TERITORIAL.COM, JAKARTA – Situasi dua kapal tanker milik Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz mendorong adanya desakan agar Presiden Prabowo Subianto turun langsung dalam proses diplomasi. Langkah ini dinilai penting mengingat jalur tersebut merupakan salah satu rute vital distribusi energi dunia.
Anggota Komisi XII DPR, Syafruddin, menilai bahwa penanganan persoalan ini tidak cukup hanya dilakukan di level kementerian. Menurutnya, komunikasi langsung antar kepala negara diperlukan untuk mempercepat penyelesaian di tengah kondisi geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah.
“Saya kira masalah kapal di Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” ujar Syafruddin dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).
Ia menekankan bahwa keterlibatan Presiden akan memberikan pengaruh diplomatik yang lebih kuat, terutama dalam menghadapi situasi yang melibatkan kepentingan strategis nasional. Selain itu, langkah tersebut juga dianggap mampu meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata negara lain.
Syafruddin turut mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Namun, ia berharap pendekatan diplomasi dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi agar hasilnya lebih efektif dan cepat dirasakan.
“Upaya Kemlu dan jajaran sudah tepat, tapi ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat,” ujar Syafruddin.
Diplomasi Diperkuat di Tengah Konflik Global
Menurut Syafruddin, kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan dua kapal semata, tetapi juga menyangkut peran negara dalam melindungi aset strategis di tengah konflik internasional. Oleh karena itu, pendekatan multilateral dinilai menjadi langkah yang tepat dalam menghadapi dinamika geopolitik saat ini.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki posisi netral. Dengan posisi tersebut, Indonesia diharapkan mampu menjalin komunikasi yang lebih fleksibel dengan berbagai pihak yang terlibat konflik.
“Ini bukan hanya soal kapal, tapi soal bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global. Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung dalam situasi seperti ini,” ujar Syafruddin.
Keterlibatan langsung Presiden dinilai dapat menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia serius dalam menjaga kepentingan nasional, khususnya di sektor energi yang sangat vital bagi kebutuhan dalam negeri.
Iran Beri Respons Positif, Proses Berlanjut
Di sisi lain, perkembangan terbaru menunjukkan adanya titik terang. Pemerintah Iran dikabarkan telah memberikan sinyal positif terkait kemungkinan perlintasan dua kapal Pertamina tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, menjelaskan bahwa koordinasi antara Kemlu RI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran terus dilakukan sejak awal munculnya situasi ini.
“Terkait status kapal Pertamina, Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Tehran sejak awal terus melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait di Iran,” kata Yvonne melalui pesan singkat, Jumat (27/3/2026).
Ia menyebut bahwa hasil dari komunikasi tersebut mulai menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Saat ini, pembahasan telah memasuki tahap teknis dan operasional untuk memastikan kapal dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman.
“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran, yang saat ini sedang ditindaklanjuti oleh pihak terkait pada aspek teknis dan operasional,” tutur Yvonne.
Dengan adanya sinyal positif ini, diharapkan proses perlintasan kapal dapat segera terealisasi tanpa mengganggu stabilitas pasokan energi nasional.
