Jakarta, Teritorial.com – Sjarifuddin Hamid Pengamat Politik Internasional serta Pimpinan Redaksi Teritorial.com
Setelah kekalahan para pemberontak yang didukungnya, Amerika Serikat, Israel dan sekutu-sekutunya beralih dari Suriah dengan memandang Iran dan Korea Utara sebagai target baru. Dalihnya, nyaris serupa yakni pemilikan senjata pemusnah massal, penyebaran senjata nuklir, kimia dan biologi serta kekejaman terhadap rakyatnya sendiri.
Alasan lain yang bersifat terselubung adalah kegusaran terhadap penggunaan Euro dan matauang lainnya dalam transaksi minyak bumi Iran, Barat berkeinginan menguasai sumber-sumber energi berbasis sumber daya alam, melenyapkan negara pesaing Israel, konflik menggerakkan industri militer domestik dan mewujudkan satu dunia dibawah kekuasaan Amerika Serikat.
DPR AS Menjegal
Langkah pertama untuk memerangi Iran adalah Washington keluar dari perjanjian nuklir Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), yang ditandatangani bersama oleh Iran, Inggris, Cina, Perancis, Jerman, Rusia dan Amerika Serikat pada 24 Juli 2015.
Dalihnya perjanjian yang dirundingkan sejak 2002 ini tidak mencakup pengembangan nuklir Iran setelah 2025, serta keterlibatan Teheran dalam konflik di Yaman dan Suriah. Trump juga mengatakan akan memberlakukan kembali sanksi AS terhadap Iran dan menerapkan “tingkat tertinggi” larangan berbisnis dengan Teheran.
Kebijaksanaan Trump itu sangat mengherankan sebab sejak sejak Hari Pelaksanaan JCPOA pada Januari 2016, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah memantau kepatuhan Iran terhadap komitmen pengembangan nuklirnya dan secara terus menerus memverifikasi kepatuhan Republik Islam Iran tersebut.
Paul Pillar, analis intelijen Timur Tengah, menyatakan kebijaksanaan Presiden Trump tidak didasarkan kepada penilaian yang dibuat komunitas intelijen negaranya serta Badan Tenaga Atom Internasional yang telah menginspeksi fasilitas nuklir Iran dan yang menegaskan Iran telah mematuhi perjanjian JCPOA.
Sebaliknya, Trump menggunakan informasi yang diumumkan Israel pada 30 April lalu yang menyatakan, para pemimpin Iran berbohong sebab mereka masih melakukan pengembangan senjata nuklir. Menurut Pilar, ada kemungkinan Tump akan menggunakan data intelijen palsu untuk menyerang Iran, persis sebagaimana yang digunakan George W.Bush terhadap Irak. Perang di Irak menyebabkan sedikitnya 100 ribu penduduk lokal tewas, 4.500 tentara AS mati dan kondisi dalam negeri Irak porak poranda.
Yang menarik, Dewan Perwakilan AS kemudian dengan suara bulat mengeluarkan amandemen yang melarang Presiden Donald Trump menyatakan perang terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres. Amandemen para anggota partai Demokrat dan Republik itu disetujui pada hari Rabu, 24 Mei 2018.
“Amandemen ini, yang diterbitkan beberapa minggu setelah AS keluar dari JPOA, mengirim pesan yang kuat bahwa rakyat Amerika dan Anggota Kongres tidak menginginkan perang dengan Iran. Kongres bertindak untuk merebut kembali otoritasnya atas penggunaan kekuatan militer,” ujar Keith Maurice Ellison dari partai Demokrat.
“Setelah penarikan Presiden dari JCPOA, Dewan Perwakilan mengirim pesan yang jelas dengan menyampaikan amandemen ini dengan suara bulat perang tidak sah dengan Iran bukanlah pilihan. Presiden harus mendengarkan rakyat Amerika dan kembali ke diplomasi sebagai solusi utama untuk mengatasi ambisi nuklir Iran,” tambah anggota Kongres Barbara Lee.
Keputusan DPR itu menghambat serangan langsung terhadap Iran, namun pertentangan Sunni-Syiah dan kesulitan ekonomi akibat kenaikan harga bahan pokok yang berujung bentrokan rakyat dengan aparat keamanan bisa mengundang intervensi asing.
Korut Dalam Bidikan
Keinginan memilih konflik juga dilakukan terhadap Korea Utara. Penasehat keamanan nasional Richard Bolton dengan terus terang menyatakan, model Libya akan diterapkan jika Korea Utara tidak memberi komitmen dalam pertemuan dengan Donald Trump di Singapura pada 12 Juni mendatang.
Pernyataan yang memercikkan balasan dari Pyongyang dan dibalas dengan pembatalan pertemuan secara sepihak oleh AS Perjumpaan kedua Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Zona Bebas Militer pada Sabtu, 26 Mei 2018 memberi harapan pertemuan di Singapura akan berlangsung sebagaimana mestinya.
Walaupun menurut para pejabat AS, waktunya terlalu sempit untuk mempersiapkan logistik. Pembatalan pertemuan oleh Trump menimbulkan kekecewaan. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengungkapkan situasinya menjadi sangat sulit, sedangkan rakyatnya merasa dikhianati dengan menyatakan Trump tidak ingin kami hidup dalam damai.
Kalaupun akhirnya diselenggarakan, sulit untuk menghilangkan kesan bahwa pertemuan tidak akan mencapai titik temu. Bagi Kim Jong-un, pertemuan menunjukkan negaranya telah menjadi anggota klub pemilik senjata nuklir dan denuklirisasi bukan berarti perlucutan senjata nuklir . Adapun bagi Washington, pertemuan merupakan sasaran untuk menerapkan model Libya.
Model Libya berarti Washington akan memberlakukan Korea Utara seperti Libya. Segera setelah AS menginvasi Irak dan menggulingkan Saddam Hussein pada 2003, pemimpin Libya mengizinkan pengawas internasional untuk memeriksa dan menyepakati bahwa Libya menghentikan program senjata kimia dan nuklir.
Delapan tahun, kemudian pemberontakan terjadi dengan dukungan AS dan beberapa anggota NATO termasuk Inggris dan Prancis. Serentetan serangan rudal jelajah menjatuhkan pemerintahan yang sah, Muammar Khadafi diseret-seret di jalan raya dan dengan sadis dibunuh.
Tindak kekerasan terhadap Khadafi dan menyimpulkan Libya setara dengan Korut yang sudah memiliki senjata nuklir, menimbulkan perasaan tidak nyaman di Pyongyang. Atas dasar itu, Jong-un memilih untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan Korsel, atas dasar prinsip..Satu Semenanjung Dua Sistem.
