TERITORIAL.COM, JAKARTA — Pemerintah Swiss secara resmi mulai membahas kebijakan untuk melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak dan remaja.
Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk respons atas meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak negatif dunia digital yang semakin tidak terkendali.
Dengan mempertimbangkan kebijakan ini, Swiss berniat mengikuti jejak Australia yang sebelumnya telah menetapkan aturan tegas terkait batas usia minimal penggunaan platform digital.
Latar Belakang Pembahasan Kebijakan
Awalnya, kebijakan ini mencuat setelah Menteri Dalam Negeri Swiss, Elisabeth Baume-Schneider, menyampaikan urgensi perlindungan generasi muda di hadapan publik.
Menurutnya, Swiss tidak boleh tertinggal dalam melakukan upaya preventif demi menjaga kesehatan mental dan keamanan data anak-anak. Tak hanya itu, Baume-Schneider menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam memantau tren regulasi global.
“Perdebatan di Australia dan Uni Eropa sangat penting. Perdebatan itu juga harus dilakukan di Swiss. Saya terbuka terhadap larangan media sosial,” ujar Baume-Schneider.
Lebih lanjut, sang Menteri menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar mengikuti tren, melainkan didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk meredam paparan konten berbahaya.
Selain itu, ia menyoroti bagaimana algoritma platform media sosial sering kali dirancang untuk mengeksploitasi kerentanan psikologis kaum muda.
Oleh karena itu, ia menuntut agar perusahaan teknologi raksasa tidak lepas tangan begitu saja dalam masalah ini.
“Kita juga tidak boleh melupakan platform media sosial itu sendiri: mereka harus bertanggung jawab atas apa yang dikonsumsi anak-anak dan remaja,” ucap Baume-Schneider dengan tegas.
Aturan Serupa di Tingkat Regional
Di tingkat Regional, beberapa wilayah di Swiss sebenarnya telah memulai langkah awal yang serupa. Sebagai contoh, parlemen di kanton Fribourg baru-baru ini telah menetapkan larangan penggunaan ponsel di lingkungan sekolah bagi siswa hingga usia 15 tahun.
Langkah lokal ini dianggap sebagai fondasi penting bagi pemerintah pusat untuk menyusun regulasi yang lebih komprehensif di tingkat nasional.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah Swiss berencana meluncurkan sebuah laporan khusus pada tahun 2025.
Laporan tersebut nantinya akan menjadi basis data untuk menentukan bentuk pembatasan yang paling efektif, apakah berupa larangan akses total berdasarkan usia atau pengetatan terhadap algoritma spesifik.
Meski demikian, rencana ini dipastikan akan memicu diskusi panjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pakar hukum hingga pegiat hak asasi manusia.
Di satu sisi, kelompok orang tua dan pemerhati kesejahteraan anak menyambut baik rencana ini sebagai solusi atas krisis kesehatan mental remaja.
Namun di sisi lain, para pembela kebebasan berekspresi dan pelaku industri teknologi mulai menyuarakan kritik terkait potensi pelanggaran privasi dan hak atas informasi.
Terlepas dari pro dan kontra tersebut, Swiss nampaknya tetap berkomitmen untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat bagi generasi masa depan.
