TERITORIAL.COM, JAKARTA – Perkembangan komputasi kuantum kini semakin mendapat perhatian dunia karena dipandang sebagai salah satu teknologi yang akan membawa perubahan besar di berbagai sektor. Tidak hanya membuka peluang lahirnya inovasi baru, teknologi ini juga memunculkan tantangan yang berkaitan dengan keamanan siber, perlindungan data, hingga kemandirian teknologi suatu negara.
Melihat perkembangan tersebut, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) mulai menaruh perhatian serius terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan bagi Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Panjang bertema “Teknologi Komputasi Kuantum dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Digital dan Kedaulatan Teknologi Indonesia” yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lemhannas RI, Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily, Jumat (21/8/2026).
Menurut Ace Hasan, kemajuan komputasi kuantum tidak dapat dipandang hanya sebagai perkembangan teknologi biasa. Kemampuan komputasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sistem konvensional diperkirakan akan memengaruhi berbagai bidang strategis, mulai dari keamanan informasi, pertahanan negara, sektor ekonomi, industri, hingga pengelolaan data nasional.
Kondisi tersebut menuntut Indonesia untuk mulai menyiapkan langkah-langkah strategis agar transformasi teknologi yang sedang berlangsung tidak menimbulkan kerentanan baru terhadap sistem digital nasional. Persiapan sejak dini juga diperlukan agar Indonesia mampu mengikuti perkembangan global tanpa kehilangan kedaulatan dalam penguasaan teknologi.
Lemhannas Susun Arah Kebijakan Hadapi Era Teknologi Kuantum
Forum diskusi yang diselenggarakan Lemhannas RI menjadi bagian dari kajian jangka panjang untuk memetakan peluang sekaligus risiko yang muncul dari hadirnya teknologi komputasi kuantum. Selain membahas aspek teknis, forum tersebut juga mengulas dampaknya terhadap kepentingan nasional serta strategi yang perlu dipersiapkan pemerintah.
Ace Hasan menjelaskan bahwa hasil diskusi diharapkan mampu menjadi landasan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan digital Indonesia di masa mendatang.
“Melalui pertukaran gagasan ini, diharapkan menguatkan rumusan rekomendasi yang dapat menjaga ketahanan digital dan memperkuat kedaulatan teknologi Indonesia di masa depan,” ujar Ace Hasan.
Dalam forum tersebut, Lemhannas menghadirkan sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu untuk memberikan perspektif mengenai perkembangan komputasi kuantum. Pembahasan tidak hanya berfokus pada sisi teknologi, tetapi juga mencakup peluang pemanfaatan, potensi ancaman terhadap keamanan nasional, hingga strategi mitigasi yang dapat diterapkan Indonesia.
Kolaborasi lintas bidang tersebut dinilai penting agar rekomendasi yang dihasilkan bersifat komprehensif dan mampu menjawab tantangan teknologi yang berkembang sangat cepat.
Penguatan SDM dan Inovasi Jadi Kunci Ketahanan Digital
Di tengah meningkatnya persaingan global dalam penguasaan teknologi canggih, Ace Hasan menilai Indonesia perlu memperkuat kapasitas nasional agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang dikembangkan negara lain.
Kemampuan mengembangkan inovasi, mengamankan infrastruktur digital, serta memanfaatkan teknologi strategis secara mandiri menjadi faktor penting dalam menjaga kepentingan nasional. Oleh sebab itu, komputasi kuantum dinilai sebagai salah satu bidang yang perlu mulai dipersiapkan melalui penguatan riset, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan ekosistem inovasi nasional.
Kajian yang dilakukan Lemhannas RI diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan strategi nasional dalam menghadapi era komputasi kuantum. Selain meningkatkan kesiapan teknologi, strategi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat keamanan data, memperluas kapasitas penelitian, serta meningkatkan daya saing Indonesia di bidang teknologi digital.
Dengan langkah antisipatif yang dilakukan sejak sekarang, Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ditawarkan teknologi komputasi kuantum sekaligus meminimalkan risiko terhadap keamanan siber, perlindungan data strategis, dan kedaulatan teknologi nasional pada masa mendatang.
