Jakarta, Teritorial.Com – Industri maritim merupakan salah satu program unggulan program Nawacita kabinet pemerintah berada diambang keterpurukan. Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi V DPR-RI, Bambang Haryo Soekartono, Minggu (28/7). Dia menyebut pogram unggulan pemerintah itu justru menjadi anak tiri di negeri sendiri.
“Mulai dari industri galangan kapal, industri perikanan, industri pelayaran. Bahkan karyawan ahli las di galangan kapal banyak yang beralih profesi menjadi ojek online karena tidak ada pekerjaan di galangan-galangan,” kata dia.
Bambang menjelaskan, hampir 50% galangan kapal Indonesia mengalami kesulitan, lantaran kurangnya perhatian pemerintah terhadap Industri Maritim. “Keterpurukan pada Industri Maritim ini karena bunga bank di atas bunga komersial dan sulit mendapatkan dana investasi. Sebab dianggap industri high risk, padahal di Malaysia, bunga bank industri maritim sepertiga dari bunga komersil,” kata dia.
Dia juga menyinggung terkait tingginya nilai perpajakan yang dibebankan kepada industri pelayaran yaitu 1,2% final pendapatan, kemudian Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP) naik 100-1000% mulai tahun 2017.
Mengenai regulasi, Bambang berpendapat banyaknya regulasi perizinan sehingga terkesan highly regulated yang berbasis biaya. “Ya, Infrastruktur kurang diperhatikan, salah satu contoh di lintasan Merak-Bakauheni dari 70 kapal hanya bisa beroperasi 28 kapal karena kurangnya infrastruktur dermaga atau tempat sandar kapal,” kata dia.
Industri Maritim, tegas Bambang Haryo, harusnya memberi dampak pertumbuhan ekonomi termasuk di bidang pariwisata, tapi Industri maritim justru mengalami kemunduran di kabinet saat ini. “Pmerintah harus lebih fokus memperhatikan fasilitas, insentif dan kemudahan perijinan untuk industri maritim. Bukan malah memberikan beban yang demikian besar terhadap industri maritim, baik industri galangan kapal, industri pelayaran dan industri perikanan,” pungkas dia.
