Pengelolaan Batas Negeri Kepulauan Mapia, Dibutuhkan Sinerjitas Antar Lembaga

0

Bogor, Teritorial.Com – Menyoroti perbedayaan dan penguatan pengelolahan masyarakat pesisir dan pulau terdepan Indonesia, Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar acara Seminar Nasional bertajuk Ekspedisi Batas Negeri Kepulauan Mapia, yang diselenggarakan di di Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Sabtu (02/03).

Menjadi Keynote Speaker pada acara Seminar Nasional tersebut, Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Danseskoal) Laksamana Muda TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D. menyampaikan bahwa fokus pembangunan terhadap pulau-pulau terdepan di Indonesia harus meliputi segala aspek. Tidak hanya aspek keamanan terkait kedaulatan negara, beberapa fokus lainnya seperti pengembangan ekonomi laut, konservasi alam.

Dalam pers release kepada teritorial.com, Danseskoal juga mejelaskan bahwa Kepulauan Mapia memiliki gugus pulau kecil terluar, Pulau Fanildo dan Pulau Brass, yang terletak di utara Papua dan berbatasan langsung dengan Republika Palau. Kepulauan Mapia tersebut memiliki nilai yang sangat strategis bagi Indonesia, sekaligus memiliki kerawanan pada setiap dimensi ruang, yaitu di daerah pesisir, permukaan laut, dalam air, dasar laut, dan udara.

Pengamanan Kepulauan Mapia menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa guna menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan Kepulauan Mapia meliputi masalah pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum serta masalah kesejahteraan, keamanan sosial, dan kesetaraan akses terhadap perekonomian.

Bersama-sama dengan aparat TNI lainnya, Polri, Kementerian terkait, masyarakat dan akademisi, TNI-AL melaksanakan tugas mengamankan Kepulauan Mapia dan menjaga perbatasan maritim berdasarkan kebijakan Pemerintah, Panglima TNI dan Kasal. “Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibutuhkan mekanisme menyeluruh dimana setiap stake holders dapat saling bekerjsama membentuk sebuah acuan sistem terpadu dengan tidak sama sekali meninggalkan unsur-unsur leluhur yang telah menjadi identitas bagi wilayah tersebut,” jelas Amarulla Octavian.

Sejauh ini mewujudkan tugas pengamanan pulau kecil terluar dan menjaga perbatasan maritim tersebut, maka dilaksanakan strategi yang terintegrasi dan sinergis dari seluruh pihak sehingga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap tegak dan kokoh. Adapun strategi tersebut meliputi Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta pemberdayaan wilayah pertahanan yang diimbangi dengan kebijakan sentralisasi pengelolaan pulau kecil terluar oleh pemerintah pusat.

Share.

Comments are closed.