Jakarta, Teritorial.Com – PT Pertamina (Persero) menawarkan signature bonus atau bonus tanda tangan yang diberikan ke pemerintah sebesar Rp 11,3 triliun untuk mengelola bolok Rokan. Bonus tanda tangan adalah bonus yang diserahkan sebelum penandatanganan kontrak. Tujuannya, untuk menunjukkan perusahaan yang menang lelang itu bonafide dan bersungguh-sungguh.
“Anda tanya Chevron tawarnya berapa? Ini secara etis mungkin nggak baik kalau menang saya umumkan bisa saja tanya Chevron dia nawarkan berapa, yang dokumen yang dikelola oleh Wamen yang dilaporkan ke saya jauh di bawah itu (Rp 11 triliun). Jauh di bawah itu,” kata Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan dalam acara Blak-blakan, di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (31/7/2018).
Secara singkat Jonan menyebut, besaran bonus yang ditawarkan Chevron tak sampai separuh dari penawaran Pertamina. “Nggak sampai setengahnya,” tambah Jonan. Terpisah, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, besarnya angka signature bonus diperlukan untuk membuktikan perusahaan yang bersangkutan punya permodalan yang cukup. Mengingat, Blok Rokan masih menyimpan potensi yang besar terkait cadangan minyak.
Head of Agreement (HoA) sudah ditandatangani Freeport McMoran selaku induk PTFI dan PT Inalum (Persero). Pencaplokan diharapkan selesai 60 hari setelah HoA ditandatangani. Mengenai Blok Rokan, pemerintah melalui Kementerian ESDM menyerahkan pengelolaan Blok Rokan kepada PT Pertamina (Persero). Pertamina mengelola blok terbesar di Indonesia pada 2021 mendatang.
Blok Rokan yang memiliki luas wilayah 6.264 km2 pada 2016 lalu masih mampu menghasilkan minyak hingga 256.000 bph, hampir sepertiga dari total produksi minyak nasional saat ini. Chevron sudah memegang kontrak Blok Rokan sejak 1971 atau 50 tahun lalu. Rata-rata produksi Blok Rokan per 30 Juni 2018 tercatat sebanyak 207.000 bph. Hingga pekan lalu, rata-rata produksi meningkat tipis menjadi 211.000 bph.
“Ini soal nasionalisme, atau Pemilu apalah, nggak ada. Arahan Presiden Jokowi clear, harus dipertimbangkan secara komersial. Sekali lagi saya ulangi presiden bilang jangan sampai kita dituduh nasionalisasi,” kata Jonan kepada detikFinance dalam acara Blak-blakan di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, seperti ditulis Rabu (1/8/2018).
Pertamina berani memberikan tawaran penerimaan yang lebih besar kepada negara dibandingkan kontraktor sebelumnya, yaitu Chevron. “Pertimbangannya komersil, karena yang ditawarkan Chevron jauh lebih rendah kompensasinya pada pemerintah. Saya contohkan signature bonus itu kompensasi awal yang ditandatangani itu commit untuk mendapat hak kelola Rokan selama 20 tahun itu US$ 784 juta itu dibayar cash satu bulan,” ujar Jonan.
