Jakarta, TERITORIAL.COM – Enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang ditangani Bareskrim Polri mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Ketua LPSK Achmadi mengatakan, permohonan tersebut masih dalam tahap penelaahan sejak 6 November 2026. LPSK juga telah berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri untuk mendalami kebutuhan perlindungan para saksi.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026), Achmadi menjelaskan bahwa proses penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Di antaranya pentingnya keterangan saksi dalam mengungkap perkara, tingkat ancaman yang mungkin dihadapi, serta kondisi khusus yang dialami masing-masing saksi dan korban.
Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Menurut Achmadi, perlindungan saksi diperlukan untuk memastikan mereka dapat memberikan keterangan tanpa merasa terancam selama proses hukum berlangsung.
“Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi.
Ia menegaskan, LPSK akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut. Lembaga itu juga tidak menutup kemungkinan adanya tambahan permohonan perlindungan dari saksi lain seiring berjalannya proses penyidikan.
Selain itu, LPSK akan menilai bentuk perlindungan yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemohon. Penilaian tersebut mencakup tingkat ancaman, kerentanan, hingga posisi saksi dalam perkara.
Bareskrim Tetapkan Empat Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya ditangani oleh Bareskrim Polri. Dalam perkembangannya, penyidik menetapkan empat orang personel Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka.
Mereka diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur yang menyasar sejumlah pihak penting, mulai dari Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan kepolisian, aktivitas penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP). Tindakan tersebut juga disebut tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Persoalan semakin berkembang setelah penyidik menemukan dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Salah satu tersangka berinisial SU disebut memiliki peran sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Ia diduga memberikan izin untuk melakukan penyadapan sekaligus menghapus hasil penyadapan tersebut.
LPSK Dalami Ancaman yang Dihadapi Para Saksi
Permohonan perlindungan dari enam saksi ini menjadi salah satu perkembangan terbaru dalam penanganan kasus penyadapan ilegal.
Dalam perkara pidana, saksi memiliki peran penting karena keterangan mereka dapat membantu penyidik mengungkap rangkaian peristiwa dan memperkuat proses pembuktian.
Namun, keterlibatan saksi dalam perkara tertentu juga dapat menimbulkan risiko keamanan, terutama apabila mereka menghadapi ancaman atau tekanan selama proses hukum berlangsung.
Karena itu, LPSK memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap kebutuhan perlindungan saksi dan korban. Penilaian tersebut tidak hanya melihat tingkat ancaman, tetapi juga mempertimbangkan kerentanan individu dan tingkat keseriusan tindak pidana yang sedang ditangani.
Hingga Selasa (10/11/2026), keenam permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan. Belum ada keputusan resmi mengenai bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada para pemohon.
LPSK memastikan akan terus berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri agar kebutuhan perlindungan para saksi dapat dipertimbangkan seiring perkembangan proses hukum.
