Jakarta, TERITORIAL.COM – Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas. Hingga 12 Oktober 2026, luas lahan yang masih dalam proses pemadaman mencapai 639,23 hektare. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, dengan luas mencapai 513,89 hektare.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan perkembangan tersebut saat melaporkan penanganan karhutla kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla meliputi Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Wilayah-wilayah tersebut menjadi fokus pemerintah, terutama dalam penanganan kebakaran di lahan gambut.
“Untuk provinsi prioritas lahan gambut, ada di enam provinsi Bapak Presiden, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Untuk hari ini yang terbakar, yang masih ditangani oleh satgas di lapangan, jumlahnya adalah 639,23 hektare, yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah,” kata Suharyanto, dikutip dari keterangan resmi pemerintah, Selasa (13/10/2026).
Kebakaran Tanjung Puting Capai 513,89 Hektare
Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar setelah ditemukan titik api baru di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Kebakaran tersebut mencakup wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan.
Suharyanto melaporkan, luas lahan yang terbakar di kawasan tersebut mencapai 513,89 hektare. Kondisi ini membuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
Pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara. Pemerintah mengerahkan personel di lapangan sekaligus menggunakan helikopter untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses melalui jalur darat.
Helikopter dengan metode water bombing atau pengeboman air digunakan untuk menjatuhkan air dari udara ke titik-titik kebakaran. Operasi serupa juga dilakukan di kawasan Taman Nasional Way Kambas dan Halmahera Timur, Maluku Utara.
Cuaca Buruk Hambat Pemadaman dari Udara
Upaya pemadaman karhutla masih menghadapi kendala cuaca. Di Kalimantan Tengah, helikopter water bombing sempat tidak dapat beroperasi karena jarak pandang yang rendah dan kondisi cuaca yang tidak mendukung.
Akibatnya, petugas memaksimalkan pemadaman melalui jalur darat untuk mengendalikan api di lokasi terdampak.
Sementara itu, operasi udara di Sumatra Selatan baru dapat dilaksanakan pada Senin (12/10/2026). Pemerintah berencana memperkuat upaya penanganan di wilayah tersebut dengan menambah armada udara dan mengombinasikannya dengan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Menurut Suharyanto, saat ini terdapat empat pesawat yang digunakan untuk mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan dua pesawat dari Pangkal Pinang untuk mendukung operasi di Sumatra Selatan.
Penambahan armada dan pelaksanaan OMC diharapkan dapat membantu mempercepat pemadaman serta mendukung upaya penanganan kebakaran di wilayah yang masih terdampak.
Pemerintah Pantau Prediksi Hujan hingga November
Selain mengandalkan operasi darat dan udara, pemerintah memantau prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Hujan alami diperkirakan mulai turun pada pertengahan Oktober hingga November 2026.
Kedatangan musim hujan diharapkan membantu mengurangi risiko kebakaran dan mempercepat pemadaman sisa api. Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan upaya penanganan sebelum hujan turun secara lebih merata.
Suharyanto menegaskan, satuan tugas di lapangan akan terus bekerja untuk mengendalikan karhutla dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia.
“Paling tidak di bulan Oktober ini, mudah-mudahan nanti begitu prediksi BMKG sudah mulai turun hujan alami di pertengahan Oktober sampai dengan November, dan selanjutnya setelah musim hujan turun, tentu saja kondisi karhutla akan lebih baik. Tapi sebelum itu kami siap untuk bekerja keras mengerahkan segala kemampuan yang kami miliki,” ujarnya.
Pemerintah berharap upaya pemadaman yang dilakukan secara terpadu dapat menekan luas kebakaran, mencegah api meluas ke wilayah lain, serta mempercepat pemulihan kawasan yang terdampak.
