TERITORIAL.COM, JAKARTA – Kepala Staf Militer Israel, Eyal Zamir, mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh personel militer terkait meningkatnya dugaan pelanggaran di lapangan. Ia menyoroti dua isu utama yang dinilai sudah melewati batas, yakni praktik penjarahan serta penggunaan media sosial yang tidak sesuai etika. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan publik terhadap perilaku sejumlah prajurit, sebagaimana dilansir AFP, Selasa (28/4/2026).
Menurut Zamir, tindakan-tindakan tersebut berpotensi merusak reputasi institusi militer secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa standar kedisiplinan harus dijaga tanpa kompromi dalam kondisi apa pun, termasuk saat bertugas di wilayah konflik.
“Fenomena penjarahan, jika memang ada, adalah hal yang memalukan dan berisiko mencoreng nama baik IDF (Pasukan Pertahanan Israel) secara keseluruhan. Jika insiden tersebut terjadi, kami akan menyelidikinya,” ujar Zamir.
Selain itu, ia juga mengkritik perilaku sebagian anggota militer yang menggunakan platform digital untuk kepentingan pribadi, termasuk menyebarkan konten yang dianggap tidak pantas. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika, tetapi juga dapat mengganggu profesionalisme pasukan.
“Personel wajib militer dan cadangan IDF tidak boleh menggunakan jejaring sosial sebagai alat untuk menyebarkan pesan kontroversial dan promosi diri. Ini adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar,” tegasnya.
Dugaan Penjarahan dan Bukti Visual Picu Kontroversi
Sorotan terhadap perilaku prajurit ini semakin menguat setelah muncul laporan dari media Israel, Haaretz, yang mengungkap dugaan penjarahan terhadap properti sipil di wilayah Lebanon selatan. Laporan tersebut mengutip berbagai kesaksian dari personel militer aktif maupun komandan di lapangan.
Tak hanya laporan tertulis, sejumlah bukti visual juga beredar luas di media sosial. Salah satu yang paling menyita perhatian publik adalah foto yang memperlihatkan seorang prajurit menghancurkan patung Yesus menggunakan palu godam.
Menanggapi insiden tersebut, pihak militer Israel telah menjatuhkan sanksi kepada dua prajurit yang terlibat. Keduanya dikenai hukuman penahanan selama 30 hari serta dicopot dari tugas tempur sebagai bentuk tindakan disipliner.
Penegakan Hukum dan Pengawasan Diperketat
Dalam pernyataan terpisah kepada AFP, militer Israel menegaskan bahwa tindakan perusakan properti sipil maupun penjarahan tidak akan ditoleransi. Setiap laporan pelanggaran akan ditindaklanjuti secara menyeluruh melalui proses investigasi internal.
Jika terbukti bersalah, pelaku akan dikenai sanksi tegas, mulai dari hukuman disiplin hingga kemungkinan proses hukum pidana. Upaya ini dilakukan untuk menjaga integritas institusi sekaligus memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional.
Sebagai langkah tambahan, aparat kepolisian militer juga telah meningkatkan pengawasan di titik perlintasan, khususnya di wilayah perbatasan utara. Pemeriksaan dilakukan terhadap personel yang keluar dari area operasi guna mencegah kemungkinan penyelundupan barang hasil penjarahan.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait temuan barang bukti dalam pemeriksaan tersebut. Di sisi lain, kelompok advokasi hak asasi manusia Breaking the Silence menyebut bahwa praktik serupa telah berulang kali terjadi sejak operasi darat di Gaza dimulai pada 2023.
