Jawa Timur, Teritorial.Com – Sejak beroperasi pada 10 Juni 2009 silam, Jembatan Suramadu memang membuat kapal fery Ujung-Kamal sepi penumpang. Apalagi Suramadu digratiskan, bisa jadi jumlah penumpang kapal penyeberangan di Ujung-Kamal kian menyurut.
Jokowi juga menyadari itu. Menurutnya, setiap kebijakan pasti menimbulkan pro dan kontra. Dia menyerahkan urusan kapal penyeberangan kepada Gubernur Jatim Soekarwo.
Biar Gubernur Pakde Karwo cari solusinya,” katanya di Jembatan Suramadu Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu, 27 Oktober 2018.
Selain Jokowi, peresmian pembebasan tarif Jembatan Suramadu ini juga dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna, dan Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani. Jokowi mengatakan pembebasan tarif Suramadu ditetapkan berdasarkan masukan dari elemen masyarakat.
Sebelum digratiskan, tarif Tol Suramadu mengalami beberapa kali penyesuaian.
“Tapi dari kalkulasi yang kita lihat belum memberikan dampak ekonomi bagi Madura. Kalau kita lihat ketimpangan kemiskinan, angka-angka yang bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Jawa Timur, misalnya Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, angka kemiskinannya 4-6,7 persen. Di Madura, angka kemiskinan masih berkisar 16-23 persen,” ujarnya.
Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menjadikan Jembatan Suramadu menjadi jembatan non tol. “Kami harapkan dengan menjadi jembatan non tol, pertumbuhan ekonomi Madura semakin baik, investasi datang semakin banyak, properti, pariwisata, semuanya makin berkembang,” tandas Jokowi.
Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani menyampaikan, pihaknya tak mempermasalahkan pembebasan tarif Jembatan Suramadu. Pasalnya, pendapatan dari transaksi di jembatan ini disetorkan ke kas negara, bukan ke Jasa Marga, karena anggaran pembangunannya berasal dari APBN.
“Kami hanya mengoperasikan, menarik transaksi, menjaga lalu lintas, dan memelihara tolnya. Dengan ini sudah diresmikan, tugas kami sudah selesai. Tidak masalah, lega juga telah menyelesaikan tugas,” kata Desi
