Jakarta, Teritorial.Com – Indonesia memiliki potensi besar untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau yang sering disebut dengan middle income trap. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Periode 2019-2024, di Gedung MPR-DPD-DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10) sore.
Indonesia saat ini sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. “Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar, peluang besar jika kita mampu membangun SDM, Sumber Daya Manusia, yang unggul. Didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif,” kata Presiden Jokowi, seperti dilansir laman Sekretaris Kabinet.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi akan berfokus kepada beberapa hal dalam masa pemerintahannya lima tahun kedepan. Pertama, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama guna membangun SDM yang pekerja keras dan dinamis. “Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama dengan kita,” ujarnya.
Presiden Jokowi menegaskan untuk meraih hal tersebut diperlukan cara cara baru yang harus dikembangan,karena tidak dapat mengandalkan cara-cara lama. “Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” tegasnya.
Kedua, pembangunan infrastruktur. Jokowi menegaskan infrastruktur dapat menghubungkan berbagai kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong, harus dipangkas. Menurut Presiden, Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.
“Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” kata Presiden.
Yang keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan dan prosedur yang panjang harus dipotong serta birokrasi yang panjang harus dipangkas. “Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa enggak kebanyakan? Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, yang menghargai kompetensi,” tegas Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden juga akan meminta kepada para menteri, para pejabat, dan para birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. “Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sekali lagi, saya pastikan pasti akan saya copot,” tegasnya.
Kelima adalah transformasi ekonomi. Indonesia perlu melakukam transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
