Jakarta, Teritoral.Com – Menhan Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan negara saat menghadiri rapat perdana dengan Komisi I DPR, Senin (11/11).
“Kita boleh membangun infrastruktur yang banyak dan hebat. Tapi kalau kita tidak mampu menjaga wilayah laut dan udara kita, dan darat kita, saya kira kita akan hilang kedaulatan kita dan kemampuan kita bertahan sebagai negara,” tegas Prabowo.
Selanjutnya, Prabowo juga menegaskan Indonesia tak akan mengganggu negara lain. Namun, dia mengatakan Indonesia juga tidak boleh membiarkan jika ada negara lain yang mengganggu.
“Jadi wawasan kita adalah wawasan defensif, wawasan bertahan, wawasan menjaga kedaulatan kita. Kita tidak berniat untuk mengganggu bangsa lain. Pimpinan politik kita, dan saya yakin Saudara-saudara sekalian yang mewakili partai politik, yang memegang mandat dari rakyat, kita tidak ingin mengganggu bangsa lain, mana pun,” jelasnya.
“Tapi juga kita tidak boleh membiarkan diri kita, wilayah kita, kepentingan kita, kekayaan kita diganggu oleh bangsa lain,” imbuh eks Danjen Kopassus itu
Rapat perdana tersebut juga diwarnai dengan dinamika saat anggota Fraksi PDIP, Effendi Simbolon meminta rincian penggunaan anggaran oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) secara terbuka karena dninilai sebagai anggaran terbesar dalam APBN 2020.
Namun, Prabowo mengaku heran dengan permintaan tersebut. Keheranan Prabowo ini dilandasi penilaian dan kesepakatan serta pengalaman yang dia ketahui bahwa menteri-menteri pertahanan sebelumnya selalu membahas anggaran dan rapat kerja kementerian ini secara tertutup.
“Jadi, saya sebetulnya, saya mengira bahwa seluruhnya ini tertutup. Sebagaimana menhan-menhan yang dulu. Maksudnya apa? maksudnya kan kita sudah tahu anggarannya Rp131 sekian-sekian. Komponennya kita sudah tahu, tapi kalau memang dibutuhkan [merinci]saya siap,” kata Prabowo di ruang rapat komisi I Gedung Nusantara II, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).
Prabowo bersikukuh jika memang harus merinci soal anggaran ini, dia bersedia. Namun, rapat tetap harus digelar secara tertutup. Selain itu, Menhan menegaskan bahwa soal pertahanan itu dirinya hanya bertanggung jawab kepada presiden selaku atasannya.
