mekanisme kerja sama ASEAN lebih mengutamakan koordinasi daripada penegakan sanksi.

ASEAN memiliki kerangka kerja sama melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang disepakati pada 2002. Perjanjian ini menjadi landasan kerja sama dalam pencegahan, pemantauan, pertukaran informasi, dan penanggulangan pencemaran asap lintas batas.

Meskipun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama karena tidak tersedia mekanisme sanksi regional yang kuat untuk memaksa negara anggota memenuhi kewajibannya. Indonesia sendiri baru meratifikasi perjanjian tersebut pada 2014, dua belas tahun setelah disepakati.

Ketiga, tekanan diplomatik menjadi instrumen yang lebih memungkinkan.

Dalam forum ASEAN, negara-negara yang terdampak dapat menyampaikan keberatan, meminta penjelasan, dan mendorong peningkatan koordinasi. Namun, tekanan tersebut umumnya disampaikan melalui diplomasi dan konsultasi, bukan melalui tindakan yang secara langsung mengintervensi kebijakan domestik negara lain.

Permohonan maaf Presiden Prabowo di Manila dapat dibaca sebagai bagian dari praktik diplomasi tersebut. Di satu sisi, pernyataan itu menunjukkan pengakuan terhadap dampak regional karhutla. Di sisi lain, penanganan sumber masalah tetap ditempatkan dalam kewenangan pemerintah Indonesia.

Dua Pilihan dalam Menghadapi Tantangan Non-Interference

Persoalan karhutla memunculkan perdebatan mengenai apakah ASEAN perlu mempertahankan pendekatan non-interference atau mulai memperkuat mekanisme regional yang lebih mengikat.

Mempertahankan pendekatan non-interference.

Pendukung pendekatan ini melihat penghormatan terhadap kedaulatan sebagai prasyarat bagi keberlangsungan kerja sama ASEAN. Tanpa prinsip tersebut, negara anggota mungkin akan lebih berhati-hati dalam berbagi informasi atau menerima bantuan karena khawatir terhadap intervensi pihak lain.

Dari perspektif ini, kemajuan kerja sama pengendalian asap lintas batas, termasuk ratifikasi AATHP oleh Indonesia pada 2014, memperlihatkan bahwa konsensus tetap dapat menghasilkan perkembangan meskipun berlangsung secara bertahap.

Memperkuat mekanisme regional.

Sebaliknya, terdapat pandangan bahwa persoalan lintas batas membutuhkan instrumen kerja sama yang lebih kuat. Pemantauan independen, sistem peringatan dini, transparansi data, dan mekanisme pertanggungjawaban perusahaan perlu diperkuat agar penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada komitmen sukarela pemerintah masing-masing negara.

Perdebatan ini sebenarnya bukan hal baru dalam ASEAN. Gagasan flexible engagement yang pernah didorong Thailand pada akhir 1990-an, misalnya, menunjukkan adanya upaya untuk membuat ASEAN lebih terbuka dalam membahas persoalan domestik yang berdampak terhadap kawasan. Meskipun tidak memperoleh dukungan luas, gagasan tersebut mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan praktik diplomasi ASEAN dengan tantangan regional yang semakin kompleks.

Kedua pendekatan tersebut tidak harus diposisikan sebagai pilihan yang saling meniadakan. ASEAN tetap dapat mempertahankan prinsip kedaulatan, tetapi pada saat yang sama memperkuat kapasitas kelembagaan dan mekanisme teknis untuk menangani persoalan lintas batas.

Dimensi Ekonomi Politik di Balik Kabut Asap

Persoalan karhutla tidak cukup dipahami hanya sebagai masalah lingkungan atau lemahnya koordinasi antarnegara. Di baliknya terdapat dimensi ekonomi politik yang melibatkan kepentingan pemerintah, perusahaan, investasi, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Dalam perspektif ekonomi politik internasional, karhutla dapat dipahami sebagai bentuk negative externality atau eksternalitas negatif. Aktivitas ekonomi dan pemanfaatan lahan di suatu wilayah dapat menghasilkan biaya yang harus ditanggung oleh pihak lain, termasuk masyarakat di negara tetangga. Dampaknya tidak hanya berupa penurunan kualitas udara, tetapi juga gangguan kesehatan, aktivitas ekonomi, transportasi, dan produktivitas masyarakat.

Faktor alam seperti fenomena El Niño dan perubahan iklim dapat memperburuk kondisi kekeringan. Namun, faktor tersebut perlu dilihat bersama persoalan struktural, seperti deforestasi, pengelolaan lahan gambut, ekspansi perkebunan, serta aktivitas ekonomi yang meningkatkan risiko kebakaran.

Dalam konteks ini, perusahaan menjadi aktor penting. Aktivitas perusahaan perkebunan, kehutanan, dan sektor ekstraktif perlu ditempatkan dalam kerangka akuntabilitas lingkungan. Pengawasan tidak cukup hanya diarahkan kepada pelaku pembakaran secara langsung, tetapi juga perlu mencakup tata kelola konsesi, rantai pasok, dan tanggung jawab korporasi.

Dalam pernyataannya di Manila, Presiden Prabowo menyebutkan langkah penegakan hukum terhadap perusahaan, termasuk penyelidikan terhadap 104 perusahaan, pendakwaan terhadap 11 perusahaan, serta pencabutan 17 konsesi. Pemerintah juga mengerahkan sekitar 71.000 personel untuk menangani kebakaran.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan koordinasi antarnegara, tetapi juga penguatan penegakan hukum dan pengawasan terhadap aktor ekonomi di dalam negeri.

Menariknya, perusahaan juga dapat menjadi titik masuk kerja sama lintas negara yang relatif tidak bersinggungan langsung dengan prinsip non-interference. Singapura, misalnya, memiliki Transboundary Haze Pollution Act 2014 yang memungkinkan pertanggungjawaban terhadap entitas yang aktivitasnya di luar Singapura menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran asap di wilayahnya, dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan asap lintas batas tidak harus selalu diarahkan pada hubungan antarnegara. Akuntabilitas korporasi dapat menjadi salah satu jalur untuk memperkuat tata kelola lingkungan regional.

Menguatkan Kerja Sama Tanpa Mengorbankan Kedaulatan

Kasus karhutla menunjukkan bahwa tantangan ASEAN bukan semata-mata terletak pada keberadaan prinsip non-interference, melainkan pada bagaimana prinsip tersebut diterapkan ketika menghadapi persoalan yang dampaknya tidak mengenal batas negara.

ASEAN tidak harus meninggalkan prinsip kedaulatan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama regional. Penguatan dapat dimulai melalui langkah-langkah teknis, seperti peningkatan transparansi data titik panas (hotspot), sistem peringatan dini, pertukaran informasi antarlembaga, serta percepatan koordinasi bantuan pemadaman.

Selain itu, pengawasan terhadap perusahaan dan penerapan standar akuntabilitas lingkungan perlu menjadi bagian penting dari agenda kerja sama. Dengan demikian, tanggung jawab penanganan karhutla tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga mencakup aktor non-negara yang memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pada akhirnya, kasus karhutla memperlihatkan bahwa non-interference bukan berarti ASEAN tidak dapat melakukan intervensi dalam arti kerja sama. Prinsip tersebut lebih tepat dipahami sebagai batas terhadap tindakan sepihak yang mencampuri kewenangan domestik negara lain. Sementara itu, koordinasi, bantuan teknis, pertukaran informasi, dan penguatan tanggung jawab bersama tetap dapat dikembangkan melalui kesepakatan regional.

Ujian sesungguhnya bagi ASEAN bukan hanya bagaimana merespons permohonan maaf atau pernyataan diplomatik ketika kabut asap kembali melintasi perbatasan. Lebih dari itu, bagaimana memastikan bahwa kerja sama regional mampu mencegah persoalan yang sama terus berulang.

Sebab, ketika asap tidak mengenal batas negara, tata kelola lingkungan ASEAN juga tidak seharusnya berhenti pada batas kedaulatan.

 

Kayla Dikta Alifia

About Author

You may also like

Bersuara

Cyber Army dan Cyber Militia

Terdapat beberapa kejadian di dunia maya yang dianggap oleh beberapa pihak sebagai suatu “perang siber”. Salah satu contoh yang menarik
Bersuara

Laut Cina Selatan Masa Depan Geostrategi Tiongkok

Disamping letaknya yang sangat strategis bagi jalur pelayaran Internasional, kekayaan akan sumber daya alam berupa kandungan minyak dan gas alam