New York, Teritorial.com – Protes hingga kecaman dunia internasional terhadap dukungan Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel terus berdatangan. Aktivis pro Palestina di seluruh penjuru dunia menilai bahwa tidak sewajarnya bagi Amerika Serikat (AS) bersikap kontra produktif terhadap ketetapan hukum internasional yang dimuat dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa (DKPBB).
Tindakan yang dilakukan AS tersebut menyebabkan hambatan serius untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif di Timur Tengah. sebagaimana yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam Resolusi DK PBB 36/15 tahun 1981, transformasi yang dilakukan Israel atas Yerusalem, termasuk terhadap situs sejarah, budaya dan agama, mengandung pelanggaran terhadap prinsip hukum internasional.
Bukan kali pertamanya, Israel menunjukan sikap ketidakpatuhan terhadap hukum internasional. Pasca perang 1967 Israel secara terang-terangan telah melanggar Resolusi DK PBB 242 tahun 1967, dimana Israel menolak untuk menarik pasukan militernya dari kawasan yang diduduki Israel sejak berlangsung perang di tahun tersebut.
Setahun berikutnya DK PBB kembali mengeluarkan Resolusi 252, tahun 1968, tertera dalam reolusi tersebut jika Israel wajib membatalkan semua aktivitas di Yerusalem. Dunia internasional melalui mandat PBB Sepakat untuk meminta Israel menghentikan upaya yang mengarah pada perubahan status kota tersebut, sekaligus melarang keras Israel menganeksasi Kota Yerusalam sebagai Ibu Kota Israel.
Dengan demikian sangatlah bertentangan jika AS yang juga sebagai salah satu negara DK PBB sekaligus meiliki hak Veto, dibawah rezim Trump justru mendukung Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Hal tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan hukum internasional yang diatur dalam Resolusi DK PBB.
Pertemuan Darurat Liga Arab Di Kairo
Dilansir dari kantor berita BBC, Sebagai upaya meredam ketegangan yang berlangsung, Liga Arab dini hari ini telah mengadakan pertemuan langsung di Kairo, turut hadir sejumlah negara Arab lainnya yang memiliki kedekatan khusus dengan AS seperti Uni Ermirat Arab, Saudi Arabia.
Pertemuan tersebut melahirkan sejumlah poin-poin penting yang seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah AS, diantaranya :
1), Pemerintah AS harus segera menarik diri dukungannya terhadap Israel, dan segera menginisiasi proses perdamaian kembali Israel-Palestina.
2), Mendesak agar Trump menyadari bahwa dukungnya terhadap Isreal telah memicu sentimen kemarahan yang dapat memperburuk keadaan saat ini.
3), Kekecewaan terhadap AS semakin memuncak, dimana 14 anggota perwakilan negara di DK PBB memprotes atas tindakan yang dilakukan oleh Trump.
Menutupi dampak buruk yang dimunculkan oleh Trump, Duta Besar AS untuk Israel Nikki Haley, protes terhadap dunia internsional terhadap apa yang dilakukan oleh Trump tidak seutuhnya dapat dibernarkan. Melakukan pembelaan Haley, mencoba menjelaskan bahwa kebijakan Trump tersebut merupakan bentuk lain dari komitmen AS terhadap prospek perdamaian Israel-Palestina.
Respon Indonesia Kecam Dukungan Trump
Dukungan Indonesia terhadap Palestina, tidak hanya karena Indonesia mayoritas Muslim, namun juga prinsip kenegaraan. Sebagai negara yang merdeka Indonesia menolak berbagai bentuk penjajahan di atas dunia.
Hal tersebut dikuatkan berdasarkan Pembukaan UUD 1945, Secara jelas tercantum “Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan karena tidak berperikemanusiaan dan berperikeadilan”.
Dalam pernyataan pers di Istana Bogor, Kamis (07/12), Presiden Joko Widodo menyebut “pengakuan sepihak itu melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB yang di sana AS merupakan salah satu anggota tetap, juga Majelis Umum PBB”.
Pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kata Jokowi “bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia.” Jokowi juga menyerukan PBB dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk segera membahas dan menentukan sikap. “Saya akan datang sendiri ke sidang OKI itu,” katanya.
Presiden Jokowi mengatakan pihaknya juga mendesak pemerintah AS mempertimbangkan kembali langkah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Sebelumnya, dalam acara Bali Democracy Forum yang diadakan di Serpong, Kamis (7/12) ini Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi tampil mengenakan selendang Palestina. “Saya berdiri di sini, mengenakan selendang Palestina untuk menunjukkan komitmen kuat pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia, untuk selalu bersama rakyat Palestina, untuk hak-hak mereka,” kata Menlu Retno. (SON)
