Jakarta, TERITORIAL.COM – Demonstrasi besar-besaran yang menuntut perbaikan kondisi pendidikan dan penanganan biaya hidup di Prancis berujung kerusuhan pada Sabtu (17/10/2026). Aksi yang diikuti ratusan ribu orang itu diwarnai bentrokan dengan polisi, pembakaran bangunan, hingga penjarahan sejumlah toko di berbagai kota.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu menyebut sekitar 1.200 orang telah ditangkap dan sedikitnya 150 polisi terluka dalam rangkaian kerusuhan tersebut. Angka itu merupakan laporan yang disampaikan setelah demonstrasi berlangsung.
Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah. Sementara itu, pihak penyelenggara memperkirakan jumlah peserta mencapai 800.000 orang.
Mengutip laporan Reuters, Associated Press (AP), dan Al Jazeera, sebagian besar demonstrasi awalnya berlangsung damai. Namun, situasi memburuk ketika sejumlah kelompok terlibat bentrokan dengan aparat serta melakukan perusakan dan penjarahan.
Bentrokan dan Pembakaran Bangunan Terjadi di Sejumlah Kota
Di Paris, bentrokan antara demonstran dan polisi antihuru-hara berlangsung hingga malam hari. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa yang terlibat kericuhan.
Sejumlah kendaraan dibakar, sementara toko-toko dijarah dan bangunan dirusak. Kawasan Place de la République menjadi salah satu titik kericuhan di ibu kota Prancis tersebut.
Di Limoges, kebakaran melanda balai kota bersejarah yang berusia lebih dari 140 tahun. Api membakar bagian atap bangunan hingga menyebabkan menara jamnya runtuh. Peristiwa itu menimbulkan keprihatinan karena gedung tersebut merupakan salah satu bangunan bersejarah di kota itu.
Sementara itu, kantor pariwisata di Lyon juga terbakar. Wali Kota Lyon, Grégory Doucet, menyayangkan kerusakan yang menimpa bangunan tersebut karena memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat.
Di Marseille, sejumlah orang menerobos masuk ke bagian lobi balai kota. Beberapa bangunan dan fasilitas publik lainnya juga mengalami kerusakan.
Kerusuhan turut dilaporkan di Lille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Nice, dan Strasbourg. Sejumlah toko menjadi sasaran penjarahan, sedangkan kantor pemerintahan daerah mengalami perusakan.
Di Saint-Étienne, seorang pemuda dilaporkan kehilangan salah satu tangannya setelah terkena ledakan granat. Insiden tersebut menambah perhatian terhadap risiko keselamatan selama bentrokan antara demonstran dan aparat.
Pemerintah Prancis mengecam aksi pembakaran, penjarahan, serta serangan terhadap petugas. Presiden Emmanuel Macron menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas perusakan akan diproses secara hukum.
Meski demikian, kericuhan yang terjadi tidak menggambarkan seluruh peserta demonstrasi. Banyak orang turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan terkait pendidikan dan biaya hidup tanpa terlibat dalam aksi kekerasan.
Pelajar Protes Kekurangan Guru dan Buruknya Fasilitas Sekolah
Gelombang demonstrasi bermula dari keresahan pelajar terhadap kondisi sekolah yang dinilai semakin memprihatinkan. Dalam beberapa pekan terakhir, siswa sekolah menengah di Prancis menggelar aksi untuk menuntut penambahan tenaga pengajar serta perbaikan fasilitas pendidikan.
Para pelajar menyoroti kekurangan guru, kondisi ruang kelas, dan terbatasnya sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Di Prancis, sekolah menengah atas dikenal dengan sebutan lycée. Jenjang ini umumnya diperuntukkan bagi siswa berusia sekitar 15 hingga 18 tahun.
Pemerintah sebelumnya telah menjanjikan langkah untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar. Menteri Pendidikan Prancis Édouard Geffray, dalam wawancara televisi pada 8 Oktober, menyampaikan rencana penambahan 3.000 guru pengganti.
Namun, janji tersebut belum menghentikan demonstrasi. Pada Sabtu, aksi pelajar mendapat dukungan dari serikat pekerja dan kelompok masyarakat lain yang memiliki keluhan mengenai kondisi ekonomi.
Gerakan gilets jaunes atau rompi kuning juga ikut bergabung. Gerakan tersebut dikenal melalui demonstrasi besar yang dimulai pada 2018, ketika masyarakat memprotes kenaikan biaya hidup dan kebijakan ekonomi pemerintah.
Keterlibatan berbagai kelompok membuat tuntutan demonstrasi semakin luas. Selain persoalan pendidikan, massa juga menyuarakan keresahan mengenai daya beli, biaya kebutuhan sehari-hari, serta masa depan generasi muda.
Kerusuhan Memperbesar Tekanan Politik terhadap Pemerintah
Kerusuhan berlangsung ketika Prancis bersiap menghadapi pemilihan presiden pada 2027. Presiden Emmanuel Macron tidak dapat kembali mencalonkan diri setelah menyelesaikan dua masa jabatan berturut-turut.
Situasi tersebut membuat persoalan biaya hidup, layanan publik, dan pendidikan semakin menonjol dalam perdebatan politik nasional.
Pemimpin partai sayap kiri La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, turut hadir dalam demonstrasi. Ia mengkritik tindakan polisi terhadap demonstran, tetapi juga mengecam penjarahan dan pembakaran.
Perdana Menteri Lecornu mengkritik sikap Mélenchon dan memperingatkan agar demonstrasi tidak dimanfaatkan untuk mendorong agenda politik melalui kekerasan.
Di sisi lain, Marine Le Pen dari partai National Rally menilai tuntutan masyarakat telah dimanfaatkan oleh kelompok sayap kiri radikal. Ia juga menyalahkan Mélenchon atas perannya dalam situasi politik tersebut.
Pemerintah menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat melalui demonstrasi. Namun, hak tersebut tidak membenarkan tindakan yang membahayakan orang lain atau merusak fasilitas umum.
Kerusuhan ini juga kembali memunculkan perdebatan mengenai pendekatan aparat dalam menangani demonstrasi. Penggunaan gas air mata, meriam air, dan granat dalam pengendalian massa menjadi perhatian di tengah laporan korban luka.
Demonstrasi Meluas ke Belgia, Italia, dan Portugal
Aksi protes terhadap biaya hidup dan kondisi layanan publik juga berlangsung di sejumlah negara Eropa pada Sabtu (17/10/2026). Belgia, Italia, dan Portugal termasuk negara yang mengalami demonstrasi, meskipun tuntutan di setiap negara tidak sepenuhnya sama.
Di Brussels, Belgia, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstran. Aparat menyebut sejumlah peserta melemparkan benda ke arah petugas dan melakukan pembakaran.
Demonstrasi di ibu kota Belgia itu berlangsung setelah berminggu-minggu aksi mahasiswa yang menentang biaya pendaftaran perguruan tinggi. Kericuhan juga terjadi di Liège, ketika polisi mengerahkan meriam air untuk membubarkan massa.
Di Portugal, puluhan ribu orang diperkirakan turun ke jalan di Lisbon. Mereka memprotes biaya hidup yang tinggi, upah yang dinilai tidak memadai, serta semakin sulitnya mendapatkan tempat tinggal di kota-kota besar.
Kenaikan harga rumah dan biaya sewa menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi masyarakat Portugal. Harga rumah di negara itu telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2017, sedangkan tarif sewa untuk penyewa baru juga mengalami kenaikan besar.
Menjelang demonstrasi, Menteri Urusan Parlemen Portugal Carlos Abreu Amorim menyatakan pemerintah tidak akan tunduk pada tekanan massa di jalanan. Pernyataan tersebut mendapat sorotan di tengah tuntutan demonstran agar pemerintah lebih serius menangani kesulitan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, bentrokan antara demonstran dan polisi dilaporkan terjadi di Milan dan Bologna, Italia. Di Milan, aksi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kericuhan setelah sejumlah orang melemparkan batu dan benda lainnya ke arah petugas.
Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk mengendalikan situasi. Sejumlah orang dilaporkan terluka dan ditahan.
Gelombang Protes Menunjukkan Meluasnya Keresahan Masyarakat Eropa
Meski demonstrasi di negara-negara tersebut memiliki latar belakang masing-masing, sejumlah persoalan yang disuarakan menunjukkan kesamaan, terutama mengenai biaya hidup, akses pendidikan, dan kesempatan ekonomi bagi generasi muda.
Profesor hukum dan kebijakan Uni Eropa di HEC Paris Business School, Alberto Alemanno, menilai Prancis menjadi salah satu pusat perhatian dalam gelombang demonstrasi tersebut. Ia juga melihat adanya tanda-tanda keresahan serupa mulai muncul di negara Eropa lainnya.
Namun, aksi-aksi itu tidak serta-merta dapat dianggap sebagai satu gerakan terorganisasi yang sama. Demonstrasi di setiap negara tetap dipengaruhi kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan persoalan sosial setempat.
Di kalangan anak muda, kesulitan memperoleh pendidikan yang memadai dan ketidakpastian setelah lulus turut memperbesar kekhawatiran mengenai masa depan. Pada saat yang sama, kenaikan biaya kebutuhan sehari-hari menambah tekanan terhadap rumah tangga.
Situasi ini menjadi tantangan bagi pemerintah negara-negara Eropa yang harus menyeimbangkan tuntutan masyarakat, keterbatasan anggaran, dan upaya menjaga ketertiban umum.
Bagi Prancis, penanganan demonstrasi tidak hanya berkaitan dengan pemulihan keamanan setelah kerusuhan, tetapi juga dengan bagaimana pemerintah merespons tuntutan mengenai pendidikan dan biaya hidup.
Sementara itu, rangkaian demonstrasi di negara Eropa lainnya memperlihatkan bahwa persoalan daya beli, akses tempat tinggal, dan kualitas layanan publik tetap menjadi isu penting dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah.
