Jakarta, TERITORIAL.COM – Sejumlah partai politik di parlemen memilih tidak ikut campur dalam penentuan calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Mereka menyerahkan keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto karena dinilai paling memahami sosok yang dibutuhkan untuk mendampinginya menjalankan pemerintahan.
Meski tidak mengajukan nama secara langsung, sejumlah partai tetap menyampaikan kriteria calon pendamping Prabowo. Mulai dari kemampuan ekonomi, pengalaman pemerintahan, kecerdasan, hingga wawasan internasional menjadi pertimbangan yang dinilai penting.
Sikap tersebut disampaikan sejumlah partai, baik yang berada dalam koalisi pemerintahan maupun di luar koalisi, pada Jumat (13/11/2026).
Partai Gerindra, misalnya, lebih mengutamakan agar proses pengisian jabatan wakil presiden segera diselesaikan tanpa menimbulkan kegaduhan politik.
Ketua Fraksi Gerindra MPR Habiburokhman mengatakan, kekosongan jabatan wakil presiden tidak seharusnya berlangsung terlalu lama. Menurut dia, keberadaan wakil presiden diperlukan agar Prabowo bisa kembali membagi tugas pemerintahan seperti yang sebelumnya dilakukan bersama Gibran.
Habiburokhman menyebut, Prabowo memiliki sejumlah agenda nasional dan internasional yang membutuhkan dukungan dalam menjalankan pemerintahan.
“Jabatan ini tidak boleh terlalu lama dikosongkan,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Golkar ingin wapres punya visi sejalan dengan Prabowo
Partai Golkar juga menyerahkan sepenuhnya keputusan pemilihan calon wakil presiden kepada Prabowo.
Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, presiden lebih memahami sosok yang cocok untuk menjadi pendampingnya setelah menjalani pemerintahan selama sekitar dua tahun.
Menurut Doli, hubungan antara presiden dan wakil presiden harus dibangun dengan kesamaan visi agar pemerintahan berjalan solid. Keduanya juga diharapkan mampu menjadi simbol persatuan di tengah berbagai tantangan nasional maupun internasional.
Meski begitu, Golkar menitipkan tiga kriteria bagi calon wakil presiden.
Pertama, calon harus memiliki visi, misi, pola pikir, sikap, dan kebijakan yang sejalan dengan Prabowo. Kedua, sosok tersebut harus mempunyai legitimasi hukum, politik, dan sosial serta dikenal di lingkungan politik maupun masyarakat luas.
Ketiga, calon wakil presiden harus memiliki kemampuan untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan sesuai arahan presiden.
Nasdem minta sosok cerdas dan berwawasan global
Partai Nasdem juga tidak mengusulkan kadernya untuk mengisi posisi wakil presiden.
Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, sosok pengganti Gibran harus memiliki kemampuan intelektual yang baik serta wawasan internasional yang luas.
Menurut Hermawi, calon wakil presiden juga harus mampu bekerja sama dan memiliki kecocokan dengan Prabowo.
“Yang penting orangnya harus cerdas, berwawasan global dan kompatibel dengan presiden,” ujarnya.
Hermawi menegaskan, penentuan calon wakil presiden merupakan kewenangan presiden sesuai mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.
Demokrat tidak ajukan kader
Partai Demokrat mengambil sikap serupa dengan menyerahkan penentuan calon wakil presiden kepada Prabowo.
Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, partainya tidak akan mengajukan nama untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran.
Menurut AHY, langkah tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap mekanisme konstitusi yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden,” kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Jumat.
AHY menyebut keputusan tersebut juga telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
PKB tegaskan tidak usulkan Cak Imin
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut menyatakan tidak akan mengusulkan kadernya untuk menjadi wakil presiden pengganti Gibran.
Ketua Fraksi PKB DPR Syaiful Huda mengatakan, Prabowo merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan pemerintahan, termasuk sosok yang tepat untuk menghadapi tantangan dalam negeri dan dinamika global.
Huda sekaligus meluruskan pernyataan Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKB Lalu Hadrian yang sebelumnya menyebut partainya menginginkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi calon wakil presiden.
Menurut Huda, pernyataan tersebut merupakan aspirasi pribadi dan bukan sikap resmi partai.
Dia menegaskan, hingga saat ini PKB belum mengambil keputusan kelembagaan untuk mengusulkan Cak Imin sebagai pendamping Prabowo.
PAN cenderung dukung kader Gerindra
Berbeda dengan partai-partai sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan preferensi mengenai asal calon wakil presiden yang dinilai tepat.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, partainya cenderung mendorong kader Partai Gerindra untuk mengisi posisi tersebut.
Meski demikian, PAN tidak akan mengajukan kader internalnya. Zulhas menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo.
Dia mengungkapkan, Prabowo memberikan waktu satu minggu kepada masing-masing partai untuk membahas dan menyampaikan usulan terkait calon wakil presiden.
Namun, PAN memastikan tidak memiliki nama yang akan diajukan.
PKS nilai kemampuan ekonomi penting
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki pandangan tersendiri mengenai kriteria calon wakil presiden.
Ketua Bappilu DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, kemampuan di bidang ekonomi harus menjadi salah satu pertimbangan utama Prabowo.
Menurut Mardani, Indonesia membutuhkan sosok yang mampu membantu menjaga stabilitas sekaligus memperkuat perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global.
Dia mencontohkan duet Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Boediono pada periode kedua pemerintahan mereka.
Mardani menilai Boediono merupakan figur profesional yang memiliki pemahaman ekonomi serta dipercaya pasar. Pengalaman tersebut dinilai bisa menjadi salah satu referensi bagi Prabowo.
Dia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode kedua pemerintahan SBY mencapai 6,22 persen, bahkan menyentuh 6,49 persen pada 2011.
PDI-P soroti pengalaman pemerintahan dan kekuatan politik
Dari luar koalisi pemerintahan, PDI-P juga menyampaikan pandangan mengenai sosok ideal pengganti Gibran.
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menilai, calon wakil presiden harus mampu melengkapi kepemimpinan Prabowo. Sosok tersebut juga perlu memiliki pengalaman di pemerintahan dan memahami arah kebijakan nasional.
Menurut Said, wakil presiden seharusnya tidak hanya menjadi pendamping presiden, tetapi juga mampu membantu memetakan persoalan strategis serta memberikan solusi terhadap berbagai tantangan pemerintahan.
Dia menyebut calon wakil presiden bisa berasal dari partai pendukung pemerintah, partai di luar koalisi, maupun kalangan profesional dan tokoh masyarakat.
Namun, Said cenderung menilai figur dari partai politik besar di parlemen memiliki keunggulan tersendiri. Selain pengalaman pemerintahan, kekuatan politik di parlemen dapat membantu presiden menjalankan program-programnya.
Meski demikian, dia menekankan pentingnya kesamaan visi dan kemampuan calon wakil presiden dalam memahami karakter kepemimpinan Prabowo.
Bagaimana mekanisme pemilihan wapres pengganti Gibran?
Proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden.
Mekanisme lebih lanjut diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dengan demikian, partai politik tidak secara langsung menentukan siapa yang akan menjadi wakil presiden. Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama, sedangkan MPR bertugas memilih satu di antara kedua calon tersebut.
Berdasarkan keputusan rapat gabungan MPR pada Jumat (13/11/2026), sidang paripurna pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026.
MPR juga membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan persyaratan kedua calon sebelum pemilihan dilakukan.
Sementara itu, dua nama calon wakil presiden dari Prabowo dijadwalkan diterima MPR paling lambat 18 November 2026.
Dengan jadwal tersebut, proses pengisian jabatan wakil presiden kini memasuki tahap penting. Publik tinggal menunggu dua nama yang akan diajukan Prabowo sebelum MPR menentukan siapa yang akan mendampinginya hingga akhir masa jabatan 2029.
