TERITORIAL.COM, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memutuskan untuk mempercepat proses merger badan usaha milik negara (BUMN).
Jika sebelumnya konsolidasi ditargetkan selesai pada 2027, kini seluruh proses ditargetkan rampung satu tahun lebih cepat, yakni pada 2026.
Senior Director Business Performance & Assets Optimization Danantara Indonesia, Bhimo Aryanto, mengatakan percepatan ini dilakukan karena keterbatasan waktu dan tuntutan efisiensi yang semakin mendesak. Menurutnya, seluruh BUMN kini diminta bergerak cepat dan terkoordinasi.
“Yang seharusnya selesai di 2027 kita percepat menjadi 2026. Waktu kita tidak banyak, jadi semua BUMN harus berlari kencang. Proyek manajemennya juga kami pantau setiap hari,” ujar Bhimo dalam acara Public and Business Leader Forum: 2026 Outlook & Challenges di Jakarta, Sabtu (13/12), seperti dikutip dari Antara.
Dalam rencana besar tersebut, Danantara akan melakukan konsolidasi terhadap sekitar 1.067 perusahaan BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Jumlah itu nantinya akan dipangkas menjadi sekitar 250 perusahaan melalui penggabungan dan restrukturisasi bisnis.
Meski jumlah perusahaan berkurang drastis, Bhimo menegaskan proses merger ini tidak akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia memastikan karyawan tetap menjadi bagian penting dalam transformasi BUMN.
“Dari 1.067 perusahaan kita efisienkan menjadi sekitar 250-an, dengan catatan tidak boleh ada PHK. Ada caranya. Kita bisa melakukan realokasi sumber daya, bukan dengan memberhentikan pegawai,” jelasnya.
Ia juga menyinggung opsi golden handshake, yakni pemberian kompensasi khusus bagi karyawan yang memilih mengakhiri masa kerja secara sukarela. Namun, skema ini bukan menjadi pilihan utama karena Danantara masih dapat mengatur ulang penempatan tenaga kerja agar tetap bekerja dan produktif.
Selain penggabungan perusahaan, proses restrukturisasi juga akan difokuskan pada pembenahan tata kelola organisasi.
Jumlah direksi dan komisaris di BUMN diperkirakan akan berkurang demi menekan biaya dan meningkatkan efisiensi. Harapannya, struktur organisasi menjadi lebih minimalis dan pengambilan keputusan bisa berjalan lebih cepat.
“Dengan efisiensi ini, BUMN diharapkan lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun global,” kata Bhimo.
Sejumlah merger BUMN yang sudah direncanakan antara lain penggabungan Pelindo, Pelni, dan ASDP di sektor transportasi laut.
Di sektor perkeretaapian dan manufaktur, PT KAI akan digabung dengan PT INKA.
Sementara di sektor perkebunan dan kehutanan, PTPN akan dikonsolidasikan dengan Perhutani.
Di bidang kesehatan dan farmasi, holding rumah sakit BUMN akan diintegrasikan dengan Bio Farma.
Adapun di sektor konstruksi, tujuh BUMN Karya akan dirampingkan menjadi tiga kelompok besar.
Skemanya, PT Waskita Karya Tbk akan digabung dengan PT Hutama Karya.
PT Nindya Karya akan disatukan dengan PT Brantas Abipraya dan PT Adhi Karya Tbk.
Sementara PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) akan digabung dengan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP).
Pemerintah berharap langkah percepatan merger ini menjadi titik balik pembenahan BUMN secara menyeluruh.
Dengan struktur yang lebih sederhana, pengelolaan yang efisien, dan tanpa mengorbankan tenaga kerja, BUMN diharapkan mampu memberi kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
