TERITORIAL.COM, JAKARTA – Hingga saat ini, pembangunan LRT Jakarta masih mengandalkan dukungan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Skema tersebut digunakan untuk mendanai sejumlah proyek strategis yang sedang berjalan, termasuk pembangunan lintas Fase 1B yang menghubungkan Velodrome dengan Manggarai.
Nilai investasi untuk proyek tersebut mencapai sekitar Rp5,5 triliun. Sementara itu, rencana perpanjangan jalur menuju kawasan Dukuh Atas diperkirakan membutuhkan tambahan dana sekitar Rp2,7 triliun.
Meski demikian, pemerintah daerah mulai menyiapkan strategi baru untuk mempercepat perluasan jaringan rel perkotaan. Salah satunya dengan membuka kesempatan bagi sektor swasta untuk ikut berpartisipasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Langkah ini dinilai dapat memperluas sumber pembiayaan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap APBD.
“Tahap selanjutnya Pemprov terbuka menerapkan skema KPBU dan keterlibatan swasta agar lebih cepat dan meringankan APBD,” kata Chico.
Tantangan Konstruksi dan Kebutuhan Integrasi Transportasi
Rencana pengembangan jaringan LRT Jakarta menghadapi sejumlah hambatan yang cukup kompleks. Sebagian besar pembangunan dilakukan di wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan tinggi, sehingga ruang kerja konstruksi menjadi sangat terbatas dan membutuhkan pengelolaan yang cermat.
Selain persoalan teknis di lapangan, proyek ini juga harus memperhatikan integrasi dengan moda transportasi lain, pengaturan lalu lintas selama masa pembangunan, aspek keselamatan kerja, hingga keberlanjutan pendanaan dalam jangka panjang.
Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Deddy Herlambang, menilai konsep jaringan loop yang dirancang LRT Jakarta memiliki prospek yang baik. Namun, menurutnya jalur tersebut harus dirancang agar tidak bertabrakan dengan layanan loop line KRL yang telah beroperasi.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan sistem transportasi rel tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada kemampuan jaringan menjangkau pusat kegiatan ekonomi dan kawasan tempat tinggal masyarakat. Menurut Deddy, lintasan LRT perlu melewati wilayah dengan aktivitas tinggi serta kawasan hunian besar agar minat masyarakat menggunakan transportasi publik semakin meningkat.
“LRT Jakarta harus melewati kawasan aktivitas tinggi dan masuk ke basis permukiman seperti PIK maupun Pondok Indah agar masyarakat mau beralih ke transportasi massal berbasis rel,” ujarnya.
Menjadi Bagian dari Sistem Transportasi Terpadu Jabodetabek
Pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta saat ini juga sedang mematangkan konsep integrasi transportasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, menjelaskan bahwa pembahasan mencakup pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), peningkatan aksesibilitas, penguatan layanan utama, hingga penyediaan jaringan pengumpan atau feeder yang saling terkoneksi.
Di sisi lain, pemerintah turut menyiapkan pengembangan LRT Jabodebek hingga wilayah Bogor guna memperkuat konektivitas kawasan metropolitan yang terus berkembang.
Performa operasional LRT Jakarta sendiri menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Sepanjang tahun 2025, jumlah pengguna rata-rata tercatat melampaui 3.600 penumpang setiap hari. Selain itu, tingkat ketepatan waktu perjalanan berada di atas 99 persen, sementara indeks kepuasan pelanggan secara konsisten menembus angka lebih dari 90 persen.
Apabila seluruh proyek pengembangan dapat terealisasi sesuai rencana, Jakarta berpotensi memiliki sistem transportasi rel yang terhubung secara menyeluruh dengan MRT, KRL, Transjakarta, dan Mikrotrans. Kehadiran jaringan terintegrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas warga sekaligus menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi kemacetan perkotaan.
