Beirut, Teritorial.Com – Hassan Diab resmi mengumumkan pengunduran diri dari posisinya sebagai Perdana Menteri Lebanon, Senin (10/8). Pengunduran dirinya dilakukan pasca ledakan besar di Beirut yang menewaskan ratusan orang dan di tengah kemarahan rakyat atas ledakan tersebut.
Rakyat menuding penyebab ledakan tersebut karena kelalaian pemerintah dan korupsi para elite politik selama puluhan tahun.
“Hari ini kami mendengarkan rakyat dan tuntutan mereka untuk meminta pertanggungjawaban atas bencana yang telah tersimpan selama 7 tahun. Inilah mengapa hari ini saya mengumumkan pengunduran diri pemerintah,” ujar Diab dalam pidato yang disiarkan televisi seperti dikutip dari AFP.
Politik Lebanon didominasi oleh mantan panglima perang dari perang suadara 1975-1990 yang berganti pakaian dari seragam militer ke jas atau digantikan oleh kerabat-kerabatnya.
“Korupsi mereka menciptakan tragedi ini. Di antara kami dan perubahan berdiri tembok tebal yang dilindungi oleh taktik kotor mereka,” tambahnya.
Hassan Diab diangkat jadi PM Lebanon pada Desember 2019, dan Diab merupakan PM Lebanon kedua yang mengundurkan diri dalam 10 bulan terakhir. Jajaran kabinetnya dibentuk pada Januari untuk mengatasi krisis ekonomi yang makin parah.
Pengunduran diri Perdana Menteri Lebanon menambah daftar panjang daftar menteri negara itu yang mundur akibat insiden ledakan di Beirut dan krisis ekonomi yang berkepanjangan, seperti Menteri Luar Negeri Nassif Hitti, Menteri Informasi Manal Abdel Samad, Menteri Lingkungan Damianos Kattar, Menteri Kehakiman Marie-Claude Najm, dan Menteri Keuangan Ghazi Wazni.
Ketidakpuasan di Lebanon sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Menjelang akhir tahun 2019, rencana memajaki panggilan telepon dengan WhatsApp memicu protes massal menentang kekacauan ekonomi dan korupsi, yang pada akhirnya melengserkan pemerintah saat itu.
Pandemi virus corona membatasi ruang gerak unjuk rasa, namun kondisi keuangan terus memburuk dan ledakan di Beirut pada Selasa lalu dianggap oleh banyak pihak sebagai buah mematikan akibat korupsi dan salah urus selama bertahun-tahun.
Bagi banyak warga Lebanon, yang sudah kehilangan kepercayaan kepada elite politik, rencana pemerintah untuk menggelar penyelidikan tidak cukup.
Tetapi akhir dari perjalanan pemeritahan ini tidak serta merta bermakna bahwa kemarahan rakyat juga berakhir. Protes tahun lalu mengarah ke pembentukan pemerintahan yang sekarang dipaksa mundur dengan tuduhan yang sama, korupsi.
