Harapan Mereka, Marsekal Hadi Harus Siap Pimpin TNI di Tahun Politik

0

Jakarta, Teritorial.com – Menanggapi keputusan presiden Joko Widodo (Jokowi), Hadi Tjahjanto meminta doa kepada semua pihak untuk kelancarannya dalam pencalonan dirinya sebagai Panglima TNI.”Dongengnya panjang, mohon doanya semuanya ya,” ujar Hadi di Istana Bogor, Selasa (5/12).

Dari kalangan civil society, Direktur Imparsial Al Araf menyambut baik penunjukan Hadi sebagai Calon Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun itu. Al Araf berharap, Hadi yang masih menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) tersebut dapat mewujudkan TNI sebagai lembaga pertahanan negara yang profesional dibandingkan dengan kepemimpinan TNI sebelumnya.

Sebagai insan pengamat dunia militer, jabatan Panglima TNI menantikan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pertama, mewujudkan modernisasi alutsista dengan pola transparan sekaligus akuntabel. Kedua, memastikan kesejahteraan prajurit. Ketiga, memastikan reformasi institusi TNI berjalan. Keempat, mengevaluasi kebijakan Panglima TNI lama, khususnya soal MoU yang tidak sejalan dengan UU TNI. Terakhir, memastikan visi maritim terimplementasi baik di sektor pertahanan,” ujar Al Araf.

Jenderal Gatot Nurmantyo menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo mengajukan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menggantikan posisinya sebagai Panglima TNI. Menurut Gatot, penunjukan Hadi sebagai calon Panglima TNI tidak mendadak, melainkan sudah dipersiapkan Jokowi sejak awal.

Hal ini bisa dilihat dari langkah Jokowi saat memilih KSAU pada Januari 2017. Jokowi tidak memilih Wakil KSAU untuk naik jabatan, tetapi memilih Hadi yang saat itu menjabat Irjen Kementerian Pertahanan. “Beliau (Jokowi) tidak mengambil Kepala Staf dari Wakasau dinaikkan mendadak, semuanya sudah sesuai dengan persiapan. Sehingga semua ini sudah dipersiapkan secara regenerasi, penyiapan kader-kader sejak awal,” kata Gatot.

Sebelum menjabat KSAU dan Irjen Kemenhan, Hadi juga ditunjuk Jokowi sebagai Sekretaris Militer Presiden. Pangkat Hadi naik menjadi Marsekal Muda. “Ini saya ucapkan terima kasih, langkah-langkah (regenerasi) sudah dilakukan,” tambah Gatot.

Gatot menilai, Hadi memiliki tugas berat karena harus memimpin TNI menghadapi tahun politik, yakni Pilkada Serentak 2018, serta Pemilu dan Pilpres 2019. “Kita melihat bagaimana pilkada atau pilgub di DKI, begitu keras, tensinya tinggi, mengerahkan pasukan begitu banyak. Sekarang ini bukan hanya satu, ada 171 (daerah),” ucap Gatot.

Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo mengutarakan alasan Jokowi mengusulkan Marsekal Hadi sebagai calon tunggal pengganti Gatot Nurmatyo. Hadi dianggap mampu dan memenuhi kriteria. “Penunjukan Hadi sebagai calon pengganti Gatot sesuai yang terlampir dalam surat persetujuan ke DPR, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat menjadi Panglima TNI sesuai dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI,” jelasnya

Pendapat yang sama juga diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham setuju dengan keputusan Presiden Jokowi yang memilih Kasau Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai pengganti Gatot Nurmantyo. Dia juga berharap, Hadi sebagai Panglima nanti bisa memimpin TNI dan mampu mengatasi dinamika bangsa ke depan.

Dia menilai, Hadi dikenal sangat sederhana dan memiliki komunikasi politik yang produktif dengan semua pihak. “Saya ingin menyampaikan beberapa pengurus Partai Golkar di komisi I secara pribadi dan berkaitan tugas sangat memahami Marsekal Hadi yang dikenal sangat sederhana, dan memiliki komunikasi politik yang produktif dengan semua pihak,” kata Idrus di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Idrus juga berpesan, kepada pimpinan Fraksi Robert Kardinal dan pimpinan komisi I DPR agar bisa mengawal dan menyelesaikan tes uji kelayakan dan kepatutan sebelum reses tiba. Dia pun berkeyakinan Jokowi memilih Hadi dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya yaitu harapan Golkar adalah mengawal Nawa Cita Jokowi.

“Tentu secara bersama-sama mengawal pemerintahan TNI. Ini mengembangkan politik kebangsaan, politik negara, kita berkeinginan pak Hadi betul-betul memimpin TNI secara profesional sesuai ciri karakter TNI yang ada,” tambah Idrus. Dia juga meminta agar Hadi tetap di jalan yang lurus. Dan tidak melakukan politik praktis serta berpolitik kebangsaan negara. “Agar tidak berpolitik praktis dan berpolitik kebangsaan negara,” tegas Idrus.(Son)

Share.

Leave A Reply

%d blogger menyukai ini: