Moscow, Teritorial.com – Intervensi asing semakin memperkeruh keadaan perang sipil di Ukraina, Menteri Luar Negeri Rusia Grigory Karasin angkat bicara. Dalam keterangan resmi, dirinya mengatakan bahwa yang dibutuhkan saat ini guna mengakhiri konflik adalah kesepakatan damai antar ke dua belah pihak, bukan bantuan militer, atau pemberian dukungan sepihak kepada kubuh manapun.
Dilansir dari The Guardian Sabtu 23/12/2017, Pernyataan Karasin tersebut secara langsung juga mengkritisi kebijakan Amerika Serikat (AS), bahwa suplai senjata yang diberikan AS selama ini justru hanya memperburuk keadaan khususnya di wilayah timur Ukraina.Karasin menegaskan bahwa pernyataan pemerintah AS yang pada jummat 22/12/2017 lalu sangat tidak beralasan. Alih-alih upaya penciptaan perdamaian melalui peningkatan kapabilitas pertahanan, guna menghadapi gerakan saparatisme yang diduga kuat juga mendapatkan bantuan dari Rusia, semakin menyulut konflik-konflik baru.
Dari data yang didapat intelijen Rusia, hingga perkembangan terakhir, bantuan AS telah memasok kepada tentara pemerintah Ukraina berupa sejumlah perlengkapan logistik militer dan pelatihan. AS juga menggunakan jasa perusahaan swasta untuk menjual senjata berupa senapan laras panjang kepada Ukraina. Baru-baru ini senjata anti-tank buatan perusahaan swasta tersebut telah banyak beredar di Ukraina.
Kepada awak media internasional, Grigory Karasin, “Amerika kembali melakukan intervensi yang merupakan kesalahan besar terhadap proses kesepakatan damai bagi Ukraina”, Tegasnya.
Bagi Rusia, campur tangan AS dikhawatirkan kembali menyut konflik yang berkepanjangan terlebih baik Rusia dan AS sama halnya dengan menjadikan Ukraina sebagai Proxy atau kepanjangan tangan mereka.
Sebelumnya, presiden Barack Obama telah lebih dahulu menyatakan dukungan terhadap Ukraina dengan memasok persenjataan kepada Ukraina. Namun desakan masyarakat internasional pada saat itu, membuat Obama menarik serta menghentikan secara sepihak program bantuan yang telah diberikan.
Demi terciptanya kesepakatan damai dan mengurangi eskalasi konflik yang berkembang, AS lebih memilih langkah diplomasi terkait penyelesaian terhadap masalah tersebut. “Bantuan AS dalam bentuk suplai senjata merupakan langkah intervensi yang tidak dapat dibenarkan, Urkraina merupakan negara berdaulat dan memiliki hak atas dirinya sendiri guna menjaga kepentingan perdamaian”, Uangkap Heather Nauert,Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin.
Pemimpin negara-negara Eropa turut angkat bicara. Masyarakat Eropa mendukung upaya perdamaian antara ke dua belah pihak. Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Perancis Emmanuel Macron, dalam joint statement mendukung upaya kembali rekonsiliasi ke dua belah pihak ya g terlibat konflik bersenjata. “Tidak ada alternatif lain, ke dua belah pihak harus segera menyetujui proses kesepakatan damai”, Tegas Mereka.
Perlemen Uni Eropa juga mendorong upaya tersebut, dan meminta agar Rusia dapat menjadi penghubung kepentingan antara pemerintah resmi Ukraina dan kelompok pemberontak. Yang mana hal tersebut nantinya mengarah pada koordinasi guna memfasilitasi penyelesaian masalah secara komperhansif setelah ke duanya sepakat untuk melakukan genjatan senjata pada Kamis 21/12/2017 lalu.
Perlu diketahui, disamping memiliki akar sejarah yang kuat sebagai bekas Uni Soviet, Rusia berada pada posisi strategis kaitannya dengan perang sipil tersebut. Aneksasi Rusia terhadap Crimea pada 2014, dengan total 10.000 jumlah warga yang menjadi korban atas perang tersebut, menjadi triger konflik antara kelompok pemberontak pro-Rusia dengan pasukan resmi pemerintah Ukraina.
Proses menuju perdamaian antar ke dua belah pihak masih dirasa sulit jika baik Washington dan Moscow tetap tidak menarik pengaruhnya dari konflik tersebut. Menjadikan konflik tersebut sebagai proxy diantara mereka hanya akan memperburuk keadaan. Tuduhan Rusia bahwa AS memberikan bantuan kepasa Urkraina atau pun sebaliknya, AS meanggap Rusia telah membekali kelompok pemberontak melalui latihan militer serta persenjataan sangat mengandung pesan politis, dimana persaingan strategis antar AS dan Rusia menjadi hambatan dalam proses menuju rekonsiliasi tersebut. (SON)
