TERITORIAL.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mulai melakukan persiapan awal untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 setelah menerima dokumen resmi berisi jadwal dan ketentuan pelaksanaan dari Pemerintah Arab Saudi. Dokumen tersebut menjadi pedoman penting bagi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI dalam menyusun langkah-langkah strategis agar proses penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang dapat berjalan lebih baik dan terencana.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima timeline resmi dari otoritas Arab Saudi. Dokumen tersebut diterima tidak lama setelah berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini dan memuat berbagai ketentuan baru yang harus dipenuhi oleh negara pengirim jemaah.
“Kami juga sudah menerima timeline haji dari pemerintah Arab Saudi di mana kami sudah terima dokumennya pada tanggal 13 Zulhijjah kemarin,” ujar Gus Irfan dalam konferensi pers Kedatangan Amirul Hajj di Gedung VIP Room T3 Bandara Soekarno-Hatta, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, sejumlah tenggat waktu yang tercantum dalam dokumen tersebut akan menjadi acuan penting dalam proses persiapan haji tahun depan, mulai dari urusan layanan kesehatan hingga mekanisme kontrak penyedia layanan.
Arab Saudi Tetapkan Standar Tenaga Kesehatan Jemaah
Salah satu poin yang mendapat perhatian khusus adalah ketentuan terkait rasio tenaga kesehatan bagi jemaah haji. Pemerintah Arab Saudi menetapkan standar tertentu yang harus dipenuhi setiap negara demi menjamin kualitas pelayanan kesehatan selama musim haji berlangsung.
“Dokumen itu menyebutkan tentang beberapa deadline-deadline yang harus kita tetapkan, termasuk rasio dokter dan perawat yang mereka harapkan,” jelasnya.
Gus Irfan menerangkan bahwa ketentuan tersebut mengharuskan adanya 1,5 dokter untuk setiap 1.000 jemaah. Dengan jumlah jemaah Indonesia yang diperkirakan mencapai lebih dari 200 ribu orang, kebutuhan tenaga medis menjadi cukup besar.
“Itu artinya kalau 200.000 itu berarti 300 dokter dan hampir 400 perawat, dan ini belum bisa kita penuhi. Karena itu tahun ini kita harus bekerja keras untuk memenuhi itu,” kata dia.
Selain aspek kesehatan, dokumen tersebut juga mengatur proses administrasi dan layanan haji yang akan semakin terintegrasi secara digital. Pemerintah Arab Saudi disebut terus mengoptimalkan penggunaan platform Nusuk dalam berbagai layanan penyelenggaraan haji.
Digitalisasi Layanan dan Evaluasi Sistem Syarikah
Dalam dokumen yang diterima Kemenhaj, kontrak layanan haji ke depan diwajibkan melalui platform Nusuk dengan sistem pembayaran yang semakin mengarah pada penggunaan dompet digital atau e-wallet. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari transformasi layanan haji berbasis teknologi yang tengah dikembangkan Arab Saudi.
“Semakin ke sini pemerintah Arab Saudi semakin memaksimalkan penggunaan aplikasi e-Nusuk-nya sehingga akan lebih memudahkan bagi semua jemaah,” tutur Gus Irfan.
Selain itu, terdapat pula ketentuan mengenai jumlah syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji yang diperbolehkan menangani jemaah dari suatu negara. Dalam aturan awal yang tertuang dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa layanan jemaah hanya dapat ditangani oleh satu syarikah.
“Memang disebutkan di situ adalah ada syarikah hanya dibolehkan satu, tapi kita akan coba membicarakan kembali karena jemaah kita lebih dari 200.000 sehingga kalau satu syarikah itu agak menyulitkan,” kata dia.
Kemenhaj RI berencana segera menyusun timeline nasional yang diselaraskan dengan jadwal resmi dari Pemerintah Arab Saudi. Langkah ini dilakukan agar seluruh tahapan persiapan, mulai dari administrasi, kesehatan, akomodasi, hingga layanan jemaah dapat dipersiapkan lebih matang.
“Kami akan segera menyusun timeline haji kita untuk disesuaikan dengan timeline pemerintah Arab Saudi. Insyaallah dengan ini kita akan berusaha memastikan bahwa persiapan haji tahun 2027 akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.
