TERITORIAL.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk korporasi yang diduga sengaja melakukan pembakaran.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Senin (24/8/2026). Dalam kesempatan itu, Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, hingga unsur intelijen melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi keterlibatan perusahaan dalam praktik pembakaran hutan dan lahan.
“Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelijen selidiki,” kata Prabowo saat rapat terbatas di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (24/8/2026).
Izin Korporasi Terancam Dicabut
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang terbukti terlibat dalam karhutla. Menurutnya, proses hukum dan pembuktian harus dilakukan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab mendapatkan sanksi sesuai aturan.
Ia bahkan menyampaikan bahwa izin operasional perusahaan dapat dicabut apabila ditemukan bukti adanya keterlibatan dalam pembakaran hutan dan lahan.
“Kalau ada indikasi segera laporan kita segera cabut siapapun korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar kita cabut izinnya, seluruh izin korporasi itu kita cabut,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, kepolisian memiliki peran penting dalam mengungkap dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam kasus karhutla. Pemerintah ingin memastikan penanganan tidak hanya berhenti pada pemadaman api, tetapi juga menyasar penyebab utama terjadinya kebakaran.
Perkuat Pencegahan Karhutla
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan kunjungan dan arahan Presiden dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan secara menyeluruh. Prabowo ingin melihat langsung kondisi di lapangan, bukan hanya menerima laporan dari pihak terkait.
“Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan, memastikan titik api benar-benar padam, dan seluruh keputusan yang telah diambil dilaksanakan dengan cepat, terpadu, dan tepat,” ujar Teddy dalam keterangannya.
Selain memastikan titik api terkendali, Presiden juga meminta penguatan sistem pencegahan agar pemerintah tidak terus menghadapi persoalan karhutla setiap musim kemarau.
Teddy menjelaskan, langkah pencegahan yang perlu diperkuat mencakup pembangunan infrastruktur pendukung seperti sumur bor dan embung, peningkatan pengawasan, pemantauan titik panas (hotspot), hingga kesiapan desa-desa yang memiliki risiko tinggi mengalami kebakaran.
“Arahan Bapak Presiden sudah jelas, bahwa kita tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api. Sistem pencegahannya harus diperkuat. Mulai dari sumur bor dan embung atau sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot, hingga kesiapan desa-desa rawan Karhutla. Pencegahan harus dilakukan jauh sebelum api muncul,” kata Teddy.
Pemerintah juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, khususnya gubernur, jajaran TNI, dan kepolisian agar upaya pencegahan maupun penanganan karhutla dapat berjalan lebih efektif.
