JAKARTA, Teritorial.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul lebih dari 70 ribu balita mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Puan menegaskan, perlindungan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, harus menjadi bagian penting dalam penanganan bencana kabut asap.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 17 Oktober 2026, terdapat 311.363 kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70.239 kasus dialami anak berusia di bawah lima tahun atau balita. Sementara itu, kelompok lanjut usia (lansia) mencatat 49.634 kasus.
Puan menilai, tingginya jumlah kasus tersebut membutuhkan respons pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pemadaman kebakaran, tetapi juga pada penanganan dampak kesehatan. Masyarakat yang terdampak harus memperoleh akses layanan medis tanpa hambatan biaya maupun administrasi.
“Jangan sampai para korban Karhutla ini menanggung beban ganda. Pastikan layanan BPJS bagi masyarakat terdampak tidak ada hambatan,” kata Puan dalam keterangan tertulis pada Rabu (21/10/2026).
Puan Soroti Dampak Karhutla terhadap Balita
Menurut Puan, anak-anak menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena gangguan pernapasan akibat paparan asap dapat memengaruhi aktivitas dan kondisi kesehatan mereka. Karena itu, pemerintah perlu memastikan keluarga memiliki akses terhadap pemeriksaan dan pengobatan yang memadai.
Ia juga meminta pemerintah memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat mengenai kondisi kesehatan anak-anak di wilayah terdampak serta langkah penanganan yang tersedia.
Informasi tersebut dinilai penting agar orang tua dapat memahami pilihan pertolongan medis dan mengetahui kapan anak perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
Selain itu, Puan menekankan perlunya pendampingan bagi keluarga yang anaknya mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap. Dengan dukungan yang memadai, orang tua diharapkan tidak menghadapi persoalan kesehatan sekaligus tekanan biaya pengobatan secara bersamaan.
Pemerintah Diminta Pastikan Layanan Kesehatan Tersedia
Puan mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat intervensi kesehatan di wilayah yang mengalami dampak karhutla. Upaya tersebut mencakup penyediaan peralatan medis, kesiapan tenaga kesehatan, serta kelancaran akses pelayanan bagi masyarakat.
Menurutnya, fasilitas kesehatan di daerah terdampak harus memiliki dukungan yang cukup untuk menangani warga yang mengalami gangguan pernapasan. Kesiapan tersebut menjadi penting ketika jumlah pasien meningkat selama periode kabut asap.
Selain penyediaan sarana medis, pemerintah juga perlu memastikan layanan BPJS Kesehatan dapat digunakan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Proses administrasi tidak boleh menjadi hambatan bagi warga yang membutuhkan pertolongan segera.
Puan turut meminta dukungan bagi tenaga kesehatan, petugas lapangan, dan relawan yang terlibat dalam penanganan dampak karhutla. Mereka berperan penting dalam membantu masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Karhutla Melanda Tujuh Provinsi
Berdasarkan data yang disampaikan Puan dengan merujuk laporan Kemenkes per 17 Oktober 2026, dampak karhutla tercatat di 65 kabupaten/kota pada tujuh provinsi.
Wilayah tersebut meliputi Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Sebaran kasus ISPA di berbagai daerah menunjukkan bahwa penanganan karhutla perlu berjalan beriringan dengan upaya perlindungan kesehatan. Pemadaman api tetap menjadi prioritas, tetapi dampak asap terhadap masyarakat juga memerlukan penanganan yang terkoordinasi.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bantuan medis dan dukungan bagi warga tersedia sesuai kebutuhan di setiap wilayah terdampak.
DPR Kawal Penanganan Dampak Karhutla
Puan menyatakan, pimpinan DPR RI akan menghimpun hasil pengawasan komisi-komisi terkait untuk mengawal keputusan dan dukungan pemerintah dalam menangani karhutla. Pengawasan tersebut diharapkan membantu memastikan langkah penanganan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa perlindungan anak harus menjadi komitmen bersama selama penanganan bencana berlangsung. Anak-anak membutuhkan lingkungan yang aman serta dukungan kesehatan agar dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari.
Dengan demikian, penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui pemadaman dan pengendalian titik api. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang mudah diakses, termasuk pengobatan tanpa beban biaya bagi korban sesuai kebijakan yang ditetapkan.
Langkah terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan lembaga pengawas diharapkan dapat memperkuat perlindungan warga. Di tengah tingginya kasus ISPA, keselamatan anak dan kelompok rentan perlu menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penanganan karhutla.
