Jakarta, Teritorial.Com – Setelah melakukan pertemuan dengan Komisioner KPU RI, Sekretaris Jenderal Partai Polilitk Koalisi Adil Makmur pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno langsung menindaklanjuti hasilnya ke Bawaslu RI.
Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan peran Bawaslu sangat penting untuk mengawasi proses perbaikan data dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
“Dalam beberapa hari ke depan ini KPU akan melalukan pleno menetapkan DPT menjadi DPT tetap karena hanya satu, dua dan selama ini enggak tetap terus. Masih ada waktu dan karena itu kami berdialog dengan Bawaslu,” kata Hinca di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).
Hinca menekankan, koalisinya melakukan hal tersebut tidak lain agar Pemilu 2019 nanti berjalan dengan bersih, jujur dan adil. Pasalnya, pemilu akan menentukan siapa wakil rakyat dan Presiden yang akan membawa Indonesia lima tahun ke depan.
Sementara, lanjut dia, masih ada 31 juta warga yang memiliki hak pilih tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
“Hal yang paling utama adalah bagaimana agar pemilu ini terutama pemilu semuanya merasakan nyaman riang dan gembira, terutama juga terakhir kali tentang 31 juta DPT yang diajkukan oleh Kemendagri lewat Disdukcapil. Ujung dari semua itu, agar smeuanya enak terlegitmasi baik KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun parpol peserta pemilu duduk bersama,” paparnya.
Sementara, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menambahkan, koalisinya tidak ingin Pemilu 2019 akan menimbulkan kecurangan yang membuat hasilnya banyak menimbulkan kekecewaan masyarakat.
“Agar kita semua merasa aman, nyaman, tenang mempraktikkan sistem demokrasi kita yang menang kita hormati yang kalah juga menghormati yang menang,” kata Priyo di tempat yang sama.
Priyo menegaskan, terkait 31 juta data penduduk yang belum masuk DPT adalah jumlah yang sangat serius. Untuk itu, koalisinya mendorong agar KPU juga serius untuk memasukkan jumlah tersebut ke dalam DPT selama perbaikan ini.
“Kenapa hal ini penting, karena 31 juta yang disodorkan kemendagri ini mengagetkan kita semua kami ingin memastikan bahwa penetapan DPT nanti yg kemungkinan akan dijadwalkan pada 16 Desember itu tidak membuka pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu,” ungkap Priyo.
