Jakarta, Teritorial.com – Pemerintah Indonesia menyepakati penyerahan pengelolaan data pribadi warga negara Indonesia kepada Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan tarif dagang bilateral. Langkah ini diambil dengan mengakui AS sebagai negara yang menyediakan perlindungan data pribadi memadai.
Dalam lembar fakta bertajuk “Amerika Serikat dan Indonesia Mencapai Kesepakatan Perdagangan Bersejarah” yang dirilis Gedung Putih, Rabu (23/7/2025), disebutkan bahwa Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan terhadap AS sebagai negara yang menyediakan perlindungan data memadai.
Gedung Putih menyatakan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat telah mengupayakan reformasi untuk meningkatkan pengelolaan perlindungan data pribadi selama tahun-tahun belakangan. Hal tersebut yang kemudian membuat Washington dinilai mampu mengelola data pribadi masyarakat Indonesia.
“Perusahaan-perusahaan Amerika telah mengupayakan reformasi ini selama bertahun-tahun,” demikian bunyi lembar fakta tersebut.
Meski demikian, pengelolaan data pribadi masyarakat akan tetap berdasarkan hukum terkait perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.
Bagian dari Kesepakatan Tarif Resiprokal
Pengelolaan data pribadi masyarakat Indonesia oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat merupakan salah satu kesepakatan dalam penetapan tarif resiprokal 19 persen untuk Indonesia. Langkah ini masuk dalam upaya menghapus hambatan perdagangan digital antara kedua negara.
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), pengendali data pribadi diperbolehkan melakukan transfer data pribadi kepada pengendali atau prosesor data pribadi di luar Indonesia dengan sejumlah syarat.
Pertama, negara penerima harus memiliki tingkat pelindungan data pribadi setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam UU PDP. Kedua, bila syarat pertama tidak terpenuhi, pengendali data wajib memastikan adanya mekanisme pelindungan data memadai dan mengikat. Ketiga, jika kedua syarat di atas tidak terpenuhi, pengendali data harus memperoleh persetujuan dari subjek data pribadi sebelum melakukan transfer data.
Komitmen Perdagangan Digital
Selain pengelolaan data pribadi, Indonesia juga berkomitmen menghapuskan lini tarif HTS (Harmonized Tariff Schedule) untuk produk tak berwujud dan menangguhkan persyaratan terkait deklarasi impor.
Indonesia juga akan mendukung moratorium permanen bea masuk atas transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) segera dan tanpa syarat, serta mengambil tindakan efektif untuk mengimplementasikan Inisiatif Bersama tentang Regulasi Domestik Jasa.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui lembar fakta tersebut menyampaikan kesepakatan dagang dengan Indonesia akan menguntungkan pekerja, eksportir, petani, dan inovator digital Amerika.
“Presiden Trump telah menyampaikan kesepakatan perdagangan yang berwawasan ke depan dan tangguh yang akan menguntungkan pekerja, eksportir, petani, dan inovator digital Amerika—kesepakatan ini adalah gambaran dan rasa kemenangan bagi seluruh rakyat Amerika,” kata Trump.
Perjanjian Perdagangan Timbal Balik
Untuk menindaklanjuti kesepakatan tarif dagang ini, dalam beberapa minggu ke depan Amerika Serikat dan Indonesia akan menandatangani Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (Agreement on Reciprocal Trade) guna memastikan manfaat bagi bisnis dan pekerja Amerika.
Data menunjukkan Amerika Serikat saat ini memiliki defisit perdagangan barang terbesar kelima belas dengan Indonesia, dengan total defisit perdagangan barang mencapai 17,9 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024.
