TERITORIAL.COM, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (28/8/2026). Pertemuan tersebut membahas evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait penggunaan anggaran dan efektivitas penyaluran program.
Sudaryono mengatakan koordinasi antara BGN dan Kemenkeu dilakukan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan. Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga pemerintah perlu bekerja sama agar program dengan anggaran besar tersebut dapat terlaksana secara optimal.
“Kami ingin sinkronisasi semua. Saya kira ini kolaborasi. Pemerintah ini kan semua kementerian itu saling kolaborasi, nggak ada sekat-sekat. Jadi, kami maksimalkan bahwa MBG, dengan anggaran paling besar di antara semua kementerian/lembaga, dilaksanakan dengan baik,” kata Sudaryono di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah aspek, mulai dari realisasi anggaran tahun berjalan, sisa anggaran yang tersedia, hingga perencanaan pendanaan untuk tahun berikutnya.
Puluhan Sekolah Dinilai Tidak Tepat Sasaran
Salah satu evaluasi yang menjadi perhatian BGN adalah daftar penerima manfaat program MBG. Dari hasil pengecekan, BGN menemukan sekitar 80 sekolah swasta yang dinilai tidak membutuhkan bantuan makanan bergizi masih masuk dalam daftar penerima.
Sekolah-sekolah tersebut rencananya akan dikeluarkan dari daftar penerima MBG. Langkah ini dilakukan agar anggaran yang tersedia dapat dialokasikan secara lebih tepat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran besar untuk keberlanjutan program MBG. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, dana yang dialokasikan untuk program tersebut mencapai Rp240 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, total anggaran sektor pendidikan dalam RAPBN 2027 mencapai Rp820,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sebagian dialokasikan untuk pelaksanaan MBG yang menyasar sekitar 60,6 juta penerima manfaat.
Kemenkeu Perkuat Pengawasan Program MBG
Selain membahas anggaran, Kemenkeu juga memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG melalui jaringan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang tersebar di berbagai daerah.
Petugas DJPb di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dilibatkan untuk melakukan pemantauan langsung terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengawasan tersebut dilakukan untuk melihat berbagai aspek dalam pelaksanaan program di lapangan.
“Bukan naruh perwakilan, kita memang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II di seluruh Indonesia, di Kanwil Perbendaharaan (DJPb). Nah, itu kita manfaatkan sekarang untuk melakukan semacam survei ke semua aspek-aspek (SPPG) yang ada di sana,” kata Purbaya di Jakarta pada Rabu (12/8).
Dari hasil pemantauan sementara, Purbaya menyebut pelaksanaan program MBG secara umum berjalan dengan baik. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi agar program tersebut dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
