Jakarta, Teritorial.Com – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan merilis 10 kementerian/lembaga (K/L) di Indonesia yang mengelola aset negara atau barang milik negara (BMN) dengan nilai paling jumbo.
Dari 10 daftar yang dirilis, Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto menempati posisi pertama dan ditempel ketat oleh Kementerian PUPR yang dipimpin Basuki Hadimuljono. Direktur BMN DJKN Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengatakan, nilai aset Kemhan berhasil menyalip Kementerian PUPR yang semula berada di urutan nomor satu.
Direktur Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan saat media briefing secara virtual, Jumat (10/7/2020), menyatakan bahwa institusinya memiliki daftar 10 K/L terbesar ada, yang paling kaya adalah Kemenhan. Encep mengungkapkan salah satu faktor nilai aset aset negara yang dikelola Kemenhan bisa berada di nomor satu. Salah satunya lantaran peningkatan nilai aset.
Sebelum Kemhan, PUPR namun lantaran saat ini asset-aset Kementerian Pertahanan yang dulu di pinggir kota, sekarang di tengah kota, makanya meningkat. Berdasarkan data DJKN, sebanyak 10 K/L dengan nilai aset tertinggi saat ini, Kemenhan berada di urutan nomor satu dengan nilai Rp 1.645,56 triliun, Kementerian PUPR sebesar Rp 1.564,61 triliun.
Mengenai aset yang paling tinggi nilainya, DJKN mencatat komplek Gelora Bung Karno (GBK) paling tinggi alias mahal usai direvaluasi dan lolos audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nilai aset komplek GBK yang paling anyar sebesar Rp 347 triliun dari total aset negara senilai Rp 10.467,53 triliun. Berikut daftar 10 K/L yang mengelola aset negara terbanyak:
- Kementerian Pertahanan Rp 1.645,56 triliun
- Kementerian PUPR Rp 1.564 triliun
- Kementerian Sekretariat Negara Rp 575,41 triliun
- Kementerian Perhubungan Rp 493,90 triliun
- Kementerian Riset dan Teknologi Rp 399,97 triliun
- Kepolisian Republik Indonesia Rp 295,66 triliun
- Kementerian Keuangan Rp 114,50 triliun
- Kementerian Agama Rp 98,73 triliun
- Kementerian Kesehatan Rp 94,19 triliun
- Kementerian Pertanian Rp 84,09 triliun.
