JAKARTA, Teritorial.com – Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) membantah laporan yang menyebutkan pemerintahnya berencana memerintahkan keberangkatan personel kedutaan beserta anggota keluarga mereka dari sejumlah negara di kawasan Teluk. Washington menegaskan, perintah keberangkatan tersebut hanya berlaku bagi pegawai pemerintah AS yang tidak bertugas dalam fungsi esensial beserta keluarga mereka di Arab Saudi, di tengah meningkatnya ancaman keamanan di kawasan tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Tommy Pigott, menyatakan laporan mengenai rencana keberangkatan personel dari wilayah Teluk secara luas tidak akurat. Pernyataan itu disampaikan melalui media sosial X pada Kamis, 22 Oktober 2026, sebagai tanggapan atas pemberitaan sejumlah media.
Pigott menegaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah AS memiliki cakupan terbatas dan tidak berlaku secara menyeluruh untuk seluruh perwakilan diplomatiknya di kawasan Teluk.
AS Batasi Perintah Keberangkatan di Arab Saudi
Dalam keterangannya, Pigott menjelaskan bahwa perintah keberangkatan hanya ditujukan kepada pegawai pemerintah AS yang tidak memiliki tugas mendesak di Arab Saudi, termasuk anggota keluarga mereka. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan perkembangan ancaman keamanan yang berpotensi membahayakan personel pemerintah dan keluarganya.
Pemerintah AS juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap pegawai diplomatik dan keluarga mereka tetap menjadi prioritas. Washington menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keselamatan personel di tengah situasi keamanan yang dinamis.
Meski demikian, kebijakan keberangkatan terbatas tersebut perlu dibedakan dari evakuasi menyeluruh terhadap seluruh personel diplomatik AS di Timur Tengah. Berdasarkan penjelasan resmi yang disampaikan Pigott, tidak terdapat konfirmasi mengenai perintah keberangkatan serupa yang mencakup seluruh negara di kawasan Teluk.
Ancaman Houthi Picu Kewaspadaan Keamanan
Peningkatan kewaspadaan tersebut berkaitan dengan aktivitas kelompok Houthi yang berbasis di Yaman dan ancamannya terhadap Arab Saudi. Pigott merujuk pada sejumlah tindakan permusuhan, termasuk serangan terhadap bandara sipil dan infrastruktur penting yang dilaporkan menimbulkan korban sipil serta mengganggu perjalanan.
Situasi ini turut mendorong Kedutaan Besar AS di Arab Saudi mengeluarkan peringatan keamanan bagi warga negaranya. Kedutaan mengingatkan bahwa ancaman dapat meluas dengan cepat, termasuk ke wilayah yang sebelumnya tidak terdampak secara langsung.
Karena itu, warga AS yang berada di Arab Saudi diminta untuk terus memantau perkembangan situasi dan mengikuti arahan otoritas setempat. Salah satu imbauan yang disampaikan adalah memperhatikan peringatan nasional dari Pertahanan Sipil Arab Saudi melalui sistem pemberitahuan seluler.
Peringatan tersebut menunjukkan bahwa perhatian pemerintah AS tidak hanya tertuju pada keamanan personel diplomatik, tetapi juga pada keselamatan warga negaranya yang berada di wilayah berisiko.
Operasional Bandara Mengalami Pembatasan
Selain mengeluarkan peringatan keamanan, Kedutaan Besar AS juga memberlakukan pembatasan perjalanan bagi personel pemerintahnya di Arab Saudi. Pegawai pemerintah AS diwajibkan memperoleh izin khusus dari Kepala Perwakilan AS sebelum menggunakan bandara mana pun di negara tersebut.
Pembatasan itu diberlakukan menyusul laporan serangan rudal dan kendaraan udara nirawak atau unmanned aerial vehicle (UAV) yang terjadi baru-baru ini.
Sementara itu, kondisi operasional bandara di Arab Saudi dilaporkan tidak seragam. Operasional di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh disebut masih ditangguhkan. Adapun Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan Bandara Internasional King Fahd di Dammam tetap beroperasi, meskipun menghadapi penundaan dan pembatalan penerbangan.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi mobilitas warga maupun personel pemerintah yang hendak melakukan perjalanan. Oleh sebab itu, pembatasan perjalanan menjadi salah satu langkah antisipasi untuk mengurangi risiko di tengah situasi keamanan yang belum stabil.
Trump Mengaku Tidak Mengetahui Laporan Keberangkatan
Di tengah berkembangnya laporan mengenai keberangkatan personel diplomatik AS, Presiden Donald Trump menyatakan tidak mengetahui adanya perintah yang mengharuskan personel kedutaan meninggalkan pos mereka di Timur Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika Trump ditanya wartawan mengenai laporan keberangkatan personel diplomatik dari kawasan itu. Ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut dari pertanyaan yang diajukan kepadanya.
Pernyataan Trump dan klarifikasi Kementerian Luar Negeri AS memperlihatkan pentingnya membedakan informasi mengenai kebijakan keamanan yang telah dikonfirmasi dengan laporan yang cakupannya masih diperdebatkan.
Di tengah meningkatnya ketegangan antara kelompok Houthi dan koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, perkembangan situasi keamanan tetap menjadi perhatian. Ancaman terhadap infrastruktur energi, termasuk fasilitas yang dioperasikan Saudi Aramco, turut menambah kekhawatiran terhadap potensi meluasnya konflik.
Dengan demikian, klarifikasi Washington menegaskan bahwa kebijakan keberangkatan personel AS yang diumumkan sejauh ini terbatas pada Arab Saudi. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada kondisi keamanan di lapangan serta langkah yang diambil pemerintah AS untuk melindungi personel dan warga negaranya.
